Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1956
- Nomor
- 23
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat:
47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;
Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-25 pada tanggal 21 Agustus 1956.
Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Universitas Hassanuddin Di Makasar. Pasal 1. Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar dipisahkan dari Universitas Indonesia.
Di Makasar didirikan Universitas Hassanuddin, yang terdiri atas:
Pasal 3.
Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. ttd. SARINO MANGUNPRANOTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956 Menteri Kehakiman. ttd. MOELJATNO PENJELASAN Dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi, Pemerintah telah merencanakan untuk memperbanyak perguruan tinggi yang letaknya terpencar di seluruh wilayah Republik Indonesia, Tidaklah mudah untuk dengan begitu saja mendirikan perguruan tinggi atau universitas, karena beberapa syarat harus terpenuhi. Syarat-syarat yang terpenting ialah :
Mengingat telah adanya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran, semuanya di Makasar dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano, dan melihat letaknya Makasar yang Geogerafis sangat baik itu, maka pendirian suatu universitas di Makasar mempunyai dasar yang cukup kuat. Dikemukakan disini, bahwa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar itu tadinya masuk Universitas Indonesia di Jakarta. Untuk memperkembangkan Universitas Hassan Uddin serta melaksanakan organisasinya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diberi kuasa untuk mengadakan tindakan dan peraturan- peraturan seperlunya. Termasuk Lembaran-Negara No. 39 tahun 1956. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 39 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1044
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)