( 1) Dalam rangka pencairan dana penyelenggaraan PSO se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal selaku KPA melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan PSO. - 8 - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas
verifikasi administrasi untuk tagihan bulan berjalan dan verifikasi administrasi dan lapangan untuk tagihan triwulanan. (3) Verifikasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan data yang diakses melalui sistem informasi penyelenggaraan PSO. ( 4) Verifikasi triwulanan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan pemantauan lapangan. Pasal 10 Direktur Jenderal menetapkan tata cara dan mekanisme pengajuan tagihan, verifikasi dan pelaporan penyelenggaraan PSO. BABV PELAPORAN Pasal 11 Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian a tau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan penyelenggaraan PSO wajib melaksanakan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan PSO sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pasal 12 ( 1) Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan PSO wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kinerja dan realisasi biaya penyelenggaraan PSO. (2) Laporan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi kinerja angkutan, kinerja operasi, kinerja sarana, dan ketentuan lain yang diatur dalam kontrak. (3) Laporan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud padaayat
(2)disampaikan setiap bulan.
(4) Laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi biaya modal, biaya operasi dan biaya perawatan sarana yang diatur dalam kontrak. (5) Laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 2 (dua) kali untuk periode semester dan tahunan. (6) Verifikasi terhadap laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan paling sedikit
1 (satu) kali dalam setahun. (7) Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan PSO bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana PSO kepada KPA. BAB VI PEMERIKSAAN Pasal 13 ( 1) Penyelenggaraan PSO yang dilaksanakan oleh Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian a tau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan dimaksud ayat ( 1) disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara SaranaPerkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada KPA, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktur JenderalPerbendaharaan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan PSO se bagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyeienggara Sarana Perkeretaapian, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke Kas Negara oleh Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan PSO, se bagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, kekurangan pembayaran kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dimaksud diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 14 Direktur Jenderal melakukan monitoring untuk menjaminkesesuaian data atas pelaksanaan penyelenggaraan PSO. Pasal 15 (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan secara berkala, secara triwulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PSO. - 10- (2) Direktur Jenderal melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 16 (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PSO. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan
pada akhir pelaksanaan penyelenggaraan PSO pada tahun berjalan. Pasal 17 Badan U saha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian a tau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menyediakandata dan informasi penyelenggaraan PSO dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.