Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah BupatiProbolinggo.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
6.Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempattinggal.
7.Penduduk Miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
8.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
6
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatanekonomi.
11.Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta malaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan diKecamatan.
15.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut TKPK Kelurahan/Desa adalah forum lintas pelaku di Kelurahan/Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta malaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa.
16.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDaerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7 BAB II ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN Bagian Kesatu Asas