DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1998

Nomor: 69
Tahun: 1998
Ditetapkan: 20 Agustus 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai prasarana dan sarana kereta api dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PRASARANA DAN SARANA KERETA API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api, termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan;
2.Sarana kereta api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan rel;
3.Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
4.Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan diatas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api;
5.Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak dijalan rel;
6.Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api;
7.Badan usaha adalah badan hukum Indonesia;
8.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II

PRASARANA KERETA API

Pasal 2

(1)Prasarana Kereta Api meliputi :
1. a.Jalur kereta api;
2. b.Stasiun kereta api;
3. c.Fasilitas operasional sarana kereta api.
(2)Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api, daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.
(3)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan/atau untuk keperluan operasi kereta api.
(4)Fasilitas operasional sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.peralatan persinylan;
2. b.instalasi listrik;
3. c.peralatan telekomunikasi.

Pasal 3

(1)Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api.
(2)Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Menteri menetapkan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam bentuk rencana umum jaringan jalur kereta api, dengan mempertimbangkan :

a.rencana umum tata ruang;
b.keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
c.keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya;
d.keselamatan dan kelancaran operasi kereta api;
e.pertumbuhan ekonomi;
f.kelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1)Untuk keperluan pengoperasian kereta api, jalur kereta api dikelompokkan dalam beberapa kelas.
(2)Pengelompokan ...
(2)Pengelompokan kelas jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kriteria:
1. a.kecepatan maksimum yang diizinkan;
2. b.beban gandar; dan
3. c.frekuensi lalu lintas kereta api.

Pasal 6

(1)Daerah manfaat jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah jalan rel beserta bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel.
(2)Daerah manfaat jalan kereta api sebagaimana di maksud dalam ayat
(1)diperuntukkan pula bagi penempatan fasilitas operasional sarana kereta api dan/atau saluran air dan/atau bangunan pelengkap lainnya.
(3)Jalan rel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berada di :
1. a.permukaan tanah;
2. b.bawah permukaan tanah;
3. c.atas permukaan tanah

Pasal 7

(1)Daerah manfaat jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk tanah bagian bawahnya dan ruang bebas di atasnya, dikuasai oleh Pemerintah.
(2)Tanah ...
(2)Tanah yang terletak di daerah manfaat jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Daerah manfaat jalan kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api, dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.

Pasal 8

(1)Batas daerah manfaat jalan kereta api untuk jalan rel di permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, adalah sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasional sarana kereta api dan/atau saluran air dan/atau bangunan pelengkap lainnya.
(2)Batas daerah manfaat jalan kereta api untuk jalan rel di permukaan tanah yang berada di terowongan, adalah sisi terluar konstruksi terowongan.
(3)Batas daerah manfaat jalan kereta api untuk jalan rel di permukaan tanah yang berada di jembatan adalah sisi terluar kontrksi jembatan.

Pasal 9

Batas daerah manfaat jalan kereta api untuk jalan rel di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, adalah sisi terluar konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai prasarana dan sarana kereta api dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PRASARANA DAN SARANA KERETA API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api, termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan;
2.Sarana kereta api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan rel;
3.Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
4.Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan diatas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api;
5.Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak dijalan rel;
6.Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api;
7.Badan usaha adalah badan hukum Indonesia;
8.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II

PRASARANA KERETA API

Pasal 2

(1)Prasarana Kereta Api meliputi :
1. a.Jalur kereta api;
2. b.Stasiun kereta api;
3. c.Fasilitas operasional sarana kereta api.
(2)Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api, daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.
(3)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan/atau untuk keperluan operasi kereta api.
(4)Fasilitas operasional sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.peralatan persinylan;
2. b.instalasi listrik;
3. c.peralatan telekomunikasi.

Pasal 3

(1)Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api.
(2)Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Menteri menetapkan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam bentuk rencana umum jaringan jalur kereta api, dengan mempertimbangkan :

a.rencana umum tata ruang;
b.keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
c.keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya;
d.keselamatan dan kelancaran operasi kereta api;
e.pertumbuhan ekonomi;
f.kelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1)Untuk keperluan pengoperasian kereta api, jalur kereta api dikelompokkan dalam beberapa kelas.
(2)Pengelompokan ...
(2)Pengelompokan kelas jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kriteria:
1. a.kecepatan maksimum yang diizinkan;
2. b.beban gandar; dan
3. c.frekuensi lalu lintas kereta api.

Pasal 6

(1)Daerah manfaat jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah jalan rel beserta bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel.
(2)Daerah manfaat jalan kereta api sebagaimana di maksud dalam ayat
(1)diperuntukkan pula bagi penempatan fasilitas operasional sarana kereta api dan/atau saluran air dan/atau bangunan pelengkap lainnya.
(3)Jalan rel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berada di :
1. a.permukaan tanah;
2. b.bawah permukaan tanah;
3. c.atas permukaan tanah

Pasal 7

(1)Daerah manfaat jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk tanah bagian bawahnya dan ruang bebas di atasnya, dikuasai oleh Pemerintah.
(2)Tanah ...
(2)Tanah yang terletak di daerah manfaat jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Daerah manfaat jalan kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api, dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.

Pasal 8

(1)Batas daerah manfaat jalan kereta api untuk jalan rel di permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, adalah sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasional sarana kereta api dan/atau saluran air dan/atau bangunan pelengkap lainnya.
(2)Batas daerah manfaat jalan kereta api untuk jalan rel di permukaan tanah yang berada di terowongan, adalah sisi terluar konstruksi terowongan.
(3)Batas daerah manfaat jalan kereta api untuk jalan rel di permukaan tanah yang berada di jembatan adalah sisi terluar kontrksi jembatan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1992

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1992

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 1998