DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014

Nomor: 79
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor;

e.mewujudkan keseimbangan antara laiu penambahan Cadangan Energi fosil dengan laju produksi maksimum; dan
f.rnemastikan terjaminnya daya dukung Lingkungan Hidup untuk menjamin ketersediaan Sumber Energi air dan panas bumi. Dalam mewujudkan ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam Penyediaan Energi maka didahulukan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi.

Pasal 11

Prioritas pengembangan Energi dilakukan melalui:

a.pengembangan Energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian Energi, keamanan pasokan Energi, dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
b.memprioritaskan Penyediaan Energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap Energi listrik, gas rumah tangga, dan Energi untuk transporlasi, industri, dan pertanian;
c.pengembangan Energi dengan mengutamakan Sumber Daya Energi setempat;
d.pengembangan Energi dan Sumber Daya Energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri; dan

(1)
1. e.pengembangan... R EPLIEI.IK IND ONES IA _10_
2. e.pengembangan industri dengan kebutuhan Energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya Sumber Daya Energi.
(2)Untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, prioritas pengembangan Energi nasional didasarkan pada prinsip:
1. a.memaksimalkan penggunaan Energr Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
2. b.meminimalkan penggunaan minyak bumi;
3. c.mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan Energi Baru; dan
4. d.menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Pasal 12

( 1) Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengacu pada strategi sebagai berikut:

a.pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi aliran dan terjunan air, Energi panas bumi, Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan Energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan; pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi sinar matahari diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan Energi nonlistrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi; b.
c.pemanfaatan . .. c. F:iRESIDEN R f rr i'e !.lK INDONESIA pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak terutama untuk transportasi dan industri; pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap meniaga ketahanan pangan; pemanfaatan Energi Terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi; pemanfaatan minyak bumi hanya untuk lransportasi dan komersial yang belum bisa digantikan dengan Energi atau Sumber Energi lainnya; pemanlaatan Sumber Energi gas bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi; pemanfaatan Sumber Energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri; pemanfaatan Sumber Energi batubara tercairkan (liquified transportasi; pemanfaatan Sumber Energi gas untuk ketenagalistrikan ; Baru berbentuk cair yaitu coal) dan hidrogen untuk Baru berbentuk padat dan pemanfaatan Sumber Energi berbentuk cair di luar liquified petroleum gas diarahkan untuk sektor transportasi; pemanfaatan Sumber Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik; peningkatan pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersial, dan rumah tangga; dan pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit Energi sinar matahari dari hulu sampai hilir diprodr-rksi di dalam negeri secara bertahap. d. e. c. f. J. h. l. k. l. m. n.

(2)Pemanfaatan .. . (21
(3)Flr,,1 r- ix ..jDrJtiESl,\ Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Energi dan bahan baku. Prioritas pemanfaatan Sumber Energi nasional dilakukan berdasarkan pertimbangan menyeluruh atas kapasitas, kontinuitas, dan keekonomian serta dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Cadangan Energi nasional meliputi:

a.Cadangan Strategis;
b.Cadangan Penyangga Energi; dan
c.CadanganOperasional.

Pasal 14

Cadangan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur dan dialokasikan oleh Pemerintah untuk menjamin Ketahanan Energi jangka panjang. Cadangan Strategis sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Strategis diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 15

(1)Cadangan Penyangga Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disediakan untuk menjamin Ketahanan Energi nasional sejalan dengan kebijakan efisiensi Energi nasional, terutama melalui kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang tepat sasaran.
(2)Cadangan Penyangga Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disediakan oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
1. a.Cadangan ... I=RESIDEN RL;r i,i , <. INDONESIA
2. a.Cadangan Penyangga Energi merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan Badan Usaha dan Industri Energi;
3. b.Cadangan Penyangga Energi dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat Energi; dan
4. c.Cadangan Penyangga Energi disediakan secara bertahap sesuai kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan negara.
(3)Dewan Energi Nasional mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan Penyangga Energi.
(4)Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Badan Usaha dan industri penyedia Energi wajib menyediakan cadangan operasional untuk menjamin kontinuitas pasokan Energi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan cadangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur oleh Pemerintah.

Pasal 17

( 1) Konservasi Energi dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan Sumber Daya Energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan Energi dan Sumber Energi.

(2)Pengelolaan Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin agar penyediaan dan pemanfaatan Sumber Daya Energi tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Energi tersebut.
(3)Konservasi ...
(3)
(4)(s)
(6)(7\ R EPURL IK IND ONES IA Konservasi Sumber Daya Energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang nasional dan daya dukung Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan Konservasi Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam Penyediaan Energi mengutamakan Sumber Daya Energi yang lebih lestari. Produsen dan konsumen Energi wajib melakukan Konservasi Energi dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya Energi untuk menjamin ketersediaan Energi clalam jangka panj ang. Konservasi Energi di sektor industri dilakukan dengan me mpe r ti m bangkan daYa saing. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan Konservasi Energi khususnya di bidang hemat Energi, paling sedikit rrreliputi:
1. a.kewajiban standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna Energi;
2. b.kewajiban manaiemen Energi termasuk audit Energi bagi pengguna Energi;
3. c.kewajiban penggunaan teknologi pembangkit listrik dan peralatan konversi Energi yang efisien;
4. d.sosialisasi budaya hemat Energi;
5. e.mewujudkan iklim usaha bagi berkembangnya usaha jasa Energi sebagai investor dan penyedia Energi secara hemat;
6. f.mempercepat penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antarkota yang efisien;
7. g.mempercepat penerapan jalan berbayar (electronic road pricing) untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaran pribadi; dan
8. h.penetapan target konsumsi bahar-r bakar di sektor transportasi dilakukan secara terukur dan bertahap untuk pe ningkatan efisiensi.
(1)(2t PRE5IDEN RFF rli.:ll- lK INDONESIA

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Diversifikasi Energi untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Energi dan Ketahanan Energi Nasional dan/atau daerah Diversifikasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:

a.percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan;
b.percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi;
c.percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor;
d.peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk pembangkit Iistrik tenaga uap mulut tambang, batubara tergaskan (gasified coal) dan batubara tercairkan (liquified coal); dan
e.peningkatan pemanfaatan batubara kualilas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Pasal 19

(1)Pengelolaan Energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi Sumber Daya Energi, dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup.
(2)Kegiatan Pengelolaan Energi nasional wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi Lingkungan Hidup.
(3)Setiap kegiatan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi wajib:
1. a.melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan, dan pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang terkena dampak;
2. b.meminimalkan ...
(4)(s) REPL,RLIK INDONESIA -i6-
1. b.meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan mengekstrak unsur yang masih memiliki manfaat yang terkandung dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, Lingkungan Hidup dan keekonomiannya; dan
2. c.mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Setiap pengusahaan instalasi nuklir wajib memperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan nuklir. Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan keselamatan kerja dalam kegiatan Pengelolaan bnergi nasional, Penyediaan Energi, dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2), ay at
(3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1)Harga Energi ditetapkan berdasarkan nilai Keekonomian Berkeadilan.
(2)Harga Energi Terbarukan diatur berdasarkan pada:
1. a.perhitungan harga Energi Terbarukan dengan asumsi untuk bersaing dengan harga Energi dari Sumber Energi minyak bumi yang berlaku di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung dengan tidak memasukkan subsidi bahan bakar minyak; atau
2. b.perhitungan harga Energi yang rasional untuk penyediaan Energi Terbarukan dari sumber setempat, dalam rangka pengamanan pasokan Energi di wilayah tertentu yang lokasinya terpencil, sarana dan prasarana belum berkembang, rentan terhadap gangguan cuaca' atau berada dekat garis perbatasan "vilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Pemerintah ... REPL't]LIK IN DONE S IA
(3)Pemerintah mengatur harga batubara dalam negeri sampai terbentuknya pasar yang efisien.
(4)Pemerintah mewujudkan pasar tenaga listrik paling sedikit melalui:
1. a.pengaturan harga Energi Primer tertentu seperti batubara, gas, air, dan panas bumi untuk pembangkit listrik;
2. b.penetapan tarif listrik secara progresif;
3. c.penerapan mekanisme feed in taiff dalam penetapan harga jual Energi Terbarukan; dan
4. d.penyempurnaan Pengelolaan Energi panas bumi melalui pembagian risiko antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pengembang'
(5)Pemerintah mengatur pasar Energi Terbarukan, termasuk kuota minimum tenaBa listrik, bahan bakar cair, dan gas yang bersumber dari Energi Baru dan Energi Terbarukan. Pasal 2 1 ( 1) Subsidi disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dalam hal: a.penerapan Keekonomian Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau
1. b.harga Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21 huruf b lebih mahal daripada harga Energi dari bahan bakar minyak yang tidak disubsidi. Penyediaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan listrik secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai.
(3)
(4)Pasal 22 ... (l) (2\ REPIIRI. IK IN D ONES IA _18-

Pasal 22

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi Sumber Energi dan pengembangan Energi Terbarukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengusahaan, dan pemanfaatan Energi Terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi di daerah terpencil sampai nilai keekonomiannya kompetitif dengan Energi konvensional. Pemerintah memberikan insentif kepada produsen dan konsumen Energi yang melaksanakan kewajiban Konservasi Energi dan elisiensi Energi serta memberikan disinsentif kepada yang tidak melaksanakan kewajiban Konservasi Energi dan efisiensi Energi. Pemerintah memberikan insentif bagi lembaga swasta atau perorangan yang mengembangkan teknologr inti pada bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Pemberian insentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor;

e.mewujudkan keseimbangan antara laiu penambahan Cadangan Energi fosil dengan laju produksi maksimum; dan
f.rnemastikan terjaminnya daya dukung Lingkungan Hidup untuk menjamin ketersediaan Sumber Energi air dan panas bumi. Dalam mewujudkan ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam Penyediaan Energi maka didahulukan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi.

Pasal 11

Prioritas pengembangan Energi dilakukan melalui:

a.pengembangan Energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian Energi, keamanan pasokan Energi, dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
b.memprioritaskan Penyediaan Energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap Energi listrik, gas rumah tangga, dan Energi untuk transporlasi, industri, dan pertanian;
c.pengembangan Energi dengan mengutamakan Sumber Daya Energi setempat;
d.pengembangan Energi dan Sumber Daya Energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri; dan

(1)
1. e.pengembangan... R EPLIEI.IK IND ONES IA _10_
2. e.pengembangan industri dengan kebutuhan Energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya Sumber Daya Energi.
(2)Untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, prioritas pengembangan Energi nasional didasarkan pada prinsip:
1. a.memaksimalkan penggunaan Energr Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
2. b.meminimalkan penggunaan minyak bumi;
3. c.mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan Energi Baru; dan
4. d.menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Pasal 12

( 1) Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengacu pada strategi sebagai berikut:

a.pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi aliran dan terjunan air, Energi panas bumi, Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan Energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan; pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi sinar matahari diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan Energi nonlistrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi; b.
c.pemanfaatan . .. c. F:iRESIDEN R f rr i'e !.lK INDONESIA pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak terutama untuk transportasi dan industri; pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap meniaga ketahanan pangan; pemanfaatan Energi Terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi; pemanfaatan minyak bumi hanya untuk lransportasi dan komersial yang belum bisa digantikan dengan Energi atau Sumber Energi lainnya; pemanlaatan Sumber Energi gas bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi; pemanfaatan Sumber Energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri; pemanfaatan Sumber Energi batubara tercairkan (liquified transportasi; pemanfaatan Sumber Energi gas untuk ketenagalistrikan ; Baru berbentuk cair yaitu coal) dan hidrogen untuk Baru berbentuk padat dan pemanfaatan Sumber Energi berbentuk cair di luar liquified petroleum gas diarahkan untuk sektor transportasi; pemanfaatan Sumber Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik; peningkatan pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersial, dan rumah tangga; dan pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit Energi sinar matahari dari hulu sampai hilir diprodr-rksi di dalam negeri secara bertahap. d. e. c. f. J. h. l. k. l. m. n.

(2)Pemanfaatan .. . (21
(3)Flr,,1 r- ix ..jDrJtiESl,\ Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Energi dan bahan baku. Prioritas pemanfaatan Sumber Energi nasional dilakukan berdasarkan pertimbangan menyeluruh atas kapasitas, kontinuitas, dan keekonomian serta dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Cadangan Energi nasional meliputi:

a.Cadangan Strategis;
b.Cadangan Penyangga Energi; dan
c.CadanganOperasional.

Pasal 14

Pasal 15

(1)Cadangan Penyangga Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disediakan untuk menjamin Ketahanan Energi nasional sejalan dengan kebijakan efisiensi Energi nasional, terutama melalui kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang tepat sasaran.
(2)Cadangan Penyangga Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disediakan oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
1. a.Cadangan ... I=RESIDEN RL;r i,i , <. INDONESIA
2. a.Cadangan Penyangga Energi merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan Badan Usaha dan Industri Energi;
3. b.Cadangan Penyangga Energi dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat Energi; dan
4. c.Cadangan Penyangga Energi disediakan secara bertahap sesuai kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan negara.
(3)Dewan Energi Nasional mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan Penyangga Energi.
(4)Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Badan Usaha dan industri penyedia Energi wajib menyediakan cadangan operasional untuk menjamin kontinuitas pasokan Energi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan cadangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur oleh Pemerintah.

Pasal 17

(2)Pengelolaan Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin agar penyediaan dan pemanfaatan Sumber Daya Energi tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Energi tersebut.
(3)Konservasi ...
(3)
(4)(s)
(6)(7\ R EPURL IK IND ONES IA Konservasi Sumber Daya Energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang nasional dan daya dukung Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan Konservasi Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam Penyediaan Energi mengutamakan Sumber Daya Energi yang lebih lestari. Produsen dan konsumen Energi wajib melakukan Konservasi Energi dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya Energi untuk menjamin ketersediaan Energi clalam jangka panj ang. Konservasi Energi di sektor industri dilakukan dengan me mpe r ti m bangkan daYa saing. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan Konservasi Energi khususnya di bidang hemat Energi, paling sedikit rrreliputi:
1. a.kewajiban standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna Energi;
2. b.kewajiban manaiemen Energi termasuk audit Energi bagi pengguna Energi;
3. c.kewajiban penggunaan teknologi pembangkit listrik dan peralatan konversi Energi yang efisien;
4. d.sosialisasi budaya hemat Energi;
5. e.mewujudkan iklim usaha bagi berkembangnya usaha jasa Energi sebagai investor dan penyedia Energi secara hemat;
6. f.mempercepat penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antarkota yang efisien;
7. g.mempercepat penerapan jalan berbayar (electronic road pricing) untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaran pribadi; dan
8. h.penetapan target konsumsi bahar-r bakar di sektor transportasi dilakukan secara terukur dan bertahap untuk pe ningkatan efisiensi.
(1)(2t PRE5IDEN RFF rli.:ll- lK INDONESIA

Pasal 18

a.percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan;
b.percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi;
c.percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor;
d.peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk pembangkit Iistrik tenaga uap mulut tambang, batubara tergaskan (gasified coal) dan batubara tercairkan (liquified coal); dan
e.peningkatan pemanfaatan batubara kualilas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Pasal 19

(1)Pengelolaan Energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi Sumber Daya Energi, dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup.
(2)Kegiatan Pengelolaan Energi nasional wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi Lingkungan Hidup.
(3)Setiap kegiatan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi wajib:
1. a.melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan, dan pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang terkena dampak;
2. b.meminimalkan ...
(4)(s) REPL,RLIK INDONESIA -i6-
1. b.meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan mengekstrak unsur yang masih memiliki manfaat yang terkandung dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, Lingkungan Hidup dan keekonomiannya; dan
2. c.mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Setiap pengusahaan instalasi nuklir wajib memperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan nuklir. Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan keselamatan kerja dalam kegiatan Pengelolaan bnergi nasional, Penyediaan Energi, dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2), ay at
(3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1)Harga Energi ditetapkan berdasarkan nilai Keekonomian Berkeadilan.
(2)Harga Energi Terbarukan diatur berdasarkan pada:
1. a.perhitungan harga Energi Terbarukan dengan asumsi untuk bersaing dengan harga Energi dari Sumber Energi minyak bumi yang berlaku di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung dengan tidak memasukkan subsidi bahan bakar minyak; atau
2. b.perhitungan harga Energi yang rasional untuk penyediaan Energi Terbarukan dari sumber setempat, dalam rangka pengamanan pasokan Energi di wilayah tertentu yang lokasinya terpencil, sarana dan prasarana belum berkembang, rentan terhadap gangguan cuaca' atau berada dekat garis perbatasan "vilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Pemerintah ... REPL't]LIK IN DONE S IA
(3)Pemerintah mengatur harga batubara dalam negeri sampai terbentuknya pasar yang efisien.
(4)Pemerintah mewujudkan pasar tenaga listrik paling sedikit melalui:
1. a.pengaturan harga Energi Primer tertentu seperti batubara, gas, air, dan panas bumi untuk pembangkit listrik;
2. b.penetapan tarif listrik secara progresif;
3. c.penerapan mekanisme feed in taiff dalam penetapan harga jual Energi Terbarukan; dan
4. d.penyempurnaan Pengelolaan Energi panas bumi melalui pembagian risiko antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pengembang'
(5)Pemerintah mengatur pasar Energi Terbarukan, termasuk kuota minimum tenaBa listrik, bahan bakar cair, dan gas yang bersumber dari Energi Baru dan Energi Terbarukan. Pasal 2 1 ( 1) Subsidi disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dalam hal: a.penerapan Keekonomian Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau
1. b.harga Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21 huruf b lebih mahal daripada harga Energi dari bahan bakar minyak yang tidak disubsidi. Penyediaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan listrik secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai.
(3)
(4)Pasal 22 ... (l) (2\ REPIIRI. IK IN D ONES IA _18-

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2016