Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1970
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
BAB II SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAGIAN I SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang Utusan; 1.000.000 (satu juta) orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang mendapat 5 (lima) orang Utusan; 5.000.000 (lima juta) orang sampai 10.000.000 (sepuluh juta) orang mendapat 6 (enam) orang Utusan; 10.000.000 (sepuluh juta) orang keatas mendapat 7 (tujuh) orang Utusan, berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang dengan perincian sebagai berikut: Daerah khusus Ibukota Jakarta 6 orang Jawa Barat 7 orang Jawa Tengah 7 orang Daerah Istimewa Yogyakarta 5 orang Jawa Timur 7 orang Sumatera Selatan 5 orang Bengkulu 4 orang Lampung 5 orang Jambi 4 orang Riau 5 orang Sumatera Barat 5 orang Sumatera Utara 6 orang Daerah Istimewa Aceh 5 orang Kalimantan Barat 5 orang Kalimantan Tengah 4 orang Kalimantan Selatan 5 orang Kalimantan Timur 4 orang Sulawesi Utara 5 orang Sulawesi Tengah 4 orang Sulawesi Selatan 6 orang Sulawesi Tenggara 4 orang Bali 5 orang Nusa Tenggara Barat 5 orang Nusa Tenggara Timur 5 orang Maluku 4 orang Irian Barat 4 orang
Pasal 5.
Pasal 6.
BAGIAN II. SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
BAB II
a.360 (tiga ratus enam puluh) orang anggota dari Golongan Politik dan Golongan Karya yang dipilih; b.100 (seratus) orang anggota dari Golongan Karya yang diangkat.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11 orang Jawa Barat 43 orang Jawa Tengah 57 orang Daerah Istimewa Yogyakarta 8 orang Jawa Timur 64 orang Lampung 6 orang Sumatera Selatan 10 orang Riau 6 orang Jambi 6 orang Bengkulu 4 orang Sumatera Barat 14 orang Sumatera Utara 7 orang Daerah Istimewa Aceh 9 orang Bali 8 orang Nusa Tenggara Barat 6 orang Nusa Tenggara Timur 12 orang Kalimantan Timur 6 orang Kalimantan Tengah 6 orang Kalimantan Barat 7 otang Kalimantan Selatan 10 orang Sulawesi Utara 6 orang Sulawesi Tengah 4 orang Sulawesi Tenggara 4 orang Sulawesi Selatan 23 orang Maluku 4 orang Irian Barat 9 orang.
4) Ketentuan dimaksud pasal 5 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi pencalonan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata dimaksud pasal ini. BAGIAN III. SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
(1)Anggota DPRD adalah : a.Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang bagi Daerah Tingkat I dengan perhitungan sekurang-kurangnya untuk 200.000 (dua ratus ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil; dan b.Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang bagi Daerah Tingkat II dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) orang penduduk mendapat seroang wakil. (2)Jumlah anggota DPRD dimaksud ayat (1) terdiri dari: a.Anggota dari Golongan Politik dan Golongan Karya dipilih; b.Anggota yang diangkat dari Golongan Karya. (3)Jumlah anggota DPRD adalah: a.Untuk daerah Tingkat I Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang; b.Untuk Daerah Tingkat I selain disebut pada huruf a pasal ini masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) orang.
BAB III KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN I PERSYARATAN KEANGGOTAAN.
BAB III
5) Ketentuan dimaksud pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi calon anggota DPRD I dan II, dengan ketentuan bahwa penelitiannya dilakukan oleh pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. BAGIAN II PERESMIAN KEANGGOTAAN
BAGIAN III. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI Pasal 15.
BAGIAN IV. MASA KEANGGOTAAN. Pasal 16.
BAGIAN V. PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIANNYA. Pasal 17.
a.Untuk MPR/DPR diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Presiden melalui Pimpinan MPR/DPR; b.Untuk DPRD I dan II diajukan oleh organisasi yang bersangkutan melalui Pimpinan DPRD I dan II yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah; c.Calon dimaksud ayat ini diambil dari urutan dalam daftar calon yang telah disahkan.
a.bagi Golongan Karya Angkatan Bersenjata oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata; b.bagi Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata oleh organisasi yang bersangkutan melalui Gabungan organisasi Golongan Karya/Sekretariat Bersama Golongan Karya.
a.bagi Golongan Karya Bersenjata oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata; b.bagi Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata oleh organisasi yang bersangkutan melalui Gabungan Organisasi Golongan/Sekretariat Bersama Golongan Karya.
Pasal 19.
BAGIAN VI. PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal 20.
BAB IV RANGKAPAN JABATAN Pasal 21. Untuk menjadi anggota MPR, DPR dan DPRD Pegawai Negeri Sipil harus mendapat persetujuan dari dan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya oleh Menteri atau pejabat yang berwenang. BAB V KETENTUAN PENUTUP. Pasal 22. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 23. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Januari 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 Januari 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH. Mayor Jenderal TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1970 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. I. UMUM.
Peraturan Pemerintah ini bermaksud mengatur ketentuan- ketentuan tersebut, yaitu mengadakan pengaturan-pengaturan: a.pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dengan tegas diperintahkan oleh Undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah; b.beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya; c.mengenai pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan Undang-undang; d.yang berfungsi pengamanan pelaksanaan Undang-undang.
Di samping itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat harus pula menjamin tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti harus pula terjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistim Pemerintahannya yang meletakkan tanggung-jawab tertinggi penyelenggaraan Pemerintah Negara di tangan Presiden di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi kedudukannya tergantung daripada Presiden. Hal yang demikian itu akan menjamin stabilitas Pemerintahan. Juga harus dapat menjamin terciptanya Garis-garis Besar Haluan Negara yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi Pancasila.
a.Penentuan jumlah Anggota M.P.R, dari Golongan Politik dan Golongan Karya yang diangkat; Tambahan Anggota M.P.R. dari Golongan Politik dan Golongan Karya serta Utusan Daerah; perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat; b.Penentuan jumlah Anggota D.P.R. untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan yang dipilih dan perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat; c.Penentuan jumlah Anggota D.P.R D. I dan II yang dipilih dan perbandingan antara jumlah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat; d.Penentuan jumlah dan komposisi Pimpinan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II; e.Tata-cara pencalonan Anggota/tambahan M.P.R. yang diangkat dan Utusan Daerah; Anggota D.P.R. dan D P.R.D. I dan II yang diangkat termasuk pencalonan penggantian Anggota antar waktu; f.Tata-cara penelitian calon Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II; g.Pengaturan rangkapan jabatan keanggotaan D.P.R./jabatan Pimpinan M.P.R./D.P.R. dan ketentuan rangkapan jabatan bagi Anggota/Pimpinan D.P.R.D. I dan II h.Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang mengenai beberapa pengaturan dan ketentuan pelaksanaan Undang-undang, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan- ketentuan pelaksanaan tersebut di atas dan mengadakan pengelompokan ketentuan-ketentuan yang sejenis. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Ayat (1). Huruf b. Pembagian Anggota tambahan M.P.R. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya sebanyak 112 (seratus dua belas) orang ditentukan menurut ketentuan pasal 3 ayat (2) dan (7) dengan perhitungan jumlah hasil pemilihan yang diperoleh organisasi yang ikut data Pemilihan Umum dan mendapat wakil di D.P.R. yang bersangkutan dibagi jumlah hasil Pemilihan keseluruhan organisasi-organisasi yang ikut dalam Pemilihan Umum dan mendapat wakil di D.P.R., dikalikan jumlah tambahan Anggota yang tersedia, misalnya organisasi: A memperoleh wakil di D.P.R. 100 B " " " 80 C " " " 75 D " " " 60 E " " " 25 F " " " 10 G " " " 10 maka A akan memperoleh tambahan wakil di M.P.R. sebanyak.. 100 X 112 = 31 1/9 = 31 360 B 80 X 112 = 24 8/9 = 25 360 C 75 X 112 = 23 1/3 = 23 360 D 60 X 112 = 18 2/3 = 19 360 E 25 X 112 = 7 28/36 = 8 360 F 10 X 112 = 3 2/18 = 3 360 G 10 X 112 = 3 2/18 = 3 360 112 Ayat (1).
Ayat (2). Pengertian pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum yaitu pada saat diselenggarakannya Pemilihan Umum dengan dimulainya pendaftaran pemilih, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran rumah tangga pada tahun 1970. Angka-angka sensus terakhir dimaksud dalam ayat ini adalah sensus tahun 1961 yang telah diproyeksikan sampai pertengahan tahun 1970. Pasal 3. Ayat (2). Lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b. Ayat (3). Lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf d. Ayat (7) Apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk mengambil calon dari urutan dalam daftar calon, diambil dari luar daftar calon. Ayat (8). Dalam pengaturan tata-cara pengajuan calon akan diatur pula tentang tenggang waktu pencalonan. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Ayat (3). Kata-kata "kekuatan" dalam ayat ini dimaksudkan unsur-unsur kemasyarakatan yang ada dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pionir. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Ayat (3). Jumlah Anggota D.P.R. untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan dengan memperhatikan pasal 5 dan 6 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat beserta penjelasannya ditentukan sebagai berikut: a.Pertama-tama tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan mendapat wakil sebanyak jumlah Daerah Tingkat II yang ada di dalam wilayah Daerah Tingkat I/daerah pemilihan masing- masing, yang seluruhnya berjumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang. b.Sisa sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) wakil, yaitu jumlah Anggota yang dipilih dimaksud pasal 7 ayat (1) dikurangi jumlah yang telah terbagi dimaksud huruf a di atas (360 - 281), diberikan kepada Daerah Tingkat I,,daerah pemilihan yang berpenduduk lebih berdasarkan perhitungan 400.000 (empat ratus ribu) orang dikalikan jumlah Daerah Tingkat II yang ada di dalam wilayah Daerah Tingkat I/daerah pemilihan tersebut, dengan perhitungan: -jumlah penduduk tiap-tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan yang bersangkutan dibagi seluruh jumlah penduduk dari Daerah-daerah Tingkat I/daerah pemilihan yang berhak mendapat tambahan wakil, dikalikan sisa sebanyak 79 wakil. Contoh:
Lihat penjelasan pasal 2 (ayat (2). Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Ayat (4). Lihat penjelasan pasal 2 ayat (2). Ayat (6). Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk merubah jumlah Anggota D.P.R.D. I dan II dimaksud ayat ini meliputi perubahan dimaksud Pasal 9 ayat (4) dan kemungkinan perkembangan jumlah Daerah Tingkat I dan II yang ada.
BAB V
dan 11. Cukup jelas. Pasal 12. Ayat (3). Kata-kata ,dan pemberontakan-pemberontakan lainnya" dimaksudkan ialah Pemberontakan-pemberontakan yang tidak disebut dalam Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Ayat (6). Pejabat yang berwenang dimaksud dalam ayat ini ialah Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri bagi pengaturan tata-cara peresmian keanggotaan dan pemberhentian M.P.R. dan D.P.R., dan Menteri Dalam Negeri bagi pengaturan tata-cara peresmian keanggotaan dan pemberhentian Anggota D.P.R.D. I dan II. Pasal 15. Cukup jelas. Pasal 16. Ayat (2). Pejabat yang berwenang dalam ayat ini ialah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan seperti ditentukan dalam Pasal 14. Peresmian pemberhentian sebagai anggota D.P.R berarti pula peresmian pemberhentian sebagai anggota M.P.R. yang dinyatakan dalam surat Keputusan pemberhentiannya. Pasal 17. Cukup jelas. Pasal 18. Ayat (5). Pejabat yang berwenang dalam ayat ini ialah pejabat yang berwenang meresmikan keanggotaan dan pemberhentian Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II seperti ditentukan dalam Pasal 14.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)