DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1998

Nomor: 65
Tahun: 1998
Ditetapkan: 27 Juli 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Mbay di wilayah Kecamatan Aesesa dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada yang baru;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dari Kota Bajawa ke Kota Mbay perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 1649);
3.Undang- …
3.Undang-undang Darurat Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA DARI KOTA BAJAWA KECAMATAN NGADABAWA KE KOTA MBAY KECAMATAN AESESA.

Pasal 1

(1)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dipindahkan tempat kedudukannya dari Kota Bajawa, Kecamatan Ngadabawa ke Kota Mbay, Kecamatan Aesesa.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada.
(3)Kota Mbay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Desa Mbay I;
2. b.Desa Mbay II;
3. c.Desa ...
4. c.Desa Nggolonio;
5. d.Desa Towak;
6. e.Desa Danga;
7. f.Desa Dhawe;
8. g.Desa Lape;
9. h.Desa Olaia;
10. i.Desa Totomala.

Pasal 2

(1)Kota Mbay mempunyai batas-batas sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Tendatoto, Kecamatan Aesesa;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Utetoto, Kecamatan Nangaroro, Desa Labolewa dan Desa Langedhawe, Kecamatan Aesesa;
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Tedamude Kecamatan Aesesa dan Desa Lengkosambi, Kecamatan Riung.
(2)Batas wilayah Kota Mbay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta sebagaimana terlampir, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1)dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
(2)Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. AKBAR TANJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 116 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA DARI WILAYAH KOTA BAJAWA KECAMATAN NGADABAWA KE KOTA MBAY KECAMATAN AESESA UMUM Seirama dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada tumbuh dan berkembang dengan cepat baik fisik, perekonomian, sosial, budaya maupun jumlah penduduk. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada perlu terus dipacu dengan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di seluruh wilayah. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada perlu diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada. Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada yang berkedudukan di Kota Bajawa ditinjau dari keadaan geografi, topografi, dan struktur tanahnya sudah tidak memadai lagi untuk menampung pertumbuhan aktivitas masyarakat setempat, dan karena keterbatasan lahan, pertumbuhan fisik kota tidak dapat lagi ditampung sesuai rencana tata kota sehat. Untuk terciptanya ibukota/pusat pemerintahan yang strategis dalam pembinaan wilayah dan sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional, serta dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memindahkan Ibukota/Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada ke lokasi yang lebih tepat dan dapat melayani perkembangan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada. Kota … Kota Mbay di Kecamatan Aesesa dipandang memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada baru. Dengan dibangunnya Kota Mbay menjadi lokasi Ibukota yang baru diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada. Dipindahkannya Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dari Kota Bajawa ke Kota Mbay telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 4 Tahun 1973 tanggal 20 Januari 1973 tentang Sikap DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dan Keputusan Nomor 19/DPRD/1996 Tahun 1996 tentang Pernyataan Tetap Memberlakukan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 4 Tahun 1973 tanggal 20 Januari 1973 tentang Sikap DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kota Mbay sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dalam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Aesesa. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3 …

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Mbay di wilayah Kecamatan Aesesa dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada yang baru;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dari Kota Bajawa ke Kota Mbay perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 1649);
3.Undang- …
3.Undang-undang Darurat Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA DARI KOTA BAJAWA KECAMATAN NGADABAWA KE KOTA MBAY KECAMATAN AESESA.

Pasal 1

(1)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dipindahkan tempat kedudukannya dari Kota Bajawa, Kecamatan Ngadabawa ke Kota Mbay, Kecamatan Aesesa.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada.
(3)Kota Mbay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Desa Mbay I;
2. b.Desa Mbay II;
3. c.Desa ...
4. c.Desa Nggolonio;
5. d.Desa Towak;
6. e.Desa Danga;
7. f.Desa Dhawe;
8. g.Desa Lape;
9. h.Desa Olaia;
10. i.Desa Totomala.

Pasal 2

(1)Kota Mbay mempunyai batas-batas sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Tendatoto, Kecamatan Aesesa;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Utetoto, Kecamatan Nangaroro, Desa Labolewa dan Desa Langedhawe, Kecamatan Aesesa;
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Tedamude Kecamatan Aesesa dan Desa Lengkosambi, Kecamatan Riung.
(2)Batas wilayah Kota Mbay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta sebagaimana terlampir, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1)dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
(2)Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974