DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2013

Nomor: 85
Tahun: 2013
Ditetapkan: 19 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA BPJS DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH

Pasal 2

(1)BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial bekerjasama dengan lembaga pemerintah.
(2)Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah.
(3)Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.kementerian. . .
2. a.kementerian negara;
3. b.lembaga pemerintah non kementerian;
4. c.lembaga pemerintah yang dipimpin pejabat setingkat menteri;
5. d.sekretariat lembaga negara; dan
6. e.sekretariat lembaga non struktural.
(4)Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pemerintah daerah provinsi; dan
2. b.pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

(1)Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan di bidang:
1. a.pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
2. b.kelembagaan;
3. c.sumber daya manusia;
4. d.pengelolaan sistem informasi;
5. e.peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
6. f.kerja sama lain yang disepakati para pihak.
(2)Hubungan kerja sama BPJS dengan lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Hubungan kerja sama BPJS dengan lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, kerja sama operasional, kerja sama fungsional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Pasal 5

BPJS, lembaga Pemerintah, dan/atau lembaga pemerintah daerah dalam membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA HUBUNGAN KERJA SAMA BPJS DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Pasal 6

(1)BPJS dalam melaksanakan tugasnya, dapat melakukan kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dan luar negeri.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas BPJS atau meningkatkan kualitas pelayanannya kepada peserta.
(3)Tugas . . .
(3)Tugas BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2. b.memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. c.menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
4. d.mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
5. e.mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial;
6. f.membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
7. g.memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

Pasal 7

Organisasi atau lembaga lain dalam negeri terdiri atas:

a.BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan;
b.Pemberi kerja;
c.bank dan lembaga keuangan;
d.organisasi profesi;
e.fasilitas kesehatan;
f.organisasi kemasyarakatan;
g.lembaga adat;
h.organisasi pekerja/buruh;
i.asosiasi pengusaha;
j.badan usaha; dan
k.organisasi atau lembaga terkait.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan di bidang:
1. a.pendaftaran Peserta;
2. b.pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
3. c.pengumpulan dan pemutakhiran data Peserta program Jaminan Sosial;
4. d.pembayaran manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan pemberian informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada masyarakat; dan/atau
5. e.kerja sama lain yang disepakati bersama.
(2)Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan organisasi atau lembaga lain dalam negeri yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, kerja sama operasional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA BPJS DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH

Pasal 2

(1)BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial bekerjasama dengan lembaga pemerintah.
(2)Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah.
(3)Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.kementerian. . .
2. a.kementerian negara;
3. b.lembaga pemerintah non kementerian;
4. c.lembaga pemerintah yang dipimpin pejabat setingkat menteri;
5. d.sekretariat lembaga negara; dan
6. e.sekretariat lembaga non struktural.
(4)Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pemerintah daerah provinsi; dan
2. b.pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

(1)Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan di bidang:
1. a.pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
2. b.kelembagaan;
3. c.sumber daya manusia;
4. d.pengelolaan sistem informasi;
5. e.peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
6. f.kerja sama lain yang disepakati para pihak.
(2)Hubungan kerja sama BPJS dengan lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

(1)Hubungan kerja sama BPJS dengan lembaga Pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, kerja sama operasional, kerja sama fungsional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Pasal 5

BPJS, lembaga Pemerintah, dan/atau lembaga pemerintah daerah dalam membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA HUBUNGAN KERJA SAMA BPJS DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Pasal 6

(1)BPJS dalam melaksanakan tugasnya, dapat melakukan kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dan luar negeri.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas BPJS atau meningkatkan kualitas pelayanannya kepada peserta.
(3)Tugas . . .
(3)Tugas BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2. b.memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. c.menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
4. d.mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
5. e.mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial;
6. f.membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
7. g.memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

Pasal 7

Organisasi atau lembaga lain dalam negeri terdiri atas:

a.BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan;
b.Pemberi kerja;
c.bank dan lembaga keuangan;
d.organisasi profesi;
e.fasilitas kesehatan;
f.organisasi kemasyarakatan;
g.lembaga adat;
h.organisasi pekerja/buruh;
i.asosiasi pengusaha;
j.badan usaha; dan
k.organisasi atau lembaga terkait.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan di bidang:
1. a.pendaftaran Peserta;
2. b.pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
3. c.pengumpulan dan pemutakhiran data Peserta program Jaminan Sosial;
4. d.pembayaran manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan pemberian informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada masyarakat; dan/atau
5. e.kerja sama lain yang disepakati bersama.
(2)Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan organisasi atau lembaga lain dalam negeri yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain dalam negeri dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, kerja sama operasional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2014

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2014

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026