DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perlindungan sosial bagi tenaga kerja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan sasaran, perlindungan, kepesertaan dan program, tata cara pendaftaran kepesertaan, perlindungan terhadap tenaga kerja anak dan perempuan, besaran dan tata cara pembayaran iuran, besaran dan tata cara pembayaran jaminan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Iungsi dan peranannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk kesejahteraan para pekerja perlu diberikan perlindungan sosiai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peru bah an Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); GUBERNURSUMATERASELATAN, D.ENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 15 TAHUN2014 TENTANG PERLINDUNGANSOSIALBAG!TENAGAKERJA GUBERNUR SUMATERA SElATAN ·11 r "
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
7.Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jarninan SosiaJ Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telab beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan SosiaJ Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lernbaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tabun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5481);
10.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor253); 1L Keputusan Mentcri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/ 1999 tentang Pcnyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; I ., n Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pernerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera SeJatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupateny Kota di Sumatera Selatan.
6.Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Jaminan SosiaJ KetenagakeIjaan di wilayah Provinsi Sumatera SeJatan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan,
7.SPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk oJeh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan sosial seluruh pekerja agar dapat memenuhi dasar hidupnya yang Jayak.
8.Perlindungan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu program Pernerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja baik dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasiJan yang hilang atau berkurang dan/ atau pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang diaJami oleh tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Pasall

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN SOSIALBAGITENAGAKERJA. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan

12.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.196/MEN/ 1999 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian KeIja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi; pemerintahan.
15.Pengguna Jasa adalah lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS yang mernpekerja- kanpekeIja/buruh.
16.Peserta adalah tenaga kerja yang bekerja pada lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS yang ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan, tugas-tugas umummenyelenggarakanuntuk
9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diangkat berdasarkan suatu keputusan dan/ atau peIjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
10.Perusahaan adalah :

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, atau milik persekutuan, BUMD/BUMN/BUMS yang mempekeIjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbaJan daJam bentuk lain; dan
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekeIjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan daJam bentuk lain.
1. 11.Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha di wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. 12.Pekerja/buruh adaJah setiap orang yang bekcrja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. 13.Pemberi Kerja adalah lernbaga pernerintah, BUMD/ BUMN/BUMS, orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekeIjakan tenaga keIja baik lisan maupun tertulis dengan membayar upah atau imbaJan dalam bentuk lain.
4. 14.Lembaga Pemerintah adalah lembaga darr/atau badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah yang berfungsi -r :
5. 20.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang diperjanjikan oleh para pihak.
6. 21.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
7. 22.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
8. 23.Penutupan Perusahaan adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerjaj buruh seluruhnya, atau sebagian menjalankan pekerjaan.
b.jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir; dan/atau
c.jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah barang maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
1. 17.Hubungan Kerja adalah hubungan antara lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMSsebagai pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja dan/atau berupa keputusan pengangkatan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
2. 18.Upah Minimum adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
3. 19.Upah Sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama 1 (satu) bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
a.jika upah dibayarkan secara rutin, maka upah sebulan sarna dengan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh); -t-e-r- ketenagakerjaan.

(2)Setiap pekerjaj'buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan dan pemeliharaan moral kerja sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
(3)Mitra kerja yang mempunyai tenaga kerja dan melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, kepesertaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tenaga BPJS diselenggarakan program perlindungan sosial kerja yang pengelolaannya dilakukan oleh Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah tenaga kerja yang bekerja pada lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS di wilayah Provinsi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi :

Pasal 6

(5)Setiap perusahaan harus membayar upah/gaji serendah-rendahnya sesuai Upah Minimum Provinsi/ Upah Minimum Sektoral Provinsi danj atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota, Upah Minimum Sektoral Kabupaterr/Kota.
(4)Program perlindungan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap lembaga pernerintah, badan usaha yang berbadan hukurn atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/ BUMS. BABN KEPESERTAANDANPROGRAM

Pasal 7

(1)Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari :
1. a.mempekerjakan pekerja sesuai standar jam kerja;
2. b.membayar kelebihan jam kerja (lembur)/ di luar jam kerja;
3. c.memberikan upah hak cuti kepada pekeIja sesuai ketentuan;
4. d.membayarkan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menjalin hubungan industrial yang kondusif; dan
6. f.tidak mernpekerjakan tenaga kerja outsourching untuk pekerjaan pokok.
(2)Setiap lembaga pernerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/ BUMS wajib rnemperhatikan waktu kerja dan waktu istirahat, pekerja anak dan pekerja perempuan;
(3)Setiap pemberi keIja di luar lembaga pernerintahan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat sebagai berikut :
1. a.7 (tujuh) jam sehari dan 40 (ernpat puluh) jam seminggu untuk 6 (enarn) hari keIja dalarn seminggu;
2. b.8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
3. c.Waktu kerja khusus pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4)Pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi waktu keIja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan hum! b, dengan ketentuan: . a ada persetujuan pekerja/buruh;
1. b.paling banyak 3 (tiga)jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu;
2. c.wajib mernbayar upah kerja lembur; dan
3. d.pengusaha/ pernberi kerja wajib mernberikan istirahat pada pekerja.
(5)PengusahaZpernberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti pada pekerja/buruh, yang pelaksanaannya diJakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa! 8
(1)Untuk pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi maka :
1. a.setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya upah pekerja da!am dokumen leJang;
2. b.setiap pengguna jasa wajib memberitahukan kepada BPJS KetenagakeIjaan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi; dan
3. c.setiap penyedia jasa wajib mernperhitungkan besarnya upah pekerja pada penawaran pekerjaan.
4. a.CPNSjPNS;
5. b.AnggotaTNl j POLRl;
6. c.Pejabat Negara;
7. d.Pegawai Pernerintah Non PNS;
8. e.PegawaiBUMN/BUMD/BUMS;dan
9. f.PegawaiPerusahaan SwastajSwasta Perorangan.
(2)Setiap Iembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMDjBUMNj BUMS wajib mendaftarkan karyawanjpeketjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Seliap penyedia jasa danj atau perusanaan yang mernpekerjakan tenaga kerja harian Iepas, borongan dan petjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Dalam hal penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pekerjaan selama lebih 3 (tiga)bulan berturut-turut dan sctiap bulan tidak kurang dari 20 [d'uapuluh) had kerja wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program sebagaimana dirnaksud da!am Pasal 4 ayat (1) terhitung sejak tenaga kerja tersebut telah bekerja melarnpaui rnasa kerja 3 (tiga)bulan.
(5)Tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti program BP.IS Ketenagakerjaan balk seluruh atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta. - undangan,
(4)Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi hams dilakukan : sejak diperoleh kepastian penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan sudah harus disampaikan kepada BPJS Ketenagakeljaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan melampirkan foto copy kontrak kerja konstruksi.
(5)Pendaftaran kepersertaan tenaga kerja dalam hubungan kerja tetap maupun harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan oleh perusahaan melalui BPJS KetenagakeJjaan.
(6)Pendaftaran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang melakukao pekerjaan di luar hubungan kerja dilakukan oleh mitra kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
(7)Dalam rangka pelaksanaan program kerja, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait provinsi dan kabupaten/kota mengenai berbagai hal yang berkaitan deogan penyelengaraan BPJS Ketenagakerjaan pada Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD/BUMS dan swasta lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Gubernur. -, Pemerintah mengikuti peraturan perundang- tenaga kerja pada Lembaga prosedur dan ketentuan undangan,
(3)Pendaftarao kepesertaao BPJS Ketenagakeljaan bagi pekerja BUMN/BUMD/BUMS dan swasta lainnya dilakukao sesuai ketentuan peraturao perundang-
(1)Untuk mengikutsertakan teoaga kelja/buruh dalam Program BPJS Ketenagakerjaan masing-masing pihak harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi

BAB V

TATACARAPENDAFTARANKEPESERTAAN

Pasal 9

sebagaimana(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dimaksud pada ayat (1), meliputi :

(3)Perusahaan/pernberi kerja yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan:
1. a.ada izin tertulis dari orang tua/wali;
2. b.ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
3. c.waktu kerja rnaksimal 3 (tiga)jam;
4. d.dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. e.keselamatan dan kesehatan kerja; dan
6. f.adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal II
(1)Perusahaarr/pemberi kerja diJarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat dibawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 jam (tiga)jam sehari serta kondisi dan Iingkungan kerja tidak mengganggu perkembang- an fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. untukpekerjaanmelakukandapatc. anak
(1)Perusahaan/pemberi kerja diJarang mernpekerjakan anak.
(2)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana d1maksud pada ayat (1),yaitu:
1. a.anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial;
2. b.mendapat bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan perusahaan/ pemberi kerja; dan .,.
(1)Perusahaarr/pemberi kerja dJlarang mempekerjakan pekerjaj'buruh perempuan hamil antara pukul 23.00 WIB s.d, 07.00 WIB bila menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya.
(2)Perusahaarr/ pembcri kerja yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 WIB s.d. 07.00 WIB, wajib:
1. a.memberikan makanan dan minuman bergizi;
2. b.menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat keIja;dan
3. c.menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan puJang bekerja antara pukul 23.00 WIB s.d. pukul 05.00 WIB.

BAB VII

BE SARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN lURAN

Pasal 13

(1)Setiap pekerjaj'buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Perusahaanj'pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
(3)Perusahaanj'pemberi kerja melakukan pcninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas . .' Pasa112
1. a.segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. b.segala pekerjaan yang mernanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; dan
3. c.segala pekerjaan yang mernanfaatkan, mcnyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/ atau sernua pekeIjaan yang mcmbahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(6)Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan luran sebagai berikut :
1. a.bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikaitkan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender;
2. b.bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
  1. 1.jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga)bulan terakhir;
  2. 2.jika pekerjaan tergantung dari kegiatan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
3. c.daJam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung dari upah minimum yang berlaku;
4. d.penetapan upah sebulan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur tentang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Bagi perusahaanjpemberi kerja yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan penangguhan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)luran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang berkomponen upah tenaga kerja diketahui dan dltanggung oleh perusahaanjpenyedia jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.jaminan kecelakaan kerja, sebesar 0,24 % - 1,74 % dari upah sebulan;
2. b.jaminan hari tua, sebesar 5,7 % dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,7 % ditanggung oleh perusahaanjpenyedia jasa dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja; dan
3. c.jaminan kematian, sebesar 0,3 % dari upah sebuJan.

Pasal 16

Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Keeelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan lebih dahulu oleh penyedia jasa maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan eara sebagai berikut :

a.sekaJigus seeara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran terrnin pertama;
b.bertahap sesuai termin pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran termin terakhir; dan Pasal 15 luran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang rnolakukan pekerjaan di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan program yang diikuti dan upah atau penghasilan sesuai ketentuan dalarn Pasal 13, disetorkan langsung oleh mitra kerja pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan Formulir Rineian luran BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan setiap bulan dan disetor secara tunai paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh BPJS KetenagakeIjaan;
b.iuran jaminan hari tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga kerja bersangkutan. BPJS Ketenagakerjaan dilakukan penyedia jasa kepada BPJS
a.penyetoran iuran perusahaan dan Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja tetap dan harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)dilakukan sebagai berikut :

(7)Besarnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 ,,
1. a.pengguna jasa konstruksi pada satuan kerja, saat mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengisi formulir perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap penyedia jasa konstruksi yang mengajukan tagihan nilai kontrak;
2. b.pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sekaligus pada saat pernbayaran uang muka dan atau termin pertama melalui kas daerah;
3. c.satuan kerja perangkat daerah mencantumkan jumlah potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada SPM untuk diteruskan ke Birn/Bagian dengan melampirkan formulir penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan;
(2)Pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari APBDprovinsi/kabupaten/kota dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercanturn dalam kontrak kerja konstruksi, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut:
(1)Pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum daJam kontrak kerja konstruksi maka pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sebagai berikut :
1. a.dilakukan oleh bendaharawan pengguna jasa konstruksi yang bersangkutan dengan cara memotong luran BPJS Ketenagakerjaan dari pembayaran termin berdasarkan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan; dan
2. b.luran sebagaimana dimaksud daJam huruf a, disetor oleh bendaharawan pengguna jasa konstruksi langsung ke rekening BPJS Ketenagakerjaan pada Bank yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima. PasaJ 17
3. c.pemilihan salah satu dari ketentuan dalam huruf a dan huruf b terse but dicantumkan daJam surat Kontrak Kerja Konstruksi. ,
(1)Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja, kematian baik di dalam maupun di luar hubungan kerja mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Besarnya santunan dalam Program BPJS Ketenaga- kerjaan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.
1. b.pejabat pemberi izin yang menerima iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyetor langsung ke rekening BPJS Ketenagakerjaan pada Bank yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima; dan
2. c.bukti setoran sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus disampaikan oleh pejabat pernberi izin 1 (satu) lembar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
3. d.BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan me1ampirkan formulir penetapan iuran BPJS ketenagakerjaan untuk disampaikan ke bank penerima; dan
4. e.berdasarkan SP2D dari BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, Kas Daerah menerbitkan Giro yang mencanturokan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai wajib pungut Kas Daerah melaksanakan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan mentransfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan pada Bank yang ditunjuk.
(3)Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari swasta, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
1. a.penyedia jasa konstruksi langsung menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada pejabat pemberi izin pada saat penyedia jasa konstruksi menerima izin mendirikan bangunan (1MB) atau surat izin pelaksanaan pembangunan (SIPP) sekaligus secara tunai; I ~ I
(2)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh perusahaan, penyedia jasa dan mitra kerja.

BAB VIII

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN Pasal 18

Pasal 19

(1)Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada daftar satuan upah yang tercantum dalam fonnulir pendaftaran kepersertaan.
(2)Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

Pasal 20

(1)Perusahaan, penyedia jasa dan mitra kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja/Inatansi yang membidangi ketenagakeIjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja, keluarganya atau teman sekerjanya dapat melaporkan terjadinya kecelakaan kerja terse but tanpa menghilang- kan kewajiban penyedia jasa untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

(1)Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, perusahaan, penyedia jasa dan mitra kerja wajib :
1. a.memberikan pertolongan pertarna pada kecelakaan;
2. b.membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumahnya;
3. c.membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
4. d.membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja; dan
5. e.menyampaikan tagihan pembayaran terse but kepada BPJS Ketenagakerjaan,
  1. 1.izin terkait usaha;
  2. 2.izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  3. 3.izin mernpekerjakan tenaga kerja asing;
  4. 4.izin perusahaan penyediajasa pekerja/buruh; atau
  5. 5.izin mendirikan bangunan (1MB).
(2)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. ketentuan Pasal 4 ayat (4) ini dapat dikenakan sanksi
(1)Pelanggaran terhadap Peraturan Gubemur administratif berupa :
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda;dan/atau
3. c.sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, yang dapat berupa: BABX SANKSIADMINlSTRASI Pasal 24
(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan/ pemberi kerja dilakukan secara periodik dan teratur oleh tim monitoring.
(2)Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur terkait jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta unsur BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 23

Pasal 22

Tata cara pengajuan dan pembayaran Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja harlan lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu maupun yang ada di sektor jasa konstruksi kepada BPJS KetenagakeIjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BERlTA DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 15 H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 24 Juni 2014 SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palembang 24 Jun! penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan ini denganGubemurPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXl

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2013