Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 200 Tahun 1961
- Nomor
- 200
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
MEMUTUSKAN: Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut: PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA. BAB I. Gaji Pokok dan Penghasilan-penghasilan Resmi lainnya. A. UMUM Pasal 1.
B. GAJI POKOK. Pasal 2. Gaji pokok Permulaan. Kepada yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal-pasal 3, 4, 18 dan 19 peraturan ini. Pasal 3. Gaji pokok pada pergantian pangkat. Gaji pokok seorang pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat baru, baik yang termaksud dalam ruang gaji sama, maupun yang lebih rendah atau tinggi, ditetapkan berdasarkan masa kerja yang telah dihitung kembali menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 4. Penetapan Gaji dalam hal-hal lain.
Pasal 5. Kenaikan gaji berkala.
Pasal 6. Kenaikan gaji lanjutan. Kepada pegawai yang pangkatnya tidak lebih tinggi dari sesuatu pangkat dalam golongan gaji F ruang IV yang sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mencapai gaji pokok tertinggi dalam pangkatnya serta telah 1 (satu) tahun dinyatakan memenuhi syarat-syarat seluruhnya untuk kenaikan pangkat, akan tetapi karena alasan-alasan susunan pegawai kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gaji lanjutan sebesar jumlah kenaikan gaji terakhir dalam pangkat itu.
Kenaikan gaji Istimewa.
C. PENGHASILAN-PENGHASILAN RESMI LAINNYA. Pasal 8. Tunjangan keluarga.
tidak mempunyai penghasilan sendiri serta nyata menjadi tanggungan pegawai itu sendiri, diberikan tunjangan anak sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok sebulan sekurang-kurangnya Rp. 50,- (limapuluh rupiah) untuk tiap-tiap anak.
Pasal 9. Tunjangan kemahalan umum.
Penetapan angka persentasi tunjangan kemahalan umum yang baru berlaku mulai 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya tiap-tiap masa perhitungan rata-rata angka index kemahalan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.
Tunjangan kemahalan setempat.
Pasal 11. Tunjangan sebagai kompensasi atas risiko pekerjaan.
a.Tunjangan daerah tidak aman; b.Tunjangan bahaya; c.Tunjangan tanggung jawab keuangan/kebendaan, d.Tunjangan merangkap jabatan; e.Tunjangan pelaut; f.Tunjangan penerbang; g.Tunjangan daerah terpencil;
Pasal 12. Ganti rugi dan berbagai tunjangan yang bersifat ganti rugi.
Pasal 13. Tunjangan akibat pemindahan. Kepada pegawai yang dipindahkan tidak atas permintaan sendiri dan ditempat kedudukannya yang baru tidak mendapatkan tempat tinggal karena kesulitan perumahan terpaksa berdiam di hotel/mess/losmen atau bukan disesuatu rumah penginapan umum diberikan tunjangan akibat pemindahan menurut peraturan khusus. Pasal 14. Tunjangan ujian untuk naik pangkat. Kepada pegawai yang untuk dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi harus lulus ujian untuk naik pangkat yang dengan persetujuan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai diadakan oleh Menteri/Kepala Jawatan/Kepala Kantor yang bersangkutan disamping syarat minimum termuat dalam daftar gaji atau aturan khusus yang bersangkutan, apabila setelah lulus ujian tersebut belum dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi itu karena alasan-alasan diluar kesalahannya sendiri atau belum digaji menurut golongan/ruang yang lebih tinggi, diberikan tunjangan ujian untuk naik pangkat sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok tertinggi menurut pangkatnya. Pasal 15. Dalam hal seseorang pegawai lulus dalam ujian penghabisan sesuatu pendidikan umum yang disyaratkan pada golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, maka selama ia belum dapat diangkat dalam pangkat menurut golongan gaji yang lebih tinggi, kepadanya diberikan tunjangan tambahan ijazah yang diatur dengan peraturan khusus. Pasal 16. Tunjangan-tunjangan lain.
BAB II. Syarat Pengangkatan. Pasal 17.
BAB III. MASA KERJA. Pasal 18. Masa kerja golongan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 4 dan 19 sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini dihitung penuh masa sebagai pegawai Negeri:
Pasal 19. Masa kerja tambahan.
BAB IV Ujian Kenaikan Rangkaian Pangkat. Pasal 20.
BAB V. Susunan Pegawai. Pasal 21.
Jumlah tempat yang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih daripada jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
BAB VI. Lain-lain Pasal 22. Penghasilan pegawai dalam hubungan kerja luar biasa.
BAB IV
Penetapan Peraturan khusus. Untuk menetapkan peraturan gaji pegawai daerah Swatantra peraturan ini dipakai sebagai pedoman. Pasal 24. Penetapan peraturan khusus. Peraturan-peraturan khusus termaksud dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII. ATURAN-ATURAN PERALIHAN Pasal 25. Penyesuaian.
Pasal 26. Gaji tambahan peralihan
Pasal 27. Tunjangan kemahalan umum dan tunjangan kemahalan setempat.
Pasal 28. Tunjangan-tunjangan peralihan. Selama peraturan-peraturan khusus dan penetapan-penetapan termaksud dalam pasal-pasal 8 s/d 16 peraturan ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan dan penetapan-penetapan mengenai berbagai tunjangan yang ada tetap berlaku. Pasal 29. Hal-hal pelaksanaan peraturan ini yang belum diatur. Hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan ini yang belum ditentukan atau yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak dimaksudkan diputus oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai. BAB VIII Ketentuan Penutup. Pasal 30. Peraturan ini dinamakan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil tahun l961 atau disingkat "P.G.P.N. 1961 " dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia, JUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 200 TAHUN 1961 PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL I. PENJELASAN UMUM. Peraturan gaji ini disusun dengan menggunakan pokok-pokok dasar sebagai berikut:
Pangkat : Kedudukan seorang pegawai yang menunjukkan tingkat dalam rangkaian kepegawaian, jenis, tingkat pekerjaan dan dasar gajinya. Jabatan : Kedudukan seorang pegawai yang menunjukkan tugas, hak dan tanggung jawab dalam susunan Departemen/Jawatan/Kantor dan sebagainya. Contoh : Seorang Pengawas pos (F/II) semula diserahi pekerjaan Kepala Kantor Pos dan Telegrap di suatu tempat, sedangkan lain kali ia diserahi pekerjaan Kepala Biro pada Kantor Pusat Pos, Telegrap dan Telepon. Dalam hal ini Pengawas pos adalah pangkatnya sedang Kepala Kantor Pos dan Telegrap atau Kepala Biro adalah jabatan pegawai tersebut. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1.
PANGKAT UMUM: ialah pangkat-pangkat yang tercantum di bawah bagian yang berkepala "Berbagai Departemen, Jawatan, Kantor dan lain-lain" dan disediakan untuk Departemen- departemen/Jawatan-jawatan/Kantor-kantor dan lain-lain instansi yang membutuhkan. Pangkat-pangkat ini pada umumnya mempunyai rangkaian tertentu. PANGKAT KHUSUS: ialah pangkat-pangkat yang tercantum di bawah nama Departemen-departemen/Jawatan-jawatan/Kantor-kantor tertentu saja. Pangkat-pangkat ini pada umumnya mempunyai rangkaian tertentu pula.
Pasal 2. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 3. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 4.
Dalam menentukan gaji bulanan atau gaji harian yang dibebankan kepada mata-anggaran "Belanja Pegawai", harus diindahkan ketentuan tentang penghargaan-pengalaman kerja. Penetapan gaji-bulanan/harian dilakukan terlepas dari pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.
Penetapan gajinya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri pada umumnya. Seorang janda penerima-pensiun-janda tidak termasuk dalam pengertian "seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan" termaksud dalam huruf b dan c. Pengangkatan seorang janda penerima-pensiun-janda dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri pada umumnya.
Pasal 5.
Pasal 6. Pasal ini membuka kemungkinan untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan sebesar satu kenaikan gaji berkala terakhir bagi pegawai yang sudah mencapai gaji tertinggi dalam pangkatnya sekurang- kurangnya dua tahun lamanya. Syarat utama. untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan ini adalah sudah satu tahun dinyatakan cakap (menurut daftar pernyataan kecakapan) untuk pangkat yang setingkat lebih tinggi. Kenaikan gaji lanjutan ini tidak diberikan kepada pegawai yang telah memangku pangkat tertinggi dalam rangkaian pangkat masing- masing. Pasal 7. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 8.
Pasal 9. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 1O. Tunjangan-kemahalan-setempat.
Pasal 11. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 12. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 13. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 14. Yang dimaksud dengan ujian untuk naik pangkat, ialah ujian yang disyaratkan untuk dapat diangkat dalam sesuatu pangkat. Kepada pegawai yang telah lulus ujian untuk naik pangkat, tetapi belum dapat dinaikkan pangkatnya karena alasan-alasan susunan pegawai atau alasan-alasan lain diluar kesalahannya sendiri, diberikan tunjangan ujian untuk naik pangkat. Jumlah tunjangan itu ditetapkan sejumlah 10% (sepuluh perseratus) dari gaji tertinggi yang tertera dalam golongan/ruang gaji yang sesuai dengan pangkatnya, jadi tidak termasuk tambahan gaji- pokok, gaji tambahan peralihan atau kenaikan gaji lanjutan. Pasal 15. Contoh seorang Perakit tata usaha yang berijazah S.M.U.P. pada suatu waktu ujian Negeri untuk S.M.U.A. selama ia belum diangkat dalam suatu pangkat yang syarat pengangkatannya adalah sekurang- kurangnya S.M.U.A., atau belum diberi gaji menurut sekurang- kurangnya golongan D/II, maka kepadanya diberikan tunjangan tambahan-ijazah. Pasal 16. Yang dianggap hal-hal luar biasa antara lain adalah tugas yang sangat istimewa/berat. Kepada pejabat yang nyata-nyata melakukan tugas yang sangat istimewa/berat termaksud di atas diberikan penghargaan lebih yang pada umumnya berupa tunjangan, dengan pengertian bahwa dalam hal- hal luar biasa dapat diberi tambahan gaji. Ketentuan ini diatur menurut peraturan khusus. Tiap keputusan tentang pemberian tunjangan termaksud ayat (3) diberitahukan kepada semua Departemen. Pasal 17.
(3)Apabila untuk kepentingan pekerjaan diperlukan dapat diadakan ujian. (4)Ijazah-ijazah yang didalam peraturan ini ditentukan sebagai syarat pengangkatan adalah pada azasnya ijazah-ijazah yang dikeluarkan/disahkan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ijazah-ijazah lainnya dapat dipersamakan dengan ijazah- ijazah termaksud oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai, setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pasal 18. Dalam pasal ini dicantumkan secara nominatip dalam hal-hal mana masa sebagai pegawai Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji. Masa yang tidak tercantum didalamnya tidak dihitung, kecuali jika ada alasan untuk menetapkan lain dengan mempergunakan ketentuan dalam Bab I peraturan ini. Huruf f. Dengan tugas Negara atau lain-lain tugas menurut ketentuan Pemerintah dimaksudkan antara lain tugas-tugas termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1955, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1956, tugas pada P.T. Negara dan sebagainya. Pasal 19.
Contoh : Seorang pemegang ijazah S.M.U.A. (golongan D) yang diangkat dalam suatu pangkat yang termasuk golongan gaji C (S.M.U.P.) diberi masa kerja tambahan sebanyak 3 (tiga) tahun. Huurf a dan b ayat ini menentukan dalam hal-hal mana diberikan masa kerja tambahan sebesar selisih penuh atau separoh antara masa pendidikan dari golongan gaji yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.
Masa kerja tambahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tidak diberikan dalam hal ijazah/pendidikan yang lebih tinggi daripada ijazah yang disyaratkan untuk suatu pangkat itu dicapai dalam waktu mereka mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri.
Pasal 20. Suatu rangkaian pangkat terdiri dari 4 (empat) pangkat yang dimulai dengan pangkat pertama dalam golongan gaji yang sesuai dengan ijazah pokok pegawai yang bersangkutan dan meliputi pangkat-pangkat berturut-turut dalam 2 (dua) golongan ditambah dengan pangkat puncak dalam golongan berikutnya. Untuk tiap-tiap kenaikan tingkat sampai yang ke-4 (empat) diperlukan syarat kecakapan dan syarat-syarat biasa lainnya, sedangkan kenaikan kepangkat puncak diselenggarakan tanpa mengingat formasi dan keharusan memberi tugas baru, asal pegawai yang bersangkutan cakap dalam pangkatnya dan telah mempunyai masa kerja golongan dalam pangkatnya terakhir sekurang-kurangnya 15 (limabelas) tahun, diantaranya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkatnya terakhir atau telah menduduki pangkatnya terakhir sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Dengan demikian maka tugas pangkat puncak (pangkat tingkat ke-5) dapat sama dengan tugas pangkat tingkat ke-4. Setelah duduk dalam pangkat tingkat ke-4 atau ke-5 pegawai masih ada kemungkinan lagi untuk naik tingkat, yang berarti, bahwa ia akan menduduki pangkat dalam rangkaian baru yang lebih tinggi. Untuk membuktikan, bahwa ia memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pangkat-pangkat menurut pangkat dalam rangkaian pangkat setingkat lebih tinggi ia harus lulus dalam ujian kenaikan rangkaian pangkat. Mengenai rangkaian pangkat yang dimulai dengan suatu skala huruf kembar dalam golongan gaji berikutnya yang lebih tinggi dimasukkan : a.dalam skala huruf kembar pula, apabila syarat-pengangkatan dalam pangkat sejenis yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan untuk masuk dalam skala huruf kembar; b.dalam skala huruf tunggal, apabila syarat pengangkatan dalam pangkat sejenis yang lebih tinggi tidak sesuai dengan ketentuan untuk pemasukan dalam skala huruf kembar. Pangkat puncak dalam suatu rangkaian pangkat selalu dimasukkan dalam-skala huruf tunggal. Contoh-contoh :
Pengasuh-pendidikan - Masyarakat (BB/I-II) Pengasuh - pendidikan - masyarakat tingkat 1 (BB/III) - Penjenang pendidikan - masyarakat (CC/II) - Penjenang - pendidikan- masyarakat tingkat 1 (CC/III)- Penjenang - pendidikan - Masyarakat - kepala (D/II);
II. Jawatan Pendidikan Umum :
Karena pangkat-pangkat ini sejenis, maka menurut ketentuan sub b. rangkaian-pangkat untuk tamatan S.G.B. sbb. : Guru - indria (CC/II) - Guru indria tingkat 1 (CC/III) - Guru-putera (D/II) - Guru - putera tingkat 1 (D/III) - setelah memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam pangkat puncak bagi pangkat pada umumnya maka guru tersebut digaji menurut golongan E/II. Pasal 21.
Jumlah-jumlah pegawai bagi tiap-tiap pangkat itu merupakan jumlah-jumlah testing yang masing-masing tidak boleh dilampaui.
Menurut keadaan dan kebutuhan, pengisian lowongan dapat pula dilakukan dengan jalan penerimaan pegawai baru yang memenuhi syarat-syarat. Kalau tidak mungkin mengisi lowongan yang terbuka, maka lowongan sementara tidak diisi, akan tetapi dapat dipergunakan untuk mengangkat pegawai dalam pangkat rendahan yang sejenis, sejumlah lowongan yang terbuka. Dengan demikian lowongan pangkat pegawai teknik pada umumnya tidak dapat dipergunakan untuk mengangkat pegawai administrasi dan sebaliknya.
dalam hal ini jumlah pemangku pangkat menurut ruang I dan menurut ruang II tidak boleh dilampaui.
Pasal 22. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 23. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 24. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 25.
Oleh karena menurut ketentuan-ketentuan dalam rangkaian-pangkat pegawai yang bersangkutan untuk menduduki pangkat itu tidak diharuskan lulus ujian-kenaikan - rangkaian - pangkat, maka ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak berlaku baginya.
Oleh karena menurut ketentuan dalam rangkaian-pangkat pegawai yang bersangkutan untuk menduduki pangkat itu harus lulus ujian kenaikan-rangkaian-pangkat, maka menurut ketentuan dalam ayat (2) pasal ini ia dianggap telah lulus dalam ujian-kenaikan-rangkaian - Pangkat untuk pangkat yang didudukinya itu. Buat kenaikan selanjutnya dalam golongan-gaji yang lebih tinggi (E/II) pegawai-pegawai tersebut dalam ad. a dan b harus lulus ujian kenaikan-rangkaian-pangkat. Pasal 26.
Jika jumlah gaji-pokok baru ternyata menjadi lebih rendah dari jumlah gaji-pokok (terhitung gaji-tambahan-peralihan) lama, maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan gaji- tambahan-peralihan sebesar selisih jumlah gaji-pokok lama dan jumlah gaji-pokok baru. Pasal 27. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 28. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 29. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 30. Tidak memerlukan penjelasan. -------------------------------- CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1961/239; TLN NO. 2280
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)