Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014
- Nomor
- 79
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 47
menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor;
dan
Dalam mewujudkan ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam Penyediaan Energi maka didahulukan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi. Paragraf 2 Prioritas Pengembangan Energi
Prioritas pengembangan Energi dilakukan melalui:
(1)
R EPLIEI.IK IND ONES IA _10_
Paragraf 3 Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional
( 1) Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengacu pada strategi sebagai berikut:
pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi sinar matahari diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan Energi nonlistrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi; b.
c. F:iRESIDEN R f rr i'e !.lK INDONESIA pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak terutama untuk transportasi dan industri; pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap meniaga ketahanan pangan; pemanfaatan Energi Terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi; pemanfaatan minyak bumi hanya untuk lransportasi dan komersial yang belum bisa digantikan dengan Energi atau Sumber Energi lainnya; pemanlaatan Sumber Energi gas bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi; pemanfaatan Sumber Energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri; pemanfaatan Sumber Energi batubara tercairkan (liquified transportasi; pemanfaatan Sumber Energi gas untuk ketenagalistrikan ; Baru berbentuk cair yaitu coal) dan hidrogen untuk Baru berbentuk padat dan pemanfaatan Sumber Energi berbentuk cair di luar liquified petroleum gas diarahkan untuk sektor transportasi; pemanfaatan Sumber Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik; peningkatan pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersial, dan rumah tangga; dan pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit Energi sinar matahari dari hulu sampai hilir diprodr-rksi di dalam negeri secara bertahap. d. e. c. f. J. h. l. k. l. m. n.
(21
Prioritas pemanfaatan Sumber Energi nasional dilakukan berdasarkan pertimbangan menyeluruh atas kapasitas, kontinuitas, dan keekonomian serta dampak Lingkungan Hidup. Paragraf 4 Cadangan Energi Nasional
Cadangan Energi nasional meliputi:
Cadangan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur dan dialokasikan oleh Pemerintah untuk menjamin Ketahanan Energi jangka panjang. Cadangan Strategis sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Strategis diatur dengan Peraturan Presiden.
(1) (2) (3)
I=RESIDEN RL;r i,i , <. INDONESIA
Bagian Kedua Kebijakan Pendukung Paragraf 1 Konservasi Energi, Konservasi Sumber Daya Energi, dan Diversifikasi Energi
( 1) Konservasi Energi dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan Sumber Daya Energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan Energi dan Sumber Energi.
(3)
Untuk melaksanakan Konservasi Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam Penyediaan Energi mengutamakan Sumber Daya Energi yang lebih lestari. Produsen dan konsumen Energi wajib melakukan Konservasi Energi dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya Energi untuk menjamin ketersediaan Energi clalam jangka panj ang. Konservasi Energi di sektor industri dilakukan dengan me mpe r ti m bangkan daYa saing. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan Konservasi Energi khususnya di bidang hemat Energi, paling sedikit rrreliputi:
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Diversifikasi Energi untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Energi dan Ketahanan Energi Nasional dan/atau daerah Diversifikasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
Paragraf 2 Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja
Setiap pengusahaan instalasi nuklir wajib memperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan nuklir. Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan keselamatan kerja dalam kegiatan Pengelolaan bnergi nasional, Penyediaan Energi, dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2), ay at (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Harga, Subsidi dan Insentif Energi
REPL't]LIK IN DONE S IA
Pasal 2 1 ( 1) Subsidi disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
a.penerapan Keekonomian Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau
Penyediaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan listrik secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai. (3)
(l) (2\ REPIIRI. IK IN D ONES IA _18-
Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi Sumber Energi dan pengembangan Energi Terbarukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengusahaan, dan pemanfaatan Energi Terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi di daerah terpencil sampai nilai keekonomiannya kompetitif dengan Energi konvensional. Pemerintah memberikan insentif kepada produsen dan konsumen Energi yang melaksanakan kewajiban Konservasi Energi dan elisiensi Energi serta memberikan disinsentif kepada yang tidak melaksanakan kewajiban Konservasi Energi dan efisiensi Energi. Pemerintah memberikan insentif bagi lembaga swasta atau perorangan yang mengembangkan teknologr inti pada bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Pemberian insentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf 4 Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat, dan industri Energi
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)