Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 202 Tahun 1961
- Nomor
- 202
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
MEMUTUSKAN : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai: PERATURAN GAJI PEGAWAI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA; sebagai berikut: Arti Pegawai. Pasal 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan pegawai adalah Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia yang diangkat dalam suatu pangkat Polisi Susunan Pegawai. Pasal 2.
harus memberikan pertimbangannya.
1.Agen Polisi tingkat II. 2.Agen Polisi tingkat I. 3.Ajun Brigadir Polisi. 4.Brigadir Polisi. 5.Ajun Inspektur Polisi tingkat II. 6.Ajun Inspektur Polisi tingkat I. 7.Inspektur Polisi tingkat II. 8.Inspektur Polisi tingkat I. 9.Ajun Komisaris Polisi. 10.Komisaris Polisi tingkat II. 11.Komisaris Polisi tingkat I. 12.Ajun Komisaris Besar Polisi. 13.Komisaris Besar Polisi. 14.Brigadir Jenderal Polisi. 15.Inspektur Jenderal Polisi. 16.Komisaris Jenderal Polisi. Syarat-syarat pengangkatan. Pasal 3.
Gaji. Pasal 4. Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, diberikan gaji pokok yang termuat dalam susunan gaji pada perbagai golongan gaji lampiran tersebut, serta penghasilan dan/ atau keuntungan lainnya yang syah yang bersangkutan dengan pangkat-pangkat itu. Gaji pokok permulaan. Pasal 5. Kepada mereka yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal- Pasal 6, 11 dan 12 serta ketentuan-ketentuan yang khusus termaktub dalam lampiran A. Penetapan gaji dalam hal-hal lain. Pasal 6. Penetapan gaji dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 5 dalam salah satu hal tersebut dibawah ini:
Gaji pokok Anumerta. Pasal 7. Kepada pegawai yang diangkat secara anumerta diberikan gaji pokok yang sesuai dengan pangkat anumerta tersebut. Kenaikan gaji berkala. Pasal 8.
a.telah memenuhi masa kerja golongan ditentukan untuk kenaikan itu; b.menunjukan kecakapan dan kerajinan bekerja; c.insyaf akan kewajibannya sesuai dengan Manifesto Politik sebagai haluan Negara; d.berkelakuan baik.
Kenaikan gaji lanjutan Pasal 9. Kepada seorang pegawai yang pangkatnya tidak lebih tinggi dari Komisaris Besar Polisi dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mencapai gaji pokok tertinggi dalam pangkatnya serta sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dinyatakan cakap sepenuhnya untuk dinaikkan pangkatnya, akan tetapi karena alasan susunan pegawai kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gaji lanjutan sebesar jumlah kenaikan gaji terakhir dalam pangkat itu. Hadiah dan kenaikan gaji istimewa. Pasal 10.
Masa kerja golongan. Pasal 11. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 8 dan 12, sebagai masakerja golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini dihitung : I. Dihitung penuh, masa sebagai pegawai;
d .selama mendapat izin istirahat singkat Luar Negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian;
II. Dihitung separoh, masa sebagai pegawai :
III. Tidak dihitung, masa sebagai pegawai :
Masa kerja tambahan. Pasal 12.
Penghasilan-penghasilan resmi lainnya. Pasal 13. Kepada pegawai diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan setempat dan tunjangan kemahalan umum menurut Peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai Negeri lainnya. Tunjangan jabatan dan uang pengganti. Pasal 14.
Tunjangan bahaya. Pasal 15. Kepada seorang pegawai yang menjalankan tugas khusus dan oleh karena langsung terancam bahaya bagi badan atau jiwanya, diberikan tunjangan bahaya menurut Peraturan Pemerintah. Tunjangan perwakilan. Pasal 16. Kepada seorang pegawai yang sekurang-kurangnya selama. 1 (satu) bulan dengan surat keputusan diwajibkan untuk mewakili seorang pejabat yang menduduki suatu jabatan pimpinan daerah Kepolisian yang lebih tinggi dari pada jabatan pegawai yang bersangkutan, diberikan tunjangan perwakilan sebesar 75% dari selisih antara gaji pokoknya dan gaji pokok menurut ruang golongan gaji pejabat yang diwakilinya, yang segaris dengan gaji pokok pegawai yang bersangkutan. Tunjangan bagi ujian dinas. Pasal 17. Kepada seorang pegawai yang untuk mendapat kenaikan pangkat setingkat yang lebih tinggi diharuskan lulus ujian dinas yang diadakan oleh Departemen Kepolisian disamping syarat minimum termuat pada daftar lampiran A yang bersangkutan, akan tetapi berhubung dengan alasan-alasan diluar kesalahannya sendiri belum diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi itu atau belum digaji menurut golongan/ruang yang lebih tinggi, diberikan tunjangan ujian dinas sebesar 10% dari gaji tertinggi yang tertera dalam golongan/ruang gaji sesuai dengan pangkatnya. Tunjangan tambahan ijazah. Pasal 18. Dalam hal seorang pegawai lulus dalam ujian penghabisan sesuatu pendidikan umum yang disyaratkan pada golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, maka selama ia belum dapat diangkat dalam pangkat menurut golongan gaji yang lebih tinggi kepadanya diberikan tunjangan tambahan ijazah yang diatur dengan peraturan khusus. Tunjangan tugas keahlian. Pasal 19.
Tunjangan lain-lain. Pasal 20. Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selain peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian tunjangan-tunjangan termaksud pada pasal-pasal 13, 14, 15, 16, 17 dan 19, dapat diadakan peraturan tentang pemberian tunjangan-tunjangan lain menurut Peraturan Pemerintah. Lain-lain. Pasal 21. Seorang pegawai yang diperbantukan kepada Departemen Luar Negeri dan ditugaskan di Luar Negeri, diberi penghasilan menurut peraturan khusus yang berlaku. Pasal 22. Penghasilan pegawai dalam hubungan kerja luar biasa:
Peraturan penyesuaian. Pasal 23.
Pasal 24. Selama peraturan-peraturan tersebut dalam pasal-pasal 7, 11, 14, 15 dan 20 belum dikeluarkan, maka ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang dimaksud pasal-pasal itu, yang kini telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah maupun oleh Menteri, masih tetap berlaku. Pasal 25. Hal-hal yang mengenai pelaksanaan dan syarat-syarat pengangkatan lainnya dalam kepangkatan selama masa peralihan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini, diatur oleh Menteri/ K.K.N. Penutup. Pasal 26. Peraturan ini dinamakan Peraturan Gaji Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia tahun 1961 disingkat P.G. Pol. tahun 1961, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan serta mempunyai daya surut hingga 1 Januari 1961 (mulai berlakunya peraturan gaji baru, setelah P.G.P.N. 1955 ditinjau kembali). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia, JUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 202 TAHUN 1961 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. I. PENJELASAN UMUM. DASAR-DASAR POKOK. Peraturan Gaji Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan UUD 1945. Korps Polisi Negara Republik Indonesia telah berkembang ke arah kepribadian Nasional sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia, sehingga mencapai status hukum tersendiri. Maka mengingat hal tersebut di atas perlu ditetapkan suatu Peraturan Gaji Polisi tersendiri yang lepas dari PGPN 1961, dengan mengikuti antara lain dasar-dasar seperti yang tersebut di bawah ini:
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Untuk pegawai Sipil yang bekerja didalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku P.G.P.N. Pasal 2. Ayat(l). C u k u p J e l a s. Ayat(2). Agar perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat ini tidak meninggalkan syarat-syarat teknik, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan dari Menteri/K.K.N. Pasal 3. Ayat (1). Syarat-syarat pengangkatan pertama untuk tiap-tiap pangkat ditentukan dalam golongan gaji termuat dalam lampiran A Ayat (2). Cukup jelas. Ayat (3). Cukup jelas. Ayat (4). Cukup jelas. Ayat (5). Ijazah pendidikan umum yang dimaksud didalam peraturan ini, adalah pada azasnya ijazah-ijazah yang dikeluarkan/ disyahkan oleh Pemerintah. Ijazah-ijazah lainnya dapat dipersamakan dengan ijazah-ijazah termaksud di atas dengan pengesyahan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan. Ayat (6). Maksud dari pada ayat ini, ialah untuk membuka kesempatan mengisi dengan segera akan kekurangan tenaga ahli dan/ atau tenaga yang mempunyai sesuatu kejuruan (Polisi Perairan/ Udara, Korps Musik, Research, Laboratorium, Perbengkelan, Bangunan-bangunan dan lain-lain). Pasal 4. Angka-angka gaji dalam golongan-gaji, adalah gaji-pokok-bulanan, sedangkan dengan penghasilan-penghasilan dan atau keuntungan lainnya yang syah dimaksudkan hak-hak pegawai yang ditentukan dalam peraturan-peraturan lain. Pasal 5. C u k u p j e l a s. Pasal 6. Pasal ini memuat kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 5. Huruf a. Pengangkatan seorang yang berpengalaman menjadi pegawai Polisi dengan memberi penghargaan-pengalaman-bekerja hanya dilakukan jika tenaga itu sungguh-sungguh diperlukan. Penghargaan-pengalaman-bekerja, hingga ada ketentuan lain, diatur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 tahun 1948. Huruf b. C u k u p j e l a s. Pasal 7. C u k u p j e l a s. Pasal 8. Ayat (l). C u k u p j e l a s. Ayat (2). C u k u p j e l a s Ayat (3) Alasan-alasan penundaan dalam surat keputusan termaksud ayat ini harus didasarkan atas usul Kepala/Komandan pegawai yang bersangkutan yang menjelaskan sebab-sebabnya dituna kenaikan gaji berkala pegawai Polisi tersebut. Ayat (4). C u k u p j e l a s. Ayat (5). C u k u p j e l a s. Pasal 9. C u k u p j e l a s. Pasal 10. C u k u p j e l a s. Pasal 11. C u k u p j e l a s Pasal 12. C u k u p j e l a s
C u k u p j e l a s Pasal 14. C u k u p j e l a s. Pasal 15. C u k u p j e l a s. Pasal 16. C u k u p j e l a s Pasal 17. Kepada pegawai yang telah lulus ujian-:dinas, tetapi belum dapat dinaikkan pangkatnya, karena alasan-alasan formasi atau alasan-alasan lain di luar kesalahannya sendiri, diberikan tunjangan ujian-dinas. Jumlah tunjangan itu ditetapkan sejumlah 10% dari gaji tertinggi yang tertera dalam golongan/ruang-gaji yang sesuai dengan Pangkat, jadi tidak termasuk tambahan gaji-pokok, gaji tambahan-peralihan dan kenaikan gaji lanjutan. Pasal 18. C u k u p j e l a s.
Pasal ini memberi kemungkinan kepada pegawai Polisi yang membaktikan diri kepada tugas-tugas khusus (keakhlian) dan yang karena formasi tertutup kelonggaran-kelonggaran kenaikan pangkatnya, diberi kompensasi yang sesuai. Pasal 20. C u k u p j e l a s Pasal 21. C u k u p j e l a s Pasal 22. C u k u p j e l a s Pasal 23. C u k u p j e l a s. Pasal 24. C u k u p j e l a s Pasal 25. C u k u p j e l a s. Pasal 26. C u k u p j e l a s. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1961/241; TLN NO. 2282
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)