Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1974
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1974
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHA SWASTA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2312), yakni : - Pegawai Negeri Sipil Pusat; - Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; - Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi lain; - Pegawai Daerah Otonom ; - Pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN); - Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) ; - Pegawai badan usaha milik Negara yang dibentuk dengan Undang-undang ; - Pegawai Bank milik Negara.
- Pegawai Perusahaan Perseroan (PERSERO) ; - Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Milik Negara yang belum digolongkan kedalam salah satu bentuk Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); - Pegawai Perusahaan Daerah.
- Camat dan Mantri Pagar Praja ; - Ditingkat Kabupaten/Kotamadya : Bupati/Walikota dan jabatan Eselon II keatas, baik dari Jawatan Otonom maupun Jawatan Pusat; - Ditingkat Propinsi : Gubernur dan jabatan Eselon II keatas, baik dari Jawatan Otonom maupun Jawatan Pusat.
BAB II … BAB II PEMBATASAN BERUSAHA
BAB II
- penjabat Eselon I dan yang setingkat baik di Pusat maupun di Daerah; - Perwira Tinggi ABRI; - penjabat-penjabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan ; dilarang :
- praktek Dokter, Bidan ; - mengajar ... - mengajar sebagai Guru ; - lain-lain pekerjaan yang serupa yang ditetapkan oleh Presiden;
Untuk melakukan kegiatan tersebut ad-b dan c ayat (2) ini, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Penjabat Yang Berwenang.
BAB III PEMBATASAN DUDUK DALAM USAHA SOSIAL
BAB III
sebagai Pengurus, Penasehat atau Pelindung dalam Badan Sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/finansiil lainnya.
Izin atau persetujuan tersebut dapat dicabut, apabila pemberian izin itu, ternyata mengakibatkan hambatan-hambatan pelaksanaan tugas yang bersangkutan di instansinya. BAB IV SANKSI
BAB IV
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dan mengambil tindakan berdasarkan wewenangnya atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI … KETENTUAN PENUTUP
BAB VI
Ketentuan-ketentuan pembatasan seperti dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri dan anggota ABRI bukan Penjabat yang berada dalam keadaan:
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam lapangan Partikulir (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 203) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perobahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam lapangan Partikulir (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 962), dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 Maret 1974. MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHA SWASTA PENJELASAN UMUM Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses Pembangunan Nasional, maka sangat diperlukan adanya aparatur Negara baik ditingkat Pusat maupun tingkat Daerah serta aparatur ekonomi negara yang berwibawa, bersih, efektif dan efisien. Untuk itu setiap Penjabat, Pegawai Negeri dan anggota ABRI mempunyai peranan yang menentukan. Selain mereka itu disyaratkan untuk memiliki kecakapan teknis, setiap Pegawai Negeri, anggota ABRI dan Penjabat harus juga mempunyai sikap mental yang bersih dan jujur serta penuh rasa pengabdian kepada kepentingan Rakyat, Negara dan Bangsa. Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya aparatur Negara yang demikian itu dengan berbagai kebijaksanaan, seperti penyederhanaan organisasi dan prosedur kerja, peningkatan latihan-latihan dan peningkatan penghasilan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Menghadapi pelaksanaan REPELITA II ini Pemerintah juga akan memberikan perhatian yang lebih besar pada mutu dan kemampuan aparatur Negara, terutama para penjabat, Pegawai Negeri dan anggota ABRI. Dalam rangka usaha itu Pemerintah memandang perlu untuk membatasi kegiatan para Pegawai Negeri dalam kegiatan- kegiatan mereka yang berhubungan dengan usaha-usaha swasta, dengan tujuan agar seluruh perhatian dan kemampuan mereka benar-benar dicurahkan pada pelaksanaan tugas- … tugas-tugasnya masing-masing serta tidak akan menimbulkan pandangan atau perkiraan yang mengurangi keutuhan dan kewibawaan tindakan-tindakan Penjabat, Pegawai Negeri atau anggota ABRI. Pembatasan kegiatan dibidang usaha swasta itu juga dikenakan bagi isteri Penjabat, Pegawai Negeri dan anggota ABRI untuk mencegah atau menghindari kemungkinan timbulnya penggunaan atau penyalah gunaan kedudukan/jabatan suami untuk kepentingan usaha isterinya. Berhubung dengan perbedaan tingkat serta luasnya tanggung jawab dari seseorang Pejabat, Pegawai Negeri atau anggota ABRI maka pembatasan-pembatasan ini juga berbeda intensitasnya bagi Penjabat, Pegawai Negeri dan anggota ABRI yang mempunyai kedudukan tingkat tertentu dibandingkan dengan mereka yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu maka pangkat Pegawai Negeri/anggota ABRI dengan golongan IV/a keatas/Letnan 11 keatas misalnya dilarang untuk memiliki perusahaan dan sebagainya, sedangkan untuk Pegawai Negeri/anggota ABRI dengan golongan III/d kebawah/pangkat Pembantu Letnan I kebawah dimungkinkan memiliki perusahaan asalkan memperoleh izin dari Penjabat Yang Berwenang. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Huruf a.
Huruf b.
- Eselon II ditingkat Kabupaten/Kotamadya mencakup jabatan-jabatan : Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Sub lnspektorat Daerah, Sekretaris Daerah, Wedana dan jabatan-jabatan yang setingkat. Eselon II ditingkat Propinsi mencakup jabatan-jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Direktorat, Kepala lnspektorat Daerah, Kepala Biro, Kepala Kelompok Akhli, Residen dan jabatan-jabatan yang setingkat. Huruf c. Cukup jelas Huruf d. Cukup jelas. Huruf e. Cukup jelas. Pasal 2. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2).
Huruf b. Cukupjelas. Huruf c. Yang dimaksud dengan "menerima pekerjaan" adalah misalnya pekerjaan merias penganten, mengerjakan pesanan masakan dan sebagainya, sepanjang pekerjaan tersebut tidak merupakan perusahaan tersendiri atau tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Ayat (1). Yang dimaksud dengan Badan Sosial antara lain ialah yayasan atau perkumpulan yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan. Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Cukup jelas. Pasal 5. Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6. … Pasal 6. Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7. Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3021
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)