Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1959
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1959
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Pasal 1. Dengan tempat kedudukan di Jakarta dibentuk "Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" dan dalam singkatnya "Banas". 51 Pasal 2.
I. Dewan Pimpinan yang terdiri dari:
II. Pimpinan Harian yang terdiri dari:
I. Staf Ahli yang bertindak sebagai Perencana (P- I). II. Dewan Direktur bertindak sebagai Pelaksana (P-2). III. Dewan Pengawas (P-3).
Sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atas usul Pimpinan Harian Banas.
Pasal 3. Dewan Pimpinan Banas mempunyai tugas menetapkan keseragaman kebijaksanaan dalam pelaksanaan nasionalisasi perusahaan- perusahaan milik Belanda antara lain:
I. Urusan Teknis; II. Urusan Komersiil; III. Urusan Finansiil; IV. Urusan mempertinggi Produksi dan Produktivitet; V. Urusan Organisasi dan Administrasi; VI. Urusan Sosial;
Pasal 4.
Pasal 5. Banas bertanggung-jawab kepada Dewan Menteri. Pasal 6. Segala biaya untuk Banas dibebankan pada Kabinet Perdana Menteri atas Mata Anggaran 1.2.2. Pasal 7. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 1959 Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO. Perdana Menteri, ttd. DJUANDA. Diundangkan pada tanggal 23 Pebruari 1959, Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1959 tentang PEMBENTUKAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA (BANAS). I. UMUM. Lepas dari pada kepentingan modal dan pimpinan Belanda, perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah merupakan bagian terbesar daripada aparat ekonomi Indonesia dalam arti aparat ekonomis fungsionil, maka Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan, kebijaksanaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan produktivitet perusahaan- perusahaan milik Belanda yang telah dikenakan nasionalisasi dapat tetap dipertahankan dan dipertinggi. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Tujuan Banas telah diuraikan dalam penjelasan umum. Dasar penunjukan kota Jakarta sebagai tempat kedudukan Banas adalah karena Pusat Pemerintahan maupun Badan-badan Penampung Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah itu ada di Jakarta. Dengan demikian maka keputusan-keputusan Pemerintah tentang soal-soal yang mengenai nasionalisasi dapat dengan cepat diteruskan kepada Banas untuk diolah lebih lanjut dan kemudian dapat dengan cepat pula diteruskan kepada Badan-badan Penampung yang telah ada untuk dilaksanakan.
Agar unsur-unsur penguasaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap soal-soal nasionalisasi perusahaan milik Belanda ini dapat dipertanggung-jawabkan kepada Dewan Menteri, maka Banas ini terdiri dari pada organ-organ yang :
Yang dimaksud dengan Badan/Panitia Penampung Perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi ialah antara lain :
Pasal 3. Pasal ini dimaksud agar tidak terdapat simpang-siur dalam kebijaksanaan melaksanakan fungsi-sungsi perusahaan- perusahaan yang telah tertampung dalam Badan-badan Penampung yang telah ada. Dengan demikian tercapailah persamaan dalam menjalankan kebijaksanaan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Pasal 4, 5, 6 dan 7. Cukup jelas. Termasuk Lembaran-Negara No. 6 tahun 1959. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM. -------------------------------- CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 6 NOMOR 1731
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)