Tunjangan kemahalan setempat.
(1)Kepada segenap pegawai yang berkedudukan disuatu tempat (tempat bekerja) yang angka index kemahalannya lebih besar dari angka index kemahalan dari tempat tertentu yang ditunjuk sebagai dasar (standaard), diberikan tiap bulan tunjangan kemahalan setempat yang besarnya berdasarkan persentasi yang sama dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.
(2)Angka persentasi tunjangan kemahalan setempat ditetapkan berdasarkan selisih angka index kemahalan dari tempat yang ditunjuk sebagai dasar (standard) dan angka index kemahalan dari tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan.
(3)a. Jika pegawai karena sesuatu keadaan yang bukan kepentingannya sendiri terpaksa bertempat tinggal ditempat lain daripada tempat kedudukannya (tempat bekerja), maka untuk pemberian tunjangan kemahalan setempat, tempat tinggal pegawai tersebut dianggap sebagai tempat kedudukan, apabila angka index kemahalan dari tempat tinggalnya lebih besar daripada angka index kemahalan tempat kedudukannya.
b.Dalam hal kesehatan pegawai memerlukan bertempat tinggal diluar tempat kedudukannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka tunjangan kemahalan setempat menurut ketentuan ayat ini diberikan atas dasar tempat tinggal itu, jika angka index kemahalannya lebih besar daripada angka index kemahalan tempat kedudukannya.
(4)a. Penunjukan tempat sebagai dasar (standaar) dilakukan oleh Perdana Menteri/Menteri Pertama.
b.Penetapan angka persentasi tunjangan kemahalan setempat serta perubahannya dilakukan sesuai dengan cara penetapan angka persentasi tunjangan kemahalan umum serta perubahannya tersebut dalam pasal 9 peraturan ini. Pasal 11. Tunjangan sebagai kompensasi atas risiko pekerjaan.
(1)Kepada pegawai yang dalam menjalankan pekerjaan belum mendapat penghargaan sepenuhnya menurut pangkat dalam P.G.P.N. 1961 diberikan tunjangan sebagai kompensasi atas risiko pekerjaan.
(2)Tunjangan sebagai termaksud dalam ayat (1) adalah : a.Tunjangan daerah tidak aman; b.Tunjangan bahaya; c.Tunjangan tanggung jawab keuangan/kebendaan, d.Tunjangan merangkap jabatan; e.Tunjangan pelaut; f.Tunjangan penerbang; g.Tunjangan daerah terpencil;
(3)Tunjangan tersebut dalam pasal ini diatur dengan peraturan khusus. Pasal 12. Ganti rugi dan berbagai tunjangan yang bersifat ganti rugi.
(1)Kepada pegawai yang dalam menjalankan tugasnya atau berhubung dengan kepentingan dinas mendapat kerugian disebabkan karena bukan kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri diberikan ganti rugi/tunjangan yang bersifat ganti rugi.
(2)Yang dimaksud dengan ganti rugi dan tunjangan yang bersifat ganti rugi adalah:
a.ganti rugi kepada pegawai untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas;
b.ganti rugi kepada pegawai untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa luar biasa;
c.tunjangan kehilangan penghasilan partikelir;
d.tunjangan kerja luar (rombongan peninjau/penyelidikan/ expeditie);
e.tunjangan perjalanan tetap;
f.tunjangan jabatan;
g.tunjangan penggantian pengeluaran karena jabatan. 7
(3)Ganti rugi dan tunjangan yang bersifat ganti rugi menurut pasal ini diatur dengan peraturan khusus. Pasal 13. Tunjangan akibat pemindahan. Kepada pegawai yang dipindahkan tidak atas permintaan sendiri dan ditempat kedudukannya yang baru tidak mendapatkan tempat tinggal karena kesulitan perumahan terpaksa berdiam di hotel/mess/losmen atau bukan disesuatu rumah penginapan umum diberikan tunjangan akibat pemindahan menurut peraturan khusus. Pasal 14. Tunjangan ujian untuk naik pangkat. Kepada pegawai yang untuk dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi harus lulus ujian untuk naik pangkat yang dengan persetujuan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai diadakan oleh Menteri/Kepala Jawatan/Kepala Kantor yang bersangkutan disamping syarat minimum termuat dalam daftar gaji atau aturan khusus yang bersangkutan, apabila setelah lulus ujian tersebut belum dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi itu karena alasan-alasan diluar kesalahannya sendiri atau belum digaji menurut golongan/ruang yang lebih tinggi, diberikan tunjangan ujian untuk naik pangkat sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok tertinggi menurut pangkatnya. Pasal 15. Dalam hal seseorang pegawai lulus dalam ujian penghabisan sesuatu pendidikan umum yang disyaratkan pada golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, maka selama ia belum dapat diangkat dalam pangkat menurut golongan gaji yang lebih tinggi, kepadanya diberikan tunjangan tambahan ijazah yang diatur dengan peraturan khusus. Pasal 16. Tunjangan-tunjangan lain.
(1)Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selain tunjangan- tunjangan tersebut dalam pasal-pasal 8 s/d 15 dapat diberikan tunjangan lain.
(2)Jika tunjangan lain termaksud dalam ayat (11) berlaku untuk pegawai pada umumnya, maka tunjangan itu diberikan menurut peraturan khusus.
(3)Jika tunjangan itu hanya berlaku untuk pegawai-pegawai tertentu, maka pemberiannya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan. Syarat Pengangkatan. Pasal 17.
(1)Syarat-syarat untuk pengangkatan pertama dalam suatu pangkat ditentukan dalam aturan khusus yang berkenaan dengan pangkat itu dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditetapkan baik secara umum oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai, maupun secara khusus oleh Menteri yang bersangkutan.
(2)Kedudukan pegawai selanjutnya ditentukan berdasarkan kecakapan dan ketaatan terhadap kewajibannya serta syarat-syarat lain yang ditetapkan, baik secara umum oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai, maupun secara khusus oleh Menteri yang bersangkutan.
(3)Syarat-syarat pengangkatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut dapat ditambah dengan syarat-syarat kecakapan praktek dan teori, jika perlu dengan mengadakan ujian.
(4)Dengan ijazah pendidikan tersebut dalam peraturan ini dipersamakan ijazah atau tingkat sesuatu pendidikan yang menurut putusan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ditetapkan sederajat dengan ijazah pendidikan yang disyaratkan untuk sesuatu pangkat. MASA KERJA. Pasal 18. Masa kerja golongan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 4 dan 19 sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini dihitung penuh masa sebagai pegawai Negeri:
a.selama mendapat gaji penuh dalam pangkatnya;
b.selama mendapat istirahat dalam Negeri dengan gaji penuh atau sebagian menurut peraturan yang berlaku;
c.selama menerima uang tunggu;
d.selama menjalankan wajib militer,
e.selama mendapat istirahat singkat luar negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian,
f.selama dibebaskan dari kewajibannya sebagai pegawai untuk melakukan tugas Negara atau lain-lain tugas menurut ketentuan Pemerintah;
g.selama dibebaskan dari kewajibannya sebagai pegawai karena diperbantukan pada sesuatu Yayasan atau Badan lainnya, yang didirikan oleh Pemerintah menurut ketentuan dalam peraturan khusus;
h.masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai Tentara Pelajar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1949,
i.selama berada diluar negeri dengan tugas belajar;
j.dalam hal-hal lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. Pasal 19. Masa kerja tambahan.
(1)Kepada beberapa pemangku pangkat tersebut dalam lampiran A peraturan ini diberikan masa kerja tambahan yang ditentukan dalam aturan khusus termuat dalam lampiran A yang bersangkutan.
(2)Dalam pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri seorang yang telah mengikuti suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah serta lulus dalam ujian penghabisannya, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang disyaratkan untuk golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan gaji itu diberikan masa kerja tambahan:
a.sebesar selisih penuh antara golongan gaji yang sesuai dengan pendidikan yang lebih tinggi itu dan golongan gaji menurut pangkatnya, jika pendidikan tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
b.sebesar separoh dari selisih termaksud dalam huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
(3)Dalam hal pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri seorang yang telah mengikuti suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, akan tetapi tidak mengakhiri seluruh pendidikan itu atau tidak lulus ujian penghabisan, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang disyaratkan untuk golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan gaji itu diberikan masa kerja tambahan:
a.setahun untuk tiap-tiap tahun pelajaran pada pendidikan lebih tinggi tersebut yang melebihi jumlah tahun pelajaran dari pendidikan yang disyaratkan untuk golongan pangkatnya, jika pendidikan yang lebih tinggi itu sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya;
b.6 (enam) bulan untuk tiap-tiap tahun pelajaran termaksud dalam huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
(4)Dengan tahun pelajaran dimaksudkan tahun pelajaran yang telah diakhiri dengan kenaikan kelas atau lulus ujian penghabisan.
(5)Pemberian masa kerja tambahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.
(6)Kepada pegawai yang untuk diangkat dalam suatu pangkat diharuskan lulus dalam suatu ujian dinas yang diadakan oleh Menteri/Kepala Jawatan/Kepala Kantor yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai, disamping syarat minimum termuat dalam daftar gaji yang bersangkutan atau dalam aturan khusus untuk pangkat itu, dalam pangkat itu diberikan tambahan masa kerja golongan 2 (dua) tahun, dengan ketentuan bahwa kepada yang telah menerima gaji pokok tertinggi diberikan tambahan gaji pokok sebesar jumlah satu kenaikan gaji. Pasal 20.
(1)Untuk diangkat dalam pangkat pertama termasuk golongan gaji yang sekurang- kurangnya dua tingkat lebih tinggi dari golongan gaji yang sesuai dengan ijazahnya dari yang merangkai dengan pangkat yang didudukinya, pegawai harus lulus dalam ujian kenaikan rangkaian pangkat.
(2)Ujian kenaikan rangkaian pangkat termaksud dalam berbagai aturan khusus yang tercantum dalam lampiran A diselenggarakan menurut peraturan khusus. Susunan Pegawai. Pasal 21.
(1)Susunan pegawai yang menentukan jumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan gaji daftar lampiran A tiap- tiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara untuk tiap-tiap Departemen, Dewan, Jawatan, Kantor, Balai, Lembaga, Badan atau Organisasi lainnya yang berdiri sendiri, kecuali jika ada peraturan lain. Jumlah tempat yang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih daripada jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
a.bahwa pangkat yang terbuka dapat diisi oleh pejabat dalam pangkat sejenis yang lebih rendah sebanyak lowongan itu;
b.bahwa jumlah pemangku sesuatu pangkat yang telah ditetapkan dapat dilampaui, apabila menurut peraturan khusus dari daftar-daftar pangkat golongan gaji dalam lampiran A pengangkatan dalam pangkat itu tidak tergantung pada adanya lowongan. Dalam hal itu jumlah pemangku pangkat yang terdekat dibawahnya yang telah ditentukan dalam Anggaran Belanja dapat dikurangi atau ditambah, dengan ketentuan bahwa jumlah pemangku pangkat-pangkat itu dan pemangku pangkat diatasinya tidak dilampaui.
(2)Pengangkatan dalam suatu pangkat tersebut dalam peraturan ini hanya dilakukan, apabila yang bersangkutan diserahi pekerjaan yang ditentukan untuk pangkat itu.
(3)Penetapan jumlah pemangku sesuatu pangkat yang diusulkan dalam Anggaran Belanja dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah Menteri yang diserahi Urusan Pegawai memberikan pertimbangannya. Lain-lain Pasal 22. Penghasilan pegawai dalam hubungan kerja luar biasa.
(1)Jika dianggap perlu dapat diangkat pegawai ikatan dinas untuk waktu terbatas; yang pengangkatan dan kedudukannya ditetapkan menurut peraturan khusus.
(2)Untuk menyelenggarakan. pekerjaan yang bersifat sementara (yang waktu penyelesaiannya terbatas) atau jenis pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada pegawai yang digaji menurut peraturan ini dapat diangkat pegawai bulanan/harian dengan pemberian penghasilan yang ditentukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah disetujui oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.