Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1992
- Nomor
- 13
- Tahun
- 1992
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 72
menetapkan ketentuan mengenai perkeretaapian dalam Undang-undang; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
10.Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api; 11.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian. BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, dan percaya pada diri sendiri.
Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional. BAB III PEMBINAAN
BAB III
Perkeretaapian dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
BAB IV PENYELENGGARAAN
BAB IV
BAB V PRASARANA DAN SARANA
BAB V
(1), terhadap setiap prasarana dan sarana kereta api dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)