Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 82
Ringkasan
PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 86 Tahun 2019.
PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 86 Tahun 2019.
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; Mengingat: . . . REPUEUK INDONESIA Mengingat Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor g6 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 249, Tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) diubah sebagai berikut: I Ketentuan angka l, angka 5, angka 6, angka 13, angka 20, dan angka 24 PasaL I diubah dan di antara angka 25 dan angka 26 disisipkan I (satu) angka yakni angka 2SA, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyalinan, dan budaya masyarakat sehingga arnan untuk dikonsumsi. Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi ' hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Penyimpanan Pangan adalah proses, cara, dan/ atau kegiatan menyimpan Pangan, baik pada sarana produksi maupun sarana distribusi. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi Pangan, Peredaran Pangan, dan/atau Perdagangan Pangan. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. 2 3 4 5 6 7 8.Perdagangan... rfi:EIEEN
24.Gi2i... EiI{Jf.I{Il REPUEUK INDONESIA 24. 25. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat begi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 25A. Kepala Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang mempunyai melaksanakan tugas pemerintahan di Pangan. kepala tugas bidang
32.Fasilitas... REFUEUK INDONESIA
(21 Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a paling sedikit berupa:
Ketentuan ayat (l) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: iITT{f.I{Il K IND
(21 Persyaratan Cemaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan dalam hal Pangan Olahan.
Ketentuan Pasal 1l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l1 (l) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal l0 dilarang melebihi batas maksimal penggunaan Bahan Tambahan Pangan dalam kategori Pangan. (21 Ketentuan mengenai batas maksimal penggunaan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pangan Olahan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
oleh menteri yang 4
6
Perubahan jenis Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan penetapan batas maksimal penggunaan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) harus mempertimbangkan:
Ketentuan ayat (l), ayal (2), dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(l) Bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan. (21 Kajian Risiko Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan atau jiwa manusia.
(41 Bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
7.Ketentuan... 7 Ketentuan huruf c ayat (21 dan ayat (3) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Pelaku Usaha Pangan yang melakukan Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi:
(21 Bahan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib memenuhi persyaratan batas migrasi dan menggun akan Zat Kontak Pangan yang aman.
9.Ketentuan... 9 Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
l2l Ketentuan mengenai jenis Zat Kontak Pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. 1O. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
NEPUBUK INDONESIA
(U Menteri yang (2t
Pemberian sertilikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/ atau skala usaha. Pemberian sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sertifikasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya atau dapat dilakukan oleh lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I'RESIDEN REPUELIK INDONESIA
(l) Setiap Orang yang memproduksi Pangan dengan menggunakan bahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f untuk diedarkan wajib menggunakan bahan lainnya yang diizinkan. (21 Bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan penolong.
(41 Penetapan jenis dan batas maksimal bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan.
K IND
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)