DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2012

Nomor: 53
Tahun: 2012
Ditetapkan: 14 Mei 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; Mengingat :…. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Barang …
1.Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Kewajiban pelayanan publik (public service obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
3.Angkutan pelayanan kelas ekonomi adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum.
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Daftar …
8.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

BAB II

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation).
(2)Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.
(3)Selisih …
(3)Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
(4)Menteri menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Penetapan penyelenggara kewajiban pelayanan publik dilaksanakan melalui pelelangan umum.
(2)Pelaksanaan pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3)Menteri menetapkan badan usaha pemenang pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik.
(4)Dalam …
(4)Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pemerintah mengalokasikan anggaran dimaksud dalam APBN dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang akan melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
(2)Kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian ditandatangani segera setelah diterbitkannya DIPA.
(3)Kontrak …
(3)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
1. a.kinerja angkutan;
2. b.tata cara pembayaran jasa pelaksanaan penugasan;
3. c.kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk penagihan dari badan usaha;
4. d.jangka waktu pelaksanaan penugasan;
5. e.mekanisme verifikasi pelaksanaan penugasan;
6. f.hak dan kewajiban para pihak;
7. g.penyelesaian perselisihan dan sanksi; dan
8. h.ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan subsidi angkutan perintis yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan.
(2)Dalam…
(2)Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana angkutan perintis perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan perintis perkeretaapian.
(3)Selisih antara biaya operasi dengan pendapatan yang diperoleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.
(4)Menteri menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan perintis perkeretapian oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan angkutan perintis perkeretaapian harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Penetapan penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian dilaksanakan melalui pelelangan umum.
(2)Pelaksanaan …
(2)Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3)Menteri menetapkan badan usaha pemenang pelelangan umum sebagai penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian.
(4)Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan angkutan perintis perkeretaapian.
(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan subsidi angkutan perintis perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3), Pemerintah mengalokasikan anggaran dimaksud dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Barang …
1.Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Kewajiban pelayanan publik (public service obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
3.Angkutan pelayanan kelas ekonomi adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum.
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Daftar …
8.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

BAB II

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation).
(2)Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.
(3)Selisih …
(3)Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
(4)Menteri menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Penetapan penyelenggara kewajiban pelayanan publik dilaksanakan melalui pelelangan umum.
(2)Pelaksanaan pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3)Menteri menetapkan badan usaha pemenang pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik.
(4)Dalam …
(4)Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang akan melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
(2)Kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian ditandatangani segera setelah diterbitkannya DIPA.
(3)Kontrak …
(3)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
1. a.kinerja angkutan;
2. b.tata cara pembayaran jasa pelaksanaan penugasan;
3. c.kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk penagihan dari badan usaha;
4. d.jangka waktu pelaksanaan penugasan;
5. e.mekanisme verifikasi pelaksanaan penugasan;
6. f.hak dan kewajiban para pihak;
7. g.penyelesaian perselisihan dan sanksi; dan
8. h.ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan subsidi angkutan perintis yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan.
(2)Dalam…
(2)Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana angkutan perintis perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan perintis perkeretaapian.
(3)Selisih antara biaya operasi dengan pendapatan yang diperoleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.
(4)Menteri menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan perintis perkeretapian oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan angkutan perintis perkeretaapian harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Penetapan penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian dilaksanakan melalui pelelangan umum.
(2)Pelaksanaan …
(2)Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3)Menteri menetapkan badan usaha pemenang pelelangan umum sebagai penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian.
(4)Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan angkutan perintis perkeretaapian.
(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan subsidi angkutan perintis perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3), Pemerintah mengalokasikan anggaran dimaksud dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2016