DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang asaas dan tujuan, fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, penyadaran, pemberdayaan, pengembangan, koordinasi dan kemitraan kepemudaan, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan generasi muda yang berdaya saing, kreatif, inovatif dan berahlak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa perlu memberikan fasilitasi dan dukungan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
b.bahwa dalam upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda di Kota Magelang yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah, maka perlu adanya kepastian yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan sebagai dasar penyelenggaraannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; WALIKOTAMAGELANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA, PERATURANDAERAH KOTAMAGELANG NOMOR 1o TAHUN 2019 TENTANG KEPEMUDAAN Mengingat Menimbang LEMBARANDAERAH KOTAMAGELANG TAHUN 2019 NOMOR WALIKOTAMAGELANG PROVINS! JAWA TENGAH Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 ten tang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444); ten tang Republik
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTAMAGELANG

8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
9.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55); Menetapkan
5.Pernuda adalah Warga Negara Indonesia yang rnemasuki periode perturnbuhan dan perkernbangan yang berusia 16 {enarn belas) tahun sarnpai dengan usia 30 {tiga puluh) tahun.
6.Pernuda Penyandang Disabilitas adalah pernuda yang rnengalarni keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalarn jangka waktu lama yang dalarn berinteraksi dengan lingkungan dapat rnengalarni harnbatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesarnaan hak.
7.Kepernudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pernuda.
8.Pelayanan Kepernudaan adalah penyadaran, pernberdayaan, dan pengernbangan kepernimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pernuda.
9.Pernberdayaan Pernuda adalah kegiatan rnernbangkitkan potensi dan peran aktif pernuda.
10.Pengernbangan Kepernirnpinan Pernuda adalah kegiatan rnengernbangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pernuda.
11.Pengernbangan Kewirausahaan Pernuda adalah kegiatan rnengernbangkan potensi keterarnpilan dan kernandirian berusaha.
12.Pengernbangan Kepeloporan Pernuda adalah kegiatan rnengernbangkan potensi dalarn rnerintis jalan, rnelakukan terobosan, rnenjawab tantangan, dan rnernberikan jalan keluar atas berbagai rnasalah.
13.Kernitraan adalah kerja sarna rnernbangun sinergi untuk rnernbangun potensi pernuda dengan pnnsip saling rnernbutuhkan, saling rnernperkuat dan saling rnenguntungkan.
14.Organisasi Kepernudaan adalah wadah pengernbangan potensi pernuda.

b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
1. 1.kesetaraan; dan J. kemandirian.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
1. 15.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/ atau nonmaterial.
2. 16.Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 1 7. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas, dan inovatif.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan patriotisme, nasionalisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DANSTRATEGI PELAYANANKEPEMUDAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 8

(1)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
2. b.pendampingan Pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. d.penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
5. b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2013