Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 207 Tahun 1961
- Nomor
- 207
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI PERTAMA, WAKIL MENTERI PERTAMA DAN MENTERI. Pasal 1. Jumlah gaji Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.
Pasal 2. Tunjangan-keluarga dan tunjangan-kemahalan Di atas gaji termaksud dalam pasal 1 di atas kepada Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri diberikan tunjangan-keluarga dan tunjangan-kemahalan menurut peraturan- peraturan yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia. Pasal 3. Rumah kediaman, rumah jabatan dan alat kendaraan
Disamping itu untuk Menteri Pertama dan Menteri Luar Negeri masing-masing disediakan pula sebuah rumah jabatan. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu semuanya ditanggung oleh Negara.
Besarnya tunjangan tersebut ditentukan oleh Menteri Pertama dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Pasal 4. Tunjangan-representasi, Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.
Pasal 5. Tunjangan merangkap jabatan Jika Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri disamping tugasnya merangkap memimpin suatu Departemen lain, maka selama merangkap kepadanya diberikan tunjangan merangkap jabatan sejumlah Rp. 1.500,- (Seribu limaratus rupiah) sebulan. Pasal 6. Biaya perjalanan dinas Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.
Penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran. Peraturan tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi pegawai Negeri berlaku juga bagi Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.
Tunjangan kecelakaan Bagi Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri yang mendapat kecelakaan berlaku peraturan-peraturan tentang pemberian tunjangan yang berlaku untuk pegawai Negeri.
Biaya kematian dan tunjangan kematian.
Pasal 10.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961 Pejabat Presiden Republik Indonesia, JUANDA Diundangkan di Jakarta, Pada tanggal 30 Juni 1961, Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 207 TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI PERTAMA, WAKIL MENTERI PERTAMA DAN MENTERI Kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri pada waktu ini ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1959. Kedudukan keuangan itu kini dipandang perlu untuk diubah dan diperbaiki, serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu ini dimana para pegawai Negeri Sipil dan pejabat-pejabat Kepolisian telah mendapat perbaikan pula dalam hal kedudukan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 202 tahun 1961), sehingga imbangannya antara kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri dengan pegawai Negeri dan pejabat-pejabat Negeri termaksud tidak sesuai lagi, ditambah pula bahwa ketentuan- ketentuan tentang kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri itu masih didasarkan atas Undang- undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sekarang tidak berlaku lagi. Dibawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945, maka kedudukan keuangan termaksud tidak diharuskan ditetapkan dengan undang- undang, seperti yang juga telah terjadi dengan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota MPRS yang menurut Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1960. Berhubung dengan itu, maka ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri kini ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1959 tidak akan diperlakukan lagi dan harus dianggap tidak berlaku. Karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengenai perubahan jumlah-jumlah gaji dan tunjangan-tunjangan saja, dan tidak mengenai kedudukan keuangan lainnya, maka penjelasan pasal demi pasal dirasakan tidak perlu. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1961/248; TLN NO. 2292
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)