Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2016
- Nomor
- 61
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talnur. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086). Menimbang i a. Mengingat : 1. 2. b. 3. MEMUTUSKAN: R E P u JrTn= t,',?55 * =., o MEMUTUSI(AN: MCNCtApKan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor T2 Tahun 2oo9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor rz6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor so86) diubah sebagai berikut:
(a) Gapeka dapat berupa:
Pasal 27A. . . Pasal2TA Perjalanan Kereta Api harus dilakukan sesuai dengan Gapeka. Dalam hal perjalanan Kereta Api dilaksanakan di luar Gapeka, Penyelenggara prasarana Kereta Api harus melapor kepada pemilik prasarana Kereta Api. Dalam hal perjalanan Kereta Api dilaksanakan di luar Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, perjalanan kereta api harus mendapat persetujuan Menteri, gubemur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(21 Da1am hal perjalanan Kereta Api luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Sarana Perkeretaapian, harus mendapat persetujuan dari pemilik prasarana Perkeretaapian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pembuatan Gapeka, perjalanan Kereta Api di luar Gapeka, dan perjalanan Kereta Api luar biasa diatur dengan peraturan Menteri.
Pasal 15OA
PRES IDEN REPUELTK_INDoNEStA
BAB VIIA PENANGANAN DAN EVALUASI KECELAKAAN KERETA API
Setiap terjadi kecelakaan Kereta Api dilakukan penanganan dan evaluasi kecelakaan Kereta Api. Penanganan kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Evaluasi kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Evaluasi kecelakaan Kereta Api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Perkeretaapian. Evaluasi kecelakaan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan terhadap:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan penanganan dan evaluasi kecelakaan Kereta Api diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (1) (2)
Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2O16 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. I,AOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 264 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Perekonomian, dan Perundang-undangan, Djaman I. UMUM Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Perkeretaapian yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan Kereta Api yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta terpadu dengan moda transportasi lain. Dalam rangka memenuhi kepentingan Pemerintah sebagai pembina lalu lintas dan angkutan Kereta Api maka diwujudkan dalam suatu ketentuan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Z2 Tatrun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Substansi perubahan Peraturan Pemerintah ini, antara lain pengaturan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka), sehingga menjamin teriaksananya pelayanan Kereta Api sesuai dengan jadwal perjalanan Kereta Api, penugasan atas pelayanan angkutan Kereta Api oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menjamin terlaksananya pelayanan angt utan Kereta Api, serta pengawasan melalui penanganan dan evaluasi kecelakaan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban Kereta Api sehingga pembinaan perkeretaapian oleh pemerintah dapat dicapai. II. PASAL DEMI PASAL Pasa-l I Angka 1
Cukup jelas. Angl<a 2 Pasal2TA Cukup jelas. PRES IDEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API Angka 3 REPII BLIK INDONESIA Angka 3
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perjalanan Kereta Api luar biasa" adalah perjalanan Kereta Api pada saat tertentu atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk kepentingan perjalanan khusus, antara lain untuk kepentingan perawatan, kepentingan kenegaraan. Ayat (2) Cukup jelas. pertolongan, atau Angka 4
Cukup jelas. Angka 5
Cukup jelas. Angka 6
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5961
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)