DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 1998

Nomor: 81
Tahun: 1998
Ditetapkan: 30 November 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan kereta api dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana kereta api di jalan rel.
2.Angkutan kereta api adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
3.Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api.
4.Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya.
5.Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.
6.Jaringan pelayanan angkutan kereta api adalah jaringan jalur kereta api yang dilayani angkutan kereta api.
7.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II

JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN KERETA API

Pasal 2

(1)Jaringan pelayanan angkutan kereta api terdiri dari:
1. a.jaringan pelayanan angkutan antar kota;
2. b.jaringan pelayanan angkutan kota.
(2)Jaringan ...
(2)Jaringan pelayanan angkutan antar kota terdiri dar pelayanan lintas utama dan lintas cabang.
(3)Jaringan pelayanan angkutan kota merupakan pelayanan lintas utama dalam satu sistem angkutan kota.

Pasal 3

(1)Pelayanan lintas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)memiliki ciri:
1. a.melayani jarak jauh atau sedang;
2. b.menghubungkan antar stasiun yang berfungsi sebagai pengumpul, yang ditetapkan untuk melayani pelayanan lintas utama;
(2)Pelayanan lintas cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)memiliki ciri:
1. a.melayani jarak sedang atau dekat;
2. b.menghubungkan antar stasiun yang berfungsi sebagai pengumpan dengan stasiun yang berfungsi sebagai pengumpul atau antar stasiun yang berfungsi sebagai pengumpan yang ditetapkan untuk melayani pelayanan lintas cabang.

Pasal 4

Jaringan pelayanan angkutan kota dan antar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus terpadu satu sama lain termasuk dengan moda transportasi lain.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Jaringan pelayanan angkutan kereta api di dalam negeri ditetapkan oleh Menteri.
(2)Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
1. a.lintas pelayanan;
2. b.frekuensi maksimum yang diizinkan;
3. c.tekanan gandar lintas kereta api;
4. d.kecepatan maksimum yang diizinkan.
(3)Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
2. b.perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.
(4)Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api antar kota dalam negeri dengan kota di luar negeri dilakukan berdasarkan perjanjian antar negara.

Pasal 6

(1)Pelayanan angkutan kereta api dalam jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.terlayaninya seluruh jaringan pelayanan yang telah ditetapkan;
2. b.tersedianya sarana kereta api;
3. c.kapasitas lintas;
4. d.permintaan jasa angkutan pada lintas yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan mengenai pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar untuk menetapkan kebijaksanaan dalam pelayanan angkutan kereta api.

Pasal 8

(1)Pelayanan angkutan kereta api khusus semata-mata dipergunakan untuk menunjang badan usaha dalam melaksanakan kegiatan pokoknya.
(2)Pelayanan angkutan kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipadukan dengan jaringan pelayanan angkutan kereta api untuk umum.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan kereta api dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana kereta api di jalan rel.
2.Angkutan kereta api adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
3.Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api.
4.Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya.
5.Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.
6.Jaringan pelayanan angkutan kereta api adalah jaringan jalur kereta api yang dilayani angkutan kereta api.
7.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II

JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN KERETA API

Pasal 2

(1)Jaringan pelayanan angkutan kereta api terdiri dari:
1. a.jaringan pelayanan angkutan antar kota;
2. b.jaringan pelayanan angkutan kota.
(2)Jaringan ...
(2)Jaringan pelayanan angkutan antar kota terdiri dar pelayanan lintas utama dan lintas cabang.
(3)Jaringan pelayanan angkutan kota merupakan pelayanan lintas utama dalam satu sistem angkutan kota.

Pasal 3

(1)Pelayanan lintas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)memiliki ciri:
1. a.melayani jarak jauh atau sedang;
2. b.menghubungkan antar stasiun yang berfungsi sebagai pengumpul, yang ditetapkan untuk melayani pelayanan lintas utama;
(2)Pelayanan lintas cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)memiliki ciri:
1. a.melayani jarak sedang atau dekat;
2. b.menghubungkan antar stasiun yang berfungsi sebagai pengumpan dengan stasiun yang berfungsi sebagai pengumpul atau antar stasiun yang berfungsi sebagai pengumpan yang ditetapkan untuk melayani pelayanan lintas cabang.

Pasal 4

Jaringan pelayanan angkutan kota dan antar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus terpadu satu sama lain termasuk dengan moda transportasi lain.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Jaringan pelayanan angkutan kereta api di dalam negeri ditetapkan oleh Menteri.
(2)Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
1. a.lintas pelayanan;
2. b.frekuensi maksimum yang diizinkan;
3. c.tekanan gandar lintas kereta api;
4. d.kecepatan maksimum yang diizinkan.
(3)Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
2. b.perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.
(4)Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api antar kota dalam negeri dengan kota di luar negeri dilakukan berdasarkan perjanjian antar negara.

Pasal 6

(1)Pelayanan angkutan kereta api dalam jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.terlayaninya seluruh jaringan pelayanan yang telah ditetapkan;
2. b.tersedianya sarana kereta api;
3. c.kapasitas lintas;
4. d.permintaan jasa angkutan pada lintas yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan mengenai pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar untuk menetapkan kebijaksanaan dalam pelayanan angkutan kereta api.

Pasal 8

(1)Pelayanan angkutan kereta api khusus semata-mata dipergunakan untuk menunjang badan usaha dalam melaksanakan kegiatan pokoknya.
(2)Pelayanan angkutan kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipadukan dengan jaringan pelayanan angkutan kereta api untuk umum.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1998