Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1952
- Nomor
- 12
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
Memutuskan: Pertama : Mencabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1955 No. 443. Kedua : Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR. Pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
Pasal 2. Pegawai dilarang :
Pasal 3. Pegawai dapat dilarang berniaga atau melakukan pekerjaan dalam lapangan partikelir, baik langsung atau tidak langsung, jikalau oleh pembesar yang berwajib pekerjaan itu dianggap bertentangan dengan pekerjaannya, dengan sifat atau kehormatan jabatannya, atau dengan kedudukannya sebagai pegawai Negeri pada umumnya. Pasal 4.
Dalam hal ini yang bersangkutan memerlukan izin baru. Pasal 5.
Pasal 6. Semua pegawai yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan ini termasuk dalam ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, harus memberitahukan keadaannya kepada Pembesar yang berwajib. Pemberitahuan itu disertai permintaan izin. Pasal 7. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 20 Pebruari 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Menteri Urusan Pegawai, SOEROSO. Diundangkan Pada tanggal 22 Pebruari 1952. Menteri Kehakiman, MOEHAMMAD NASROEN. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1952 TENTANG PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR. UMUM. Dihari-hari belakangan ini ternyata kegiatan para pegawai, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelbagai usaha partikelir guna pembangunan negeri. Kegiatan itu sangat dihargai Pemerintah asal saja tidak bertentangan dengan kepentingan Jawatan atau kepentingan Negeri, begitu pula tidak bertentangan dengan sifat jabatan yang dipangkunya dan dengan kedudukan seumumnya sebagai pegawai Negeri. Usaha seorang pegawai, supaya waktu terluang lain dari pada waktu dinasnya, digunakannya untuk menambah nafkahnya, pada umumnya tidak dapat dihalangi. Akan tetapi usaha itu tak boleh mengakibatkan mundurnya perhatian dan kegiatannya dalam melakukan tugasnya selaku pegawai Negeri. Kedudukan serta pengaruhnya tidak boleh digunakan untuk usaha itu. Pemerintah berpendirian bahwa kini tiba waktunya supaya peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No. 443, yang secara formil masih berlaku tapi dalam praktek tidak dijalankan, setelah disesuaikan dengan keadaan sekarang ini, dapat dilakukan lagi. Pegawai-pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, dapat dikenakan hukuman disciplinair atau administratif. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1.
Pasal 2. Dalam pasal ini ditentukan pekerjaan-pekerjaan dalam lapangan partikelir, yang dilarang seluruhnya. Larangan ini berdasar pertimbangan supaya kejujuran dan kehormatan pegawai tidak terganggu serta kepeningan jawatan atau Negeri tetap diutamakan. Istilah "tidak langsung" berarti misalnya, usaha partikelir itu dijalankan dengan perantaraan seorang anggota keluarga atau di bawah kedok seorang lain. Pasal 3. Dalam pasal ini ditentukan pekerjaan dalam lapangan partikelir yang dapat dilarang. Selanjutnya pasal ini tidak memerlukan penjelasan. Pasal 4. Pasal ini mengenai pekerjaan-pekerjaan dalam lapangan partikelir, untuk mana diharuskan meminta izin terlebih dahulu. Mengingat akan sangat kekurangan tenaga-tenaga guru serta pentingnya pelajaran dalam masa pembangunan ini, maka untuk pemberian pelajaran partikelir di luar waktu dinas, meskipun untuk hal itu diharuskan pula meminta izin, hendaknya izin itu sedapat-dapatnya diberikan. Demikian pula untuk pekerjaan-pekerjaan guna perkumpulan-perkumpulan sosial atau serikat sekerja. Izin termaksud harus diminta dan diberikan secara tertulis. Pasal 5 sampai dengan 7. Tidak memerlukan penjelasan. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1952/17; TLN NO.203
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)