Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1956
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 17). Pasal 1.
Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
Pasal 2. Segala pemberian izin yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini. Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Perdana Menteri, ttd. BOERHANOEDIN HARAHAP Diundangkan pada tanggal 5 Maret 1956. Menteri kehakiman ttd. LOEKMAN WIRIADINATA PENJELASAN. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1952 maka "pembesar yang berwajib" yang memberikan izin kepada seorang pegawai bawahannya untuk mencari penghasilan dan berusaha dalam lapangan partikelir ialah pembesar yang tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 78) tentang Menetapkan Undang-undang pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat sebagai Undang-undang Republik Indonesia. Dalam pada itu antara lain ditentukan bahwa "pembesar" yang mengangkat dan sebagainya pegawai-pegawai golongan VI ruang c keatas P.G.P.-1948 ialah Presiden. Tidak perlu kiranya diterangkan disini bahwa surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan sebagainya pegawai-pegawai VI e keatas tersebut harus dicontraseign oleh Menteri yang bertanggung- jawab. Mengingat ketentuan-ketentuan termaksud diatas, maka sangat mungkin pada suatu ketika Presiden akan dibanjiri dengan permintaan-permintaan untuk menanda-tangani surat-surat Keputusan Presiden tentang pemberian izin kepada pegawai-pegawai VI e keatas P.G.P.-1948 untuk bekerja dilapangan partikelir. Untuk mencegah terjadinya hal yang demikian itu serta untuk mempercepat pekerjaan maka cukuplah kiranya jika pemberian izin dan sebagainya kepada pegawai-pegawai Negeri VI e keatas P.G.P.- 1948 untuk bekerja dilapangan partikelir disamping memangku jabatan Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1952 itu dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan dan yang bertanggungjawab sendiri. Termasuk Lembaran-Negara No. 11 tahun 1956. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 11 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 962
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)