DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Penyelenggaraan Laboratorium Bab III Penyelenggaraan Laboratorium Bab IV Jenis Pelayanan Laboratorium Bab V Ketentuan Pengujian Bab VI Pengambilan Sampel Dan Pengujian Sampel Bab VII Akreditasi Dan Registrasi Bab VIII Pengaduan Bab IX Pendanaan Bab X Pembinaan Dan Pengawasan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan hidup di daerah dipengaruhi oleh tersedia tidaknya laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid;
c.bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan laboratorium lingkungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mentetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4.Undang-Undang . . . SALINAN [~________,]
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3225);
13.Peraturan . . .
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Airdan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 2007 Nomor 5 seri E nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
22.Peraturan . . .
22.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
23.Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM

Pasal 2

(1)Maksud penyelenggaraan Laboratorium adalah melaksanakan pengujian kualitas lingkungan.
(2)Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pengujian kualitas air, udara, dan tanah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Laboratorium adalah untuk mengetahui kualitas air, udara dan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas-tugas Perangkat Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN LABORATORIUM

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Laboratorium wajib memenuhi persyaratan penjaminan mutu berdasarkan standar baku dan/atau peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

JENIS PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 5

(1)Pelayanan yang diberikan Laboratorium meliputi:
1. a.pelayanan internal yaitu pelayanan kepada bagian-bagian yang ada pada Perangkat Daerah dalam rangka menunjang tugas-tugas pokok; dan
2. b.pelayanan eksternal yaitu pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa Laboratorium di luar Perangkat Daerah.
(2)Jenis pelayanan yang diberikan Laboratorium meliputi:
1. a.analisa berupa air bersih, air permukaan, air limbah, air laut, tanah, emisi baik sumber bergerak maupun emisi sumber tak bergerak, udara ambien dan kebisingan; dan
2. b.pengambilan sampel meliputiair bersih, air permukaan, air limbah, air laut, tanah, emisi baik sumber bergerak maupun emisi sumber tak bergerak, udara ambien dan kebisingan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Laboratorium diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 6

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan.
(2)Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan industri, bengkel, rumah sakit, jasa kesehatan, perumahan, hotel, pergudangan, bidang pekerjaan umum, atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
(3)Kegiatan pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat
(1)dapat dilakukan pada Laboratorium Daerah.

Pasal 7

(1)Pemakai jasa fasilitas Laboratorium dikenakan retribusi.
(2)Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN SAMPEL

Pasal 8

(1)Laboratorium bertanggung jawab terhadap hasil uji yang pengambilan sampel dilakukan oleh petugas Laboratorium.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam hal pengambilan sampel dilakukan oleh pelanggan maka Laboratorium bertanggung jawab atas sampel sebagaimana kondisi saat diterima.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan metode berstandar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII

AKREDITASI DAN REGISTRASI

Pasal 10

(1)Untukmemperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, Laboratorium wajib memiliki sertifikat akreditasi dan identitas registrasi.
(2)Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Laboratorium harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Tata cara pengajuan permohonan sertifikat akreditasi dan identitas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (24)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (24)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal No. 2 Tahun 2016