DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2013

Nomor: 60
Tahun: 2013
Ditetapkan: 12 September 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
3.Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
4.Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
5.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk LPKP.
(2)LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
(3)LPKP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 4

(1)Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKP mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan;
2. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
3. c.melakukan pendataan sumber dana permodalan;
4. d.memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
5. e.melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
6. f.menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
7. g.mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
8. h.melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2)LPKP . . .
(2)LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA

Pasal 5

Susunan organisasi LPKP terdiri atas:

a.pengarah; dan
b.pelaksana.

Pasal 6

Susunan personalia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Pembina : Presiden;
b.Ketua : Wakil Presiden;
c.Sekretaris merangkap anggota : Menteri Pemuda dan Olahraga;
d.Anggota : 1. Menteri Keuangan;
1. 2.Menteri Dalam Negeri;
2. 3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. 4.Menteri Perdagangan;
4. 5.Menteri Perindustrian;
5. 6.Menteri Kehutanan;
6. 7.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. 8.Menteri Pertanian;
8. 9.Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. 10.Menteri Agama;
10. 11.Menteri Sosial;
11. 12.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. 13.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
13. 14.Menteri . . .

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

Pasal 8

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b secara ex-officio dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I yang membidangi urusan kewirausahaan Pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 9

(1)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan tugas LPKP dengan memperhatikan arahan pengarah.
(2)Ketentuan mengenai fungsi dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif, pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
(3)Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling banyak 5 (lima) orang anggota.

14.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15.Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
16.Menteri Riset dan Teknologi.

(4)Anggota . . .
(4)Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah dan profesional.
(5)Fungsi dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua pelaksana.

Pasal 11

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP dibantu sebuah sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kewirausahaan pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
3.Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
4.Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
5.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk LPKP.
(2)LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
(3)LPKP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 4

(1)Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKP mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan;
2. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
3. c.melakukan pendataan sumber dana permodalan;
4. d.memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
5. e.melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
6. f.menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
7. g.mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
8. h.melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2)LPKP . . .
(2)LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA

Pasal 5

Susunan organisasi LPKP terdiri atas:

a.pengarah; dan
b.pelaksana.

Pasal 6

Susunan personalia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Pembina : Presiden;
b.Ketua : Wakil Presiden;
c.Sekretaris merangkap anggota : Menteri Pemuda dan Olahraga;
d.Anggota : 1. Menteri Keuangan;
1. 2.Menteri Dalam Negeri;
2. 3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. 4.Menteri Perdagangan;
4. 5.Menteri Perindustrian;
5. 6.Menteri Kehutanan;
6. 7.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. 8.Menteri Pertanian;
8. 9.Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. 10.Menteri Agama;
10. 11.Menteri Sosial;
11. 12.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. 13.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
13. 14.Menteri . . .

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan tugas LPKP dengan memperhatikan arahan pengarah.
(2)Ketentuan mengenai fungsi dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif, pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
(3)Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling banyak 5 (lima) orang anggota.

14.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15.Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
16.Menteri Riset dan Teknologi.

(4)Anggota . . .
(4)Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah dan profesional.
(5)Fungsi dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua pelaksana.

Pasal 11

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP dibantu sebuah sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kewirausahaan pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2019