Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2015
- Nomor
- 79
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95) diubah sebagai berikut:
1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera; 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; 4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: a) untuk keperluan sendiri/pribadi; b) mempunyai risiko kecil; c) menggunakan teknologi sederhana; dan/atau d) dilaksanakan . . . d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil; 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; dan/atau 6) pekerjaan yang merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara; atau
. . .
1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; 4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: a) untuk keperluan sendiri; b) mempunyai risiko kecil; c) menggunakan teknologi sederhana; dan/atau d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; dan/atau 6) pekerjaan yang merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara; atau
Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dari Pemerintah dapat melaksanakan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pekerjaan jasa terintegrasi. Pasal II Pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara atas sebagian pekerjaan yang merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dinyatakan menjadi bagian dari perjanjian kerja atas dasar penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal III Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 November 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 9 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 245 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI I. UMUM Pemerintah telah mencanangkan agenda prioritas pembangunan nasional di antaranya ”meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan ”mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik”. Strategi Pemerintah dalam rangka mewujudkan agenda prioritas pembangunan tersebut di antaranya ”dengan mempercepat pembangunan infrastruktur guna memacu pertumbuhan ekonomi demi mencapai cita- cita kesejahteraan rakyat” dan ”memprioritaskan keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan infrastruktur, melalui penugasan Pemerintah”. Percepatan pembangunan nasional khususnya pembangunan infrastruktur harus didukung dengan berbagai kebijakan dan regulasi agar proses persiapan dan pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang dapat menghambat percepatan pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, kiranya perlu ditata kembali. Salah satu langkah strategis dalam mempercepat proses pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan Infrastruktur adalah dengan menata kembali sistem pengadaan jasa konstruksi, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada BUMN. Penataan tersebut dimaksudkan agar memberikan kemungkinan bagi BUMN penerima penugasan untuk menunjuk langsung BUMN lain atau anak perusahaan BUMN sebagai pelaksana jasa konstruksi dalam pembangunan yang ditugaskan kepadanya. Penunjukkan langsung hanya diberikan kepada BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan maksud agar akuntabilitas dalam pelaksanaan penunjukkan tersebut dapat dijaga. Berdasarkan . . . Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi BUMN penerima penugasan Pemerintah agar dapat menunjuk langsung BUMN lain atau anak perusahaan BUMN dalam melaksanakan penugasan tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Negara lain. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Cukup jelas. Ayat (2b) . . . Ayat (2b) Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Negara lain. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. Pasal III Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5748
Membuka PDF…