Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1963
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263) sekuritas sosial tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan Pegawai Negeri dibidang jasmaniah dan rohaniah;
Memperhatikan:
15617/1961. Mengingat :
Mendengar : musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1963;
Memutuskan: Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri. BAB 1. Tentang pembentukan dan kedudukan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri. Pasal 1. Sebagai salah satu usaha penyelenggaraan kesejahteraan Pegawai Negeri dibidang jasmaniah dan rohaniah, diadakan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri untuk selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Dana yang dipergunakan untuk pemberian bantuan-bantuan sosial kepada Pegawai Negeri serta keluarganya dalam hal menghadapi kesukaran atau keperluan penting yang mendesak dalam kehidupannya sehari-hari. Pasal 2. Menteri yang diserahi Urusan Pegawai, yang menguasai dan mempertanggung-jawabkan Dana, mengatur lebih lanjut tata-kerja Dana dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 3.
BAB II. Tentang Keuangan Dana. Pasal 4.
14),
BAB III. Tentang hak-hak Peserta Dana. Pasal 5.
BAB IV. Tentang hak-hak Peserta Dana. Pasal 6.
Pasal 7.
BAB V. Tentang Badan Penyelenggara Dana pembayaran bantuan. Pasal 8.
BAB VI. Tentang permintaan dan penyelenggaraan pembayaran bantuan. Pasal 9. Ketentuan-ketentuan tentang cara mengajukan permintaan dan pelaksanaan pembayaran bantuan-bantuan tersebut pada pasal 6, ditetapkan oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai setelah mendengar Dinas Giro dan Cek Pos. Pasal 10.
BAB VII. Tentang tanggung-jawab atas penyelenggaraan usaha-usaha dana. Pasal 11.
Pasal 12. Tanpa mengurangi ketentuan pada pasal 11 ayat (1), setiap pejabat Pemerintah yang karena melakukan perbuatan melawan hukum ataupun karena melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya dalam hubungan penyelenggaraan Dana, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Dana., diwajibkan mengganti kerugian tersebut menurut prosedur dan tata-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap tuntutan ganti-rugi mengenai keuangan Negara. BAB VIII. Ketentuan-ketentuan penutup. Pasal 13. Hal-hal yang masih perlu ditetapkan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai. Pasal 14. Kekuasaan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai dalam Peraturan Pemerintah ini dapat diserahkan kepada Menteri lain. Pasal 15. Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Dana Kesejah teraan Pegawai Negeri", dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1963. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1963 Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 11 TAHUN 1963 tentang DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI. UMUM Sesuai dengan maksud pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar serta pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/ MPRS/ 1960, Pemerintah berkeinginan untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang kesejahteraan yang ditujukan kepada mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dalam keseluruhannya. Khusus bagi golongan pegawai negeri usaha-usaha yang sejalan dengan tujuan tersebut dapat dijalankan dalam rangka penyelengaraan urusan Kepegawaian Negara berdasarkan Undang- undang Pokok Kepegawaian tahun 1961 No. 18 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.263). Ketentuan- ketentuan pokok kepegawaian dalam Undang-undang tersebut memberi cukup kemungkinan untuk mewujudkan sekuritas sosial bagi para pegawai negeri dibidang jasmaniah dan rohaniah. Adapun berdasarkan peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku hingga sekarang, para pegawai negeri yang menghadapi kesukaran seperti kematian istri atau anaknya atau harus mengadakan mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran penting yang mendesak dan melampaui batas- batas kemampuannya, dan lain lain sebagainya tidak mendapat jaminan/bantuan atas beban Kas Negara. Berhubung dengan hal itu, maka dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan pegawai negeri dirasa perlu diadakan suatu Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri untuk menjamin adanya pemberian bantuan-bantuan sosial kepada pegawai negeri serta keluarganya jika mereka dalam kehidupannya sehari-hari menghadapi kesukaran-kesukaran seperti disebut diatas ini. Untuk maksud itu, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan memperuntukkan sebagian dari hasil tabungan wajib pegawai negeri sebesar 10%(sepuluh perseratus) dari gaji pokok tiap bulan yang telah dijalankan sejak tanggal 1 juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No.14), guna Dana Kesejahteraan termasuk diatas. 3/10 ( tiga persepuluh ) bagian dari hasil potongan wajib 10% (sepuluh perseratus) gaji pokok pegawai tiap bulan itu dipergunakan untuk Dana, dan uang pegawai itu (3% dari gaji pokoknya tiap bulan) yang disetor dalam Dana, bersifat iuran dari masing-masing pegawai yang dibayarkan secara gotong-royong untuk dana itu. Berdasarkan pembayaran iuran itu maka pegawai yang bersangkutan berhak atas jaminan/bantuan sosial atas beban Dana dalam hal menghadapi kesukaran-kesukaran sebagai disebut pada pasal 6 dan pasal 7 peraturan ini. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 6. Yang dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf d dengan peserta bujangan, ialah mereka yang belum pernah kawin. Ketentuan pada ayat (2) diadakan berhubung perhitungan penerimaan dan pengeluaran Dana, yang dijadikan Dasar ketetapan-ketetapan pada ayat (1) pasal ini, belum dapat dilakukan atas dasar bahan-bahan dokumentasi kepegawaian yang lengkap. Pasal 7. Cukup jelas Pasal 8. Karena pelaksanaan administrasi Dana disalurkan melalui instansi-instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun didaerah, maka demi kelancaran penyelesaian soal-soal seharusnya Badan Penyelenggara Dana mendapat bantuan penuh dari badan-badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam penyelenggaraan tugasnya. Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Cukup jelas. Pasal 11. Cukup jelas Pasal 12. Yang dimaksud pada pasal ini dengan peraturan tentang tuntutan ganti-rugi mengenai keuangan negara, ialah ketentuan-ketentuan yang termuat pada pasal 74 dan pasal 77 Undang- undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet). Pasal-pasal 13 dan 14. Cukup jelas. Pasal 15. Cukup jelas. Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No.16. Diketahui : Menteri/Pd. Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT (S.H.). -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1963/16; TLN NO. 2530
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)