DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2013

Nomor: 63
Tahun: 2013
Ditetapkan: 1 Oktober 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin.
(2)Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk:

a.memberikan arah agar Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin; dan
b.memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 4

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan:

a.terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi Fakir Miskin; dan
c.terentaskannya Fakir Miskin dari kemiskinan.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

a.perdesaan;
b.perkotaan;
c.pesisir dan pulau-pulau kecil;
d.tertinggal/terpencil; dan/atau
e.perbatasan antarnegara.

BAB II

PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH PERDESAAN

Pasal 6

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

a.penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
b.bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
c.peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
d.penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
e.pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Pasal 7

(1)Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan akses lahan;
2. b.melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen; dan/atau
3. c.pengembangan inkubator petani.
(2)Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan akses lahan penggembalaan umum;
2. b.melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak;
3. c.pengembangan inkubator peternak; dan/atau
4. d.pemberian kemudahan kepada peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan akses bahan baku;
2. b.melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
3. c.pengembangan . . .
4. c.pengembangan desain produk lokal;
5. d.pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
6. e.pengembangan inkubator pengrajin.

Pasal 8

(1)Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan bantuan stimulan modal usaha;
2. b.memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
3. c.memberikan bantuan sarana produksi.
(2)Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara :
1. a.memfasilitasi pameran produk unggulan;
2. b.bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
3. c.memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
4. d.pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
5. e.sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
6. f.gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
7. g.memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 9

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

a.membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
b.memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antardesa, dan antara desa dengan kota;
c.penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
d.memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
e.penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin.
(2)Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk:

a.memberikan arah agar Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin; dan
b.memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 4

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan:

a.terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi Fakir Miskin; dan
c.terentaskannya Fakir Miskin dari kemiskinan.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

a.perdesaan;
b.perkotaan;
c.pesisir dan pulau-pulau kecil;
d.tertinggal/terpencil; dan/atau
e.perbatasan antarnegara.

BAB II

PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH PERDESAAN

Pasal 6

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

a.penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
b.bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
c.peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
d.penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
e.pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Pasal 7

(1)Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan akses lahan;
2. b.melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen; dan/atau
3. c.pengembangan inkubator petani.
(2)Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan akses lahan penggembalaan umum;
2. b.melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak;
3. c.pengembangan inkubator peternak; dan/atau
4. d.pemberian kemudahan kepada peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan akses bahan baku;
2. b.melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
3. c.pengembangan . . .
4. c.pengembangan desain produk lokal;
5. d.pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
6. e.pengembangan inkubator pengrajin.

Pasal 8

(1)Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan bantuan stimulan modal usaha;
2. b.memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
3. c.memberikan bantuan sarana produksi.
(2)Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara :
1. a.memfasilitasi pameran produk unggulan;
2. b.bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
3. c.memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
4. d.pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
5. e.sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
6. f.gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
7. g.memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 9

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

a.membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
b.memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antardesa, dan antara desa dengan kota;
c.penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
d.memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
e.penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016