Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1971
- Nomor
- 71
- Tahun
- 1971
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN : Menetapkan … Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 1. Pasal 20 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirobah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal II. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1971, Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1971. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH. Letnan Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No. 71 TAHUN 1971 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1970 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN-RAKYAT DAERAH. PENJELASAN UMUM.
Untuk beberapa Daerah Tingkat I ketentuan tersebut tidak memadai, sehingga perlu ditambah lagi dengan seorang Wakil Ketua. Dalam hal yang demikian Menteri Dalam Negeri setelah menerima usul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang bersangkutan, serta setelah melakukan penilaian seperlunya dapat memutuskan untuk menambah seorang Wakil Ketua. PASAL DEMI PASAL Pasal I. Cukup jelas. Pasal II. Cukup jelas. (Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 92). -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)