DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1986

Nomor: 7
Tahun: 1986
Ditetapkan: 4 Februari 1986
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu, batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal perlu diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal tersebut;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); www.djpp.depkumham.go.id

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL DAN KEBUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, yaitu:

a.Seluruh wilayah Kecamatan Swnur Panggang yang terdiri dari: 1) Desa Sumur Panggang; 2) Desa Kaligangsa; 3) Desa Debong Lor; 4) Desa Debong Kulon; 5) Desa Debong Kidul; 6) Desa Cabawan; 7) Desa Margadana; 8) Desa Muarareja; 9) Desa Krandon; 10) Desa Tunon; 11) Desa Keturen; 12) Desa Kalinyamat Wetan; 13) Desa Kalinyamat Kulon; 14) Desa Pesurungan Kidul; 15) Desa Pesurungan Lor.
b.Sebagian wilayah Kecamatan Dukuh Turi, yang terdiri dari: 1). Desa Bandung; 2). Desa Debong Tengah. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal adalah wilayah Kecamatan Dukuh Turi setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 2 huruf b.

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ketiwon;
c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa-desa Sidakaton, Sidapurna, Dukuh Turi, Kepandean, Grogol, Pekauman Kulon, Debong Wetan, Pengabean, dan Karanganyar dari wilayah Kecamatan Dukuh Turi;
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Sungai Kaligangsa).

Pasal 5

Dengan diperluasnya wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ditata kembali menjadi 4 (empat) wilayah Kecamatan, yaitu:

a.Kecamatan Tegal Barat, terdiri dari : 1) Kelurahan Tegalsari; 2) Kelurahan Kraton; 3) Kelurahan Kemandungan; 4) Kelurahan Pekauman; 5) Desa Debong Lor; 6) Desa Muarareja; 7) Desa Pesurungan Kidul.
b.Kecamatan Tegal Timur, terdiri dari: 1) Kelurahan Mintaragen; 2) Kelurahan Panggung; 3) Kelurahan Mangkukusuman; 4) Kelurahan Kejambon; 5) Kelurahan Slerok.
c.Kecamatan Margadana, terdiri dari: 1) Desa Kaligangsa; 2) Desa Krandon; 3) Desa Cabawan; 4) Desa Margadana; 5) Desa Kalinyamat Kulon; 6) Desa Pesurungan Lor; www.djpp.depkumham.go.id 7) Desa Sumur Panggang.
d.Kecamatan Tegal Selatan, terdiri dari: 1) Kelurahan Randugunting; 2) Desa Kalinyamat Wetan; 3) Desa Tunon; 4) Desa Debong Tengah; 5) Desa Debong Kidul; 6) Desa Bandung; 7) Desa Debong Kulon; 8) Desa Keturen.

Pasal 6

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Barat berkedudukan di Kelurahan Tegalsari.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Timur berkedudukan di Kelurahan Panggung.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Margadana berkedudukan di Desa Sumur Panggang.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Selatan berkedudukan di Desa Bandung.

Pasal 7

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal setelah dikurangi dengan wilayah-wilayah Kecamatan dan Desa-desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dengan batas-batas sebagai berikut:

a.Sebelah Utara dengan Desa-desa Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Kalinyamat Wetan, Kalinyamat Kulon, Debong Kidul, Bandung, Debong Tengah. Kelurahan Kejambon, dan Kelurahan Slerok dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Laut Jawa;
b.Sebelah Timur dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
c.Sebelah Barat dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes dan Sungai Gung;
d.Sebelah Selatan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 9

(1)Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal yang berlaku bagi Desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam lingkungan wilayah Kabupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu, batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal perlu diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal tersebut;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); www.djpp.depkumham.go.id

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL DAN KEBUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

a.Seluruh wilayah Kecamatan Swnur Panggang yang terdiri dari: 1) Desa Sumur Panggang; 2) Desa Kaligangsa; 3) Desa Debong Lor; 4) Desa Debong Kulon; 5) Desa Debong Kidul; 6) Desa Cabawan; 7) Desa Margadana; 8) Desa Muarareja; 9) Desa Krandon; 10) Desa Tunon; 11) Desa Keturen; 12) Desa Kalinyamat Wetan; 13) Desa Kalinyamat Kulon; 14) Desa Pesurungan Kidul; 15) Desa Pesurungan Lor.
b.Sebagian wilayah Kecamatan Dukuh Turi, yang terdiri dari: 1). Desa Bandung; 2). Desa Debong Tengah. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal adalah wilayah Kecamatan Dukuh Turi setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 2 huruf b.

Pasal 4

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ketiwon;
c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa-desa Sidakaton, Sidapurna, Dukuh Turi, Kepandean, Grogol, Pekauman Kulon, Debong Wetan, Pengabean, dan Karanganyar dari wilayah Kecamatan Dukuh Turi;
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Sungai Kaligangsa).

Pasal 5

a.Kecamatan Tegal Barat, terdiri dari : 1) Kelurahan Tegalsari; 2) Kelurahan Kraton; 3) Kelurahan Kemandungan; 4) Kelurahan Pekauman; 5) Desa Debong Lor; 6) Desa Muarareja; 7) Desa Pesurungan Kidul.
b.Kecamatan Tegal Timur, terdiri dari: 1) Kelurahan Mintaragen; 2) Kelurahan Panggung; 3) Kelurahan Mangkukusuman; 4) Kelurahan Kejambon; 5) Kelurahan Slerok.
c.Kecamatan Margadana, terdiri dari: 1) Desa Kaligangsa; 2) Desa Krandon; 3) Desa Cabawan; 4) Desa Margadana; 5) Desa Kalinyamat Kulon; 6) Desa Pesurungan Lor; www.djpp.depkumham.go.id 7) Desa Sumur Panggang.
d.Kecamatan Tegal Selatan, terdiri dari: 1) Kelurahan Randugunting; 2) Desa Kalinyamat Wetan; 3) Desa Tunon; 4) Desa Debong Tengah; 5) Desa Debong Kidul; 6) Desa Bandung; 7) Desa Debong Kulon; 8) Desa Keturen.

Pasal 6

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Barat berkedudukan di Kelurahan Tegalsari.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Timur berkedudukan di Kelurahan Panggung.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Margadana berkedudukan di Desa Sumur Panggang.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegal Selatan berkedudukan di Desa Bandung.

Pasal 7

a.Sebelah Utara dengan Desa-desa Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Kalinyamat Wetan, Kalinyamat Kulon, Debong Kidul, Bandung, Debong Tengah. Kelurahan Kejambon, dan Kelurahan Slerok dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Laut Jawa;
b.Sebelah Timur dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
c.Sebelah Barat dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes dan Sungai Gung;
d.Sebelah Selatan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal yang berlaku bagi Desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam lingkungan wilayah Kabupaten tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2016