DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2016

Nomor: 61
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talnur. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086). Menimbang i a. Mengingat : 1. 2. b. 3. MEMUTUSKAN: R E P u JrTn= t,',?55 * =., o MEMUTUSI(AN: MCNCtApKan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor T2 Tahun 2oo9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor rz6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor so86) diubah sebagai berikut:

1.Keten:uan ayat (3) Pasal 24 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pelaksanaan perjalanan Kereta Api yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan Gapeka.
(2)Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemilik prasarana Perkeretaapian didasarkan pada pelayanan angkutan Kereta Api yang akan dilaksanakan.
(3)Pembuatan Gapeka oleh pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
1. a.masukan dari Penyelenggara Sarana perkeretaapian;
2. b.kebutuhan angkutan Kereta Api;
3. c.sarana Perkeretaapianyang ada; dan
4. d.kondisi prasarana Perkeretaapian. (a) Gapeka dapat berupa:
5. a.Gapeka pada jaringan jalur Kereta Api nasional;
6. b.Gapeka pada jaringan jalur Kereta Api provinsi; dan
7. c.Gapeka pada jaringan jalur Kereta Api kabupaten/kota.
  1. 2.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27A. . . Pasal2TA Perjalanan Kereta Api harus dilakukan sesuai dengan Gapeka. Dalam hal perjalanan Kereta Api dilaksanakan di luar Gapeka, Penyelenggara prasarana Kereta Api harus melapor kepada pemilik prasarana Kereta Api. Dalam hal perjalanan Kereta Api dilaksanakan di luar Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, perjalanan kereta api harus mendapat persetujuan Menteri, gubemur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  2. 3.Ketentuan ayat (21 Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Perjalanan Kereta Api luar biasa dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian atau (l) (2t
(3)Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. (21 Da1am hal perjalanan Kereta Api luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Sarana Perkeretaapian, harus mendapat persetujuan dari pemilik prasarana Perkeretaapian.

4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pembuatan Gapeka, perjalanan Kereta Api di luar Gapeka, dan perjalanan Kereta Api luar biasa diatur dengan peraturan Menteri.

5.Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 150A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15OA

(1)Dafam hal pelayanan angkutan Kereta Api bersifat penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1Z), fr{enteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menjamin terlaksananya pelayanan angkutan Kereta Api.
(2)Penugasan. .. PRES IDEN REPUELTK_INDoNEStA
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian berupa angkutan pelayanan kelas ekonomi dan/ atau angkutan perintis.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

6.Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA PENANGANAN DAN EVALUASI KECELAKAAN KERETA API

Pasal 183A

Setiap terjadi kecelakaan Kereta Api dilakukan penanganan dan evaluasi kecelakaan Kereta Api. Penanganan kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Evaluasi kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Evaluasi kecelakaan Kereta Api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Perkeretaapian. Evaluasi kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan terhadap:

a.prasarana;
b.sarana;
c.lalu lintas Kereta Api; dan/ atau
d.sumber daya manusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan penanganan dan evaluasi kecelakaan Kereta Api diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1)
(2)
(3)(4t (s)
(6)Agar . Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2O16 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. I,AOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 264 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Perekonomian, dan Perundang-undangan, Djaman I. UMUM Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Perkeretaapian yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan Kereta Api yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta terpadu dengan moda transportasi lain. Dalam rangka memenuhi kepentingan Pemerintah sebagai pembina lalu lintas dan angkutan Kereta Api maka diwujudkan dalam suatu ketentuan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Z2 Tatrun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Substansi perubahan Peraturan Pemerintah ini, antara lain pengaturan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka), sehingga menjamin teriaksananya pelayanan Kereta Api sesuai dengan jadwal perjalanan Kereta Api, penugasan atas pelayanan angkutan Kereta Api oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menjamin terlaksananya pelayanan angt utan Kereta Api, serta pengawasan melalui penanganan dan evaluasi kecelakaan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban Kereta Api sehingga pembinaan perkeretaapian oleh pemerintah dapat dicapai. II. PASAL DEMI PASAL Pasa-l I Angka 1

Pasal 24

Cukup jelas. Angl<a 2 Pasal2TA Cukup jelas. PRES IDEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API Angka 3 REPII BLIK INDONESIA Angka 3

Pasal 28

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perjalanan Kereta Api luar biasa" adalah perjalanan Kereta Api pada saat tertentu atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk kepentingan perjalanan khusus, antara lain untuk kepentingan perawatan, kepentingan kenegaraan. Ayat (2) Cukup jelas. pertolongan, atau Angka 4

Pasal 29

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 150A

Cukup jelas. Angka 6

Pasal 183A

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5961

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Keten:uan ayat (3) Pasal 24 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pelaksanaan perjalanan Kereta Api yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan Gapeka.
(2)Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemilik prasarana Perkeretaapian didasarkan pada pelayanan angkutan Kereta Api yang akan dilaksanakan.
(3)Pembuatan Gapeka oleh pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
1. a.masukan dari Penyelenggara Sarana perkeretaapian;
2. b.kebutuhan angkutan Kereta Api;
3. c.sarana Perkeretaapianyang ada; dan
4. d.kondisi prasarana Perkeretaapian. (a) Gapeka dapat berupa:
5. a.Gapeka pada jaringan jalur Kereta Api nasional;
6. b.Gapeka pada jaringan jalur Kereta Api provinsi; dan
7. c.Gapeka pada jaringan jalur Kereta Api kabupaten/kota.
  1. 2.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27A. . . Pasal2TA Perjalanan Kereta Api harus dilakukan sesuai dengan Gapeka. Dalam hal perjalanan Kereta Api dilaksanakan di luar Gapeka, Penyelenggara prasarana Kereta Api harus melapor kepada pemilik prasarana Kereta Api. Dalam hal perjalanan Kereta Api dilaksanakan di luar Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, perjalanan kereta api harus mendapat persetujuan Menteri, gubemur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  2. 3.Ketentuan ayat (21 Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Perjalanan Kereta Api luar biasa dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian atau (l) (2t
(3)Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. (21 Da1am hal perjalanan Kereta Api luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Sarana Perkeretaapian, harus mendapat persetujuan dari pemilik prasarana Perkeretaapian.

4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pembuatan Gapeka, perjalanan Kereta Api di luar Gapeka, dan perjalanan Kereta Api luar biasa diatur dengan peraturan Menteri.

5.Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 150A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15OA

(1)Dafam hal pelayanan angkutan Kereta Api bersifat penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1Z), fr{enteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menjamin terlaksananya pelayanan angkutan Kereta Api.
(2)Penugasan. .. PRES IDEN REPUELTK_INDoNEStA
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian berupa angkutan pelayanan kelas ekonomi dan/ atau angkutan perintis.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

6.Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA PENANGANAN DAN EVALUASI KECELAKAAN KERETA API

Pasal 183A

a.prasarana;
b.sarana;
c.lalu lintas Kereta Api; dan/ atau
d.sumber daya manusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan penanganan dan evaluasi kecelakaan Kereta Api diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1)
(2)
(3)(4t (s)
(6)Agar . Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2O16 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. I,AOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 264 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Perekonomian, dan Perundang-undangan, Djaman I. UMUM Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Perkeretaapian yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan Kereta Api yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta terpadu dengan moda transportasi lain. Dalam rangka memenuhi kepentingan Pemerintah sebagai pembina lalu lintas dan angkutan Kereta Api maka diwujudkan dalam suatu ketentuan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Z2 Tatrun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Substansi perubahan Peraturan Pemerintah ini, antara lain pengaturan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka), sehingga menjamin teriaksananya pelayanan Kereta Api sesuai dengan jadwal perjalanan Kereta Api, penugasan atas pelayanan angkutan Kereta Api oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menjamin terlaksananya pelayanan angt utan Kereta Api, serta pengawasan melalui penanganan dan evaluasi kecelakaan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban Kereta Api sehingga pembinaan perkeretaapian oleh pemerintah dapat dicapai. II. PASAL DEMI PASAL Pasa-l I Angka 1

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 29

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 150A

Cukup jelas. Angka 6

Pasal 183A

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5961

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 183A

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 150A

Pasal 183A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 183A

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 150A

Pasal 183A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024