DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019

Nomor: 86
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan persetujuan keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik berdasarkan rekomendasi keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik dari Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 20

(1)Setiap Orang yang melakukan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan wajib mencegah dan/atau menanggulangi dampak negatif kegiatannya pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
(2)Pengujian Pangan Produk Rekayasa Genetik selama dalam proses penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan harus diiakukan di laboratorium.
(3)Persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

Pangan Produk Rekayasa Genetik yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebelum diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

(1)Iradiasi Pangan dapat dilakukan dengan menggunakan zat r adroaktif maupun akselerator.
(2)Penggunaan zal radioaktif maupun akselerator untuk Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di fasilitas iradiasi yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang meiaksanakan tugas di bidang pengawasan tenaga nuklir.
(3)Izin pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
1. a.kesehatan;
2. b.teknik dan peralatan;
3. c.konstruksi bangunan atau fasilitas;
4. d.penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif;
5. e.keselamatan kerja; dan
6. f.kelestarian lingkungan.
(4)Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian izin pcmanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1)Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan.
(2)Pelaku Llsaha Pangan yang melakukan Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi:
1. a.sumber radiasi;
2. b.dosis serap maksimum;
3. c.jenis Pangan dan kemasan yang dapat diiradiasi;
4. d.tujuan iradiasi;
5. e.cara Iradiasi Pangan yang baik; dan
6. f.pelaporan dan pengawasan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. SK No 0l94ll A Bagian PRES IDEN -16_

Pasal 24

(1)Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak n-rcmbahayakan kesehatan manusia.
(2)Bahan Kcmasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan Zal Kontak Pangan yang aman dan memcnuhi persyaratan batas migrasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengcnai Zat Kontak Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 25

(1)Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan Kemasan Pangan yang mengandwng Zat Kontak Pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
(2)Ketentuan mengenai jenis Zat Kontak Pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 26

(1)Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikcmas kembali dan dipcrdagangkan.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperrlagangkan.

Pasal 27

(1)Setiap Orang yang mengemas Pangan harus memenuhi tata cara pcngemasan Pangan.
(2)Tata cara .
(2)Tata cara pengemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.melindungi dan mempertahankan Mutu Pangan dari pengaruh luar;
2. b.tahan terhadap perlakukan selama pengolahan, Pengangkutan Pangan, dan Peredaran Pangan;
3. c.melindungi Pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pclabelan yang baik; dan
4. d.bahan Kemasan Pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

Pasal 28

(1)Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2)Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintaln, danf atau untuk keperluan penelitian.
(3)Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketcntuan mengenai:
1. a.Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6;
2. b.Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14;
3. c.Pangan Produk Rekayasa Genctik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21;
4. d.Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sarnpai dengan Pasal 23;
5. e.Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27; dan
6. f.penggunaan bahan lainnya.
(4)Standar Mutu Pangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan Gizi Pangan.

Pasal 29

REPUEUK INDONESIA

Pasal 29

(1)Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2)Pcnerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sccara bertahap scsuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerapan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menye le nggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau Kepala Badan sesuai dengan kewcnangannya.

Pasal 30

(1)Mentcri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, atau bupati/wa1i kota sesuai dengan kewcnangannya dan/atau lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2)Pcmberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan danlatau skala usaha.
(3)Pemberian _19_
(3)Pemberian sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sertifikasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, mcnteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya atau dapat dilakukan oleh lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah.
(4)Dalam hal lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah belum tersedia, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, atau bupati/wali kota dapat menunjuk lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan persetujuan keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik berdasarkan rekomendasi keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik dari Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 20

(1)Setiap Orang yang melakukan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan wajib mencegah dan/atau menanggulangi dampak negatif kegiatannya pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
(2)Pengujian Pangan Produk Rekayasa Genetik selama dalam proses penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan harus diiakukan di laboratorium.
(3)Persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

(1)Iradiasi Pangan dapat dilakukan dengan menggunakan zat r adroaktif maupun akselerator.
(2)Penggunaan zal radioaktif maupun akselerator untuk Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di fasilitas iradiasi yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang meiaksanakan tugas di bidang pengawasan tenaga nuklir.
(3)Izin pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
1. a.kesehatan;
2. b.teknik dan peralatan;
3. c.konstruksi bangunan atau fasilitas;
4. d.penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif;
5. e.keselamatan kerja; dan
6. f.kelestarian lingkungan.
(4)Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian izin pcmanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1)Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan.
(2)Pelaku Llsaha Pangan yang melakukan Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi:
1. a.sumber radiasi;
2. b.dosis serap maksimum;
3. c.jenis Pangan dan kemasan yang dapat diiradiasi;
4. d.tujuan iradiasi;
5. e.cara Iradiasi Pangan yang baik; dan
6. f.pelaporan dan pengawasan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. SK No 0l94ll A Bagian PRES IDEN -16_

Pasal 24

(1)Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak n-rcmbahayakan kesehatan manusia.
(2)Bahan Kcmasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan Zal Kontak Pangan yang aman dan memcnuhi persyaratan batas migrasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengcnai Zat Kontak Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 25

(1)Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan Kemasan Pangan yang mengandwng Zat Kontak Pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
(2)Ketentuan mengenai jenis Zat Kontak Pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 26

(1)Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikcmas kembali dan dipcrdagangkan.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperrlagangkan.

Pasal 27

(1)Setiap Orang yang mengemas Pangan harus memenuhi tata cara pcngemasan Pangan.
(2)Tata cara .
(2)Tata cara pengemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.melindungi dan mempertahankan Mutu Pangan dari pengaruh luar;
2. b.tahan terhadap perlakukan selama pengolahan, Pengangkutan Pangan, dan Peredaran Pangan;
3. c.melindungi Pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pclabelan yang baik; dan
4. d.bahan Kemasan Pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

Pasal 28

(1)Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2)Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintaln, danf atau untuk keperluan penelitian.
(3)Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketcntuan mengenai:
1. a.Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6;
2. b.Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14;
3. c.Pangan Produk Rekayasa Genctik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21;
4. d.Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sarnpai dengan Pasal 23;
5. e.Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27; dan
6. f.penggunaan bahan lainnya.
(4)Standar Mutu Pangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan Gizi Pangan.

Pasal 29

REPUEUK INDONESIA

Pasal 29

(1)Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2)Pcnerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sccara bertahap scsuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerapan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menye le nggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau Kepala Badan sesuai dengan kewcnangannya.

Pasal 30

(1)Mentcri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, atau bupati/wa1i kota sesuai dengan kewcnangannya dan/atau lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2)Pcmberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan danlatau skala usaha.
(3)Pemberian _19_
(3)Pemberian sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sertifikasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, mcnteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya atau dapat dilakukan oleh lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah.
(4)Dalam hal lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah belum tersedia, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, atau bupati/wali kota dapat menunjuk lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 29

Pasal 30

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 29

Pasal 30

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021