DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1960

Nomor: 1
Tahun: 1960
Ditetapkan: 16 Januari 1960
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionaliasasi;
b.bahwa perusahaan-perusahaan Pharmasi adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan-perusahaan Pharmasi itu dikenakan nasionalisasi; Mengingat :
a.Pasal 5 ayat 2 dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b.Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
c.Undang-undang No. 86 tahun 1959 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1958 No. 162);
d.Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda", (Lembaran Negara tahun 1959 No. 5; Tambahan Lembaran Negara No. 1730);
e.Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 1731);

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Pharmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Pasal 1. Perusahaan-perusahaan Pharmasi milik Belanda yang berada diwilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2 dibawah ini, dikenakan nasionalisasi; Pasal 2. Perusahaan-perusahaan Pharmasi termaksud dalam pasal 1 diatas ini ialah :

1.N.V. Chemicalienhandel Rathkamp & Co, Jalan Mojopahit 18 di Jakarta termasuk seluruh cabang-cabangnya di Indonesia;
2.P.T. Persatuan Dagang Pharmasi "Nurani" d/h J.v. Gorkom (N.V. Pharmaciutiche Handelsvereeniging J. van Gorkom & Co, Jl. Budi Utomo I di Jakarta termasuk seluruh cabang-cabangnya di Indonesia;
3.P.T. "Nakula" d/h Bavosta (N.V. Bataviasche Volks & Stads Apotheek). Jalan Segara 9 di Jakarta termasuk seluruh cabang- cabangnya di Indonesia;
4.N.V. "Indonesiche Combinatie Voor Chemische Industrie" di Bandung;
5.N.V. "Bandungsche Kinine Fabriek" di Bandung;
6.N.V. Jodiumonderneming "Watudakon" di Mojokerto;
7.N.V. "Multipharma", Jalan Menteng Raya 23 di Jakarta;
8.N.V. "Verbandstoffenfabriek Surabaya" (V.F.S./TELA), Jalan Kalimas Barat 17 19 di Surabaya."
9.Drogistery "Bellem" di Surabaya;
10.C.V. Apotek "Malang" di Malang. Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1960. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1960. Menteri Kehakiman, ttd. SAHARDJO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No 1 TAHUN 1960 tentang PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PHARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI. I. UMUM. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Sekedar mengenai hal-hal yang diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas. II. PASAL DEMI PASAL Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1960/4; TLN NO. 1926

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionaliasasi;
b.bahwa perusahaan-perusahaan Pharmasi adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan-perusahaan Pharmasi itu dikenakan nasionalisasi; Mengingat :
a.Pasal 5 ayat 2 dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b.Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
c.Undang-undang No. 86 tahun 1959 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1958 No. 162);
d.Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda", (Lembaran Negara tahun 1959 No. 5; Tambahan Lembaran Negara No. 1730);
e.Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 1731);

Menetapkan

1.N.V. Chemicalienhandel Rathkamp & Co, Jalan Mojopahit 18 di Jakarta termasuk seluruh cabang-cabangnya di Indonesia;
2.P.T. Persatuan Dagang Pharmasi "Nurani" d/h J.v. Gorkom (N.V. Pharmaciutiche Handelsvereeniging J. van Gorkom & Co, Jl. Budi Utomo I di Jakarta termasuk seluruh cabang-cabangnya di Indonesia;
3.P.T. "Nakula" d/h Bavosta (N.V. Bataviasche Volks & Stads Apotheek). Jalan Segara 9 di Jakarta termasuk seluruh cabang- cabangnya di Indonesia;
4.N.V. "Indonesiche Combinatie Voor Chemische Industrie" di Bandung;
5.N.V. "Bandungsche Kinine Fabriek" di Bandung;
6.N.V. Jodiumonderneming "Watudakon" di Mojokerto;
7.N.V. "Multipharma", Jalan Menteng Raya 23 di Jakarta;
8.N.V. "Verbandstoffenfabriek Surabaya" (V.F.S./TELA), Jalan Kalimas Barat 17 19 di Surabaya."
9.Drogistery "Bellem" di Surabaya;
10.C.V. Apotek "Malang" di Malang. Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1960. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1960. Menteri Kehakiman, ttd. SAHARDJO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No 1 TAHUN 1960 tentang PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PHARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI. I. UMUM. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Sekedar mengenai hal-hal yang diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas. II. PASAL DEMI PASAL Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1960/4; TLN NO. 1926

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1960

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang No. 86 tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1959

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1960

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang No. 86 tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1959

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1960