DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatanekonomi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak, bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
c.bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan; SALINAN 2
d.bahwa untuk melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa yang menangani penanggulangan kemiskinan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita NegaraTahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 3
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5235);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupeten/Kota;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 Nomor 01); 5
24.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah BupatiProbolinggo.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
6.Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempattinggal.
7.Penduduk Miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
8.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan. 6
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatanekonomi.
11.Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta malaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan diKecamatan.
15.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut TKPK Kelurahan/Desa adalah forum lintas pelaku di Kelurahan/Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta malaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa.
16.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDaerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 7

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan :

a.keadilan;
b.kemanusiaan;
c.kemandirian;
d.kemanfaatan;
e.partisipasi;
f.pemberdayaan;
g.berkelanjutan;
h.keterpaduan;
i.keterbukaan;
j.kesetaraan gender;
k.aksesibilitas;
l.akuntabilitas;
m.profesionalitas.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan :

a.melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
b.mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip- prinsip pemberdayaanmasyarakat;
c.memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
d.mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. 8

Pasal 4

(1)Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(2)Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.integrasi perencanaan;
2. b.integrasi penganggaran;
3. c.penguatan kelembagaan;
4. d.penguatan monitoring dan evaluasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

a.Hak dan Kewajiban;
b.Strategi dan Tahapan Penanggulangan Kemiskinan;
c.Penetapan Rumah Tangga dan Individu Sasaran Program;
d.Program Penanggulangan Kemiskinan;
e.Priotitas Kemiskinan;
f.Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
g.Koordinasi PenanggulanganKemiskinan;
h.Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
i.Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
j.Pengaduan Masyarakat;
k.Pembiayaan;
l.Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha. 9

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan papan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
c.memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan, dan pengembangan usaha;
d.mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi dasar layak berkelanjutan;
e.mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
f.mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;
g.memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 7

Setiap penduduk miskin berkewajiban untuk :

a.mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
b.mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan;
c.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban :
1. a.menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
3. c.menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan;
4. d.merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. 10
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
(4)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

Masyarakat di daerah berkewajiban secara aktif untuk :

a.turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b.turut serta mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
c.berpartisipasi secara aktif dengan meningkatkan kepedulian sosial dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010