UPTDdi lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
a.UPTDEnergi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur;
(meliputi : Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi)
b.UPTDEnergi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor;
(meliputi: Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok)
c.UPTDEnergi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta;
(meliputi : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang)
d.UPTDEnergi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung;
(meliputi : Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat)
e.UPTDEnergi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang;
(meliputi : Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut)
f.UPTDEnergi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya;
(meliputi : Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran)
g.UPTDEnergi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VIICirebon;
(meliputi : Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu)
h.UPTDPengujian Energi dan Sumber Daya Mineral.
33.Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut Tapkin adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
34.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
35.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masajabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
36.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
7
g.menyelenggarakan ketatausahaan UPTD;
h.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD;
1.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial di bidang energi dan sumber daya mineral;
j.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai energi dan sumber daya mineral di Wilayah I Cianjur sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
teknispetunjukbah ane. menyelenggarakan pengkajian penyelenggaraan UPTD;
f.menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang energi dan ketenagalistrikan, bidang pertambangan dan air tanah;