DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 1961

Nomor: 107
Tahun: 1961
Ditetapkan: 17 April 1961
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan pelayaran niaga; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3.Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31), Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA".

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan nama Perusahaan Negara (PN) "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA" disingkat "PELNI" didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.
(2)Perseroan Terbatas PELAYARAN NASIONAL INDONESIA, yang didirikan berdasarkan akte notaris Rd. Kadiman Nomor 92 tanggal 28 April 1952 dengan ini dilebur ke dalam PN "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA" tersebut dalam ayat
(1)di atas.
(3)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari PT PELNI beralih kepada PN "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA".
(4)Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Laut.

BAB II

ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum,

Pasal 2

(1)PN "PELNI" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia
2. b."Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
3. c."Perusahaan" ialah PN "PELNI";
4. d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
5. e."BPU" ialah Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat dan Kedudukan

Pasal 4

PN PELNI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah. Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 6

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan pelayaran niaga diseluruh wilayah Republik Indonesia khususnya dan dalam lapangan lain yang baik langsung maupun tidak langsung bersangkut-paut dengan penyelenggaraan pelayaran, dengan ketentuan bahwa usaha sampingan itu harus dengan persetujuan Menteri. Modal

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
(2)Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan pemerintah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam/atau cadangan rahasia. Pimpinan

Pasal 8

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 1961 tentang pendirian BPU Pelayaran Niaga, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan pelayaran niaga; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3.Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31), Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA".

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan nama Perusahaan Negara (PN) "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA" disingkat "PELNI" didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.
(2)Perseroan Terbatas PELAYARAN NASIONAL INDONESIA, yang didirikan berdasarkan akte notaris Rd. Kadiman Nomor 92 tanggal 28 April 1952 dengan ini dilebur ke dalam PN "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA" tersebut dalam ayat
(1)di atas.
(3)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari PT PELNI beralih kepada PN "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA".
(4)Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Laut.

BAB II

ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum,

Pasal 2

(1)PN "PELNI" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia
2. b."Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
3. c."Perusahaan" ialah PN "PELNI";
4. d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
5. e."BPU" ialah Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat dan Kedudukan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
(2)Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan pemerintah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam/atau cadangan rahasia. Pimpinan

Pasal 8

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 1961 tentang pendirian BPU Pelayaran Niaga, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1970