Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum PSO, perencanaan, penyelenggaraan PSO, pembayaran dan verifikasi, pelaporan dan pemeriksaan serta monitoring, pengawasan dan evaluasi
Memuat teks peraturan…
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,perlu melakukan penyesuaian terhadap tata cara penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi; b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5861); 6. Peraturan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47); 7. Peraturan Nomor 173 Tahun 2024 ten tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta ap1. 2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yangterkait dengan perjalanan kereta api. 3. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum. 4. Badan U saha adalah Badan U saha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 6. Badan Usaha Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau mendapat penugasan dari Menteri. 7. Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang selanjutnya disingkat PSO adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangantahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan. 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugasdan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. BAB II PERENCANAAN Pasal2 (1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerin tah menyelenggarakan PSO. (2) PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk penetapan tarif angkutankereta api pelayanan kelas ekonomi. (3) Tarif angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif yang ditetapkan berdasarkan selisih antara tarif yangditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. (4) Perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi oleh Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
(1) Direktur Jenderal mengusulkan kebutuhan dana penyelenggaraan PSO kepada Direktur J enderal Anggaran pada awal tahun anggaran berjalan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahunanggaran yang direncanakan. (2) Dana penyelenggaraan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penyusunan kebutuhan dana penyelenggaraan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berkoordinasi dengan Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, dengan memperhatikan prakiraan maju, rencana strategis dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
(1) Direktur Jenderal dalam mengusulkan kebutuhan dana penyelenggaraan PSO se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Perhubungan. (2) Reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan kebutuhan dengan dokumen pendukung. (3) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran. BAB III PENYELENGGARAAN PSO
(1) Pemilihan penyelenggara PSO dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan sarana perkeretaapian pada prasarana perkeretaapian milik negara yang baru dibangun berupa:a. prasarana perkeretaapian dengan jaringan jalur baru; b. pengaktifan kembali jalur kereta api yang sudahada pada prasarana perkeretaapian yang bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan; atau c. prasarana perkeretaapian yang sudah dibangun namun belum dioperasikan, dilaksanakan melalui tender. (2) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah. (3) Menteri menetapkan Badan Usaha pemenang tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penyelenggara PSO berdasarkan hasil usulan panitia pelaksana tender. (4) Dalam hal tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pengadaanbarang/jasa Pemerintah, Menteri menunjuk BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan PSO melalui penugasan. (5) Dalam melaksanakan penugasan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat bekerjasama dengan Badan Usaha lain. (6) Penugasan penyelenggaraan PSO ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.
(1) Menteri menugaskan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapiaan untuk menyelenggarakan PSOpada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian. (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan Badan Usaha lain. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran. (4) Dalam hal terdapat usulan pelayanan baru pada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), usulan pelayanan baru tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian. (5) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima oleh BUMN pcnyelenggara sarana perkeretaapian, pemilihan penyelenggara sarana perkeretaapian dilaksanakan melalui tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(1) Kontrak penyelenggaraan PSO dilaksanakan berdasarkan DIPA PSO Perkeretaapian yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kernen terian Keuangan. (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal selaku KPA PSO Perkeretaapian dengan Direktur Utama Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian a tau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, segera setelah DIPA diterbitkan. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri. (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:a. kinerja angkutan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM); b. jangka waktu pelaksanaan; c. tata cara pembayaran; d. kelengkapan administrasi untuk penagihan; e. mekanisme hasil verifikasi; f. hak dan kewajiban para pihak; g. sanksi dan penyelesaian perselisihan; h. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan i. para pihak yang menandatangani kontrak. BAB IV PEMBAYARAN DAN VERIFIKASI
( 1) Pencairan dana penyelenggaraan PSO se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setiap bulan. (2) Jumlah dana penyelenggaraan PSO yang dicairkan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) yang diperoleh dari hasil perhitungan verifikasi administrasi. (3) Selisih pencairan dana penyelenggaraan PSO setiap bulan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan setiap triwulan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan oleh Direktur Jenderal. ( 4) Direksi Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada KPA.
( 1) Dalam rangka pencairan dana penyelenggaraan PSO se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal selaku KPA melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan PSO. - 8 - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas verifikasi administrasi untuk tagihan bulan berjalan dan verifikasi administrasi dan lapangan untuk tagihan triwulanan. (3) Verifikasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan data yang diakses melalui sistem informasi penyelenggaraan PSO. ( 4) Verifikasi triwulanan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan pemantauan lapangan. Pasal 10 Direktur Jenderal menetapkan tata cara dan mekanisme pengajuan tagihan, verifikasi dan pelaporan penyelenggaraan PSO. BABV PELAPORAN Pasal 11 Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian a tau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan penyelenggaraan PSO wajib melaksanakan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan PSO sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pasal 12 ( 1) Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan PSO wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kinerja dan realisasi biaya penyelenggaraan PSO. (2) Laporan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi kinerja angkutan, kinerja operasi, kinerja sarana, dan ketentuan lain yang diatur dalam kontrak. (3) Laporan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan setiap bulan. (4) Laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi biaya modal, biaya operasi dan biaya perawatan sarana yang diatur dalam kontrak. (5) Laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 2 (dua) kali untuk periode semester dan tahunan. (6) Verifikasi terhadap laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (7) Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan PSO bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana PSO kepada KPA. BAB VI PEMERIKSAAN Pasal 13 ( 1) Penyelenggaraan PSO yang dilaksanakan oleh Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian a tau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan dimaksud ayat ( 1) disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara SaranaPerkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada KPA, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktur JenderalPerbendaharaan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan PSO se bagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyeienggara Sarana Perkeretaapian, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke Kas Negara oleh Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan PSO, se bagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, kekurangan pembayaran kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dimaksud diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 14 Direktur Jenderal melakukan monitoring untuk menjaminkesesuaian data atas pelaksanaan penyelenggaraan PSO. Pasal 15 (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan secara berkala, secara triwulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PSO. - 10- (2) Direktur Jenderal melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 16 (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PSO. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir pelaksanaan penyelenggaraan PSO pada tahun berjalan. Pasal 17 Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian a tau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menyediakandata dan informasi penyelenggaraan PSO dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 11- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 9 Desember 2024MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, ttd DUDY PURWAGANDHI Diundangkan di Jakartapada tanggal 31 Desember 2024DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd DHAHANA PUTRABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1053 Salinan sesuai dengan aslinya Keo%1a Biro Hukum, /,;'{:, � --. e:,s- � 7, j lW «kc i' ( * /t,.,1· � ,Li. ; . \·· - ([ &- 7 '_i A' F. Budi Prayitno ».,7K/gEn@ ::--7"
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)