DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1956

Nomor: 23
Tahun: 1956
Ditetapkan: 8 September 1956
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa hasrat pembangunan dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi di daerah Sulawesi dan Maluku adalah sangat besar;
b.bahwa adanya beberapa perguruan tinggi negeri di daerah Sulawesi dewasa ini cukup menjadi dasar untuk menyusunnya didalam suatu universitas;
c.bahwa untuk kelancaran perkembangan perguruan tinggi di Sulawesi dan Maluku fakultas-fakultas dan perguruan tinggi negeri yang telah ada dan yang akan didirikan perlu digabungkan dalam suatu universitas negeri yang bertempat-kedudukan di Makasar. Mengingat:
1. 1.Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;

Mengingat

2.Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) Pasal 6 dan 7 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (Lembaran-Negara 1954 No. 38),
3.Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 1950 No. 9):
4.Surat-surat putusan Menteri Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan :

a.tanggal 30 Januari 1 952 No. 3399/Kab., tentang pendirian Cabang Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Makasar;
b.tanggal 22 September 1953 No, 35209/Kab., tentang menghidupkan kembali Cabang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Makasar;
c.tanggal 21 Juni 1955 No. 34666/Kab., tentang penetapan Cabang Fakultas Ekonomi dan Cabang Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar sebagai fakultas-fakultas tersendiri dalam Lingkungan Universitas Indonesia.
d.tanggal 27 April 1955 No. 32893/Kab. tentang pendirian Fakultas Kedokteran di Makasar:
e.tanggal 28 April 1955 No. 24511 /Kab, tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano;
f.tanggal 6 Juli 1 956 No. 40719/S. tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru;
g.tanggal 11 Juni 1956 No. 33696/S. tentang pembentukan Universitas Hassanuddin di Makasar. Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-25 pada tanggal 21 Agustus 1956.

Menetapkan

Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Universitas Hassanuddin Di Makasar. Pasal 1. Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar dipisahkan dari Universitas Indonesia.

Pasal 2

Di Makasar didirikan Universitas Hassanuddin, yang terdiri atas:

a.Fakultas Ekonomi di Makasar;
b.Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar;
c.Fakultas Kedokteran di Makasar;
d.Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri);
e.dan yang meliputi Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano. Pasal 3.

(1)Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Hassanuddin menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan konpensi yang berlaku bagi Universitas Negeri.
(2)Presiden Universitas mengadakan dan memelihara perhubungan yang baik dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang diliputinya itu menurut garis-garis besar peraturan perguruan tinggi dan pedoman yang ditentukan oleh Menteri......... Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. ttd. SARINO MANGUNPRANOTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956 Menteri Kehakiman. ttd. MOELJATNO PENJELASAN Dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi, Pemerintah telah merencanakan untuk memperbanyak perguruan tinggi yang letaknya terpencar di seluruh wilayah Republik Indonesia, Tidaklah mudah untuk dengan begitu saja mendirikan perguruan tinggi atau universitas, karena beberapa syarat harus terpenuhi. Syarat-syarat yang terpenting ialah :
1. a.hasrat masyarakat di daerah itu harus cukup besar untuk tidak hanya mendirikannya saja, melainkan juga untuk terus menjamin hidupnya universitas itu;
2. b.baik tenaga pengajar maupun pelajar-pelajar harus cukup banyaknya;
3. c.perumahan yang memenuhi syarat-syarat harus tersedia. Mengingat telah adanya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran, semuanya di Makasar dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano, dan melihat letaknya Makasar yang Geogerafis sangat baik itu, maka pendirian suatu universitas di Makasar mempunyai dasar yang cukup kuat. Dikemukakan disini, bahwa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar itu tadinya masuk Universitas Indonesia di Jakarta. Untuk memperkembangkan Universitas Hassan Uddin serta melaksanakan organisasinya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diberi kuasa untuk mengadakan tindakan dan peraturan- peraturan seperlunya. Termasuk Lembaran-Negara No. 39 tahun 1956. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 39 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1044

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa hasrat pembangunan dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi di daerah Sulawesi dan Maluku adalah sangat besar;
b.bahwa adanya beberapa perguruan tinggi negeri di daerah Sulawesi dewasa ini cukup menjadi dasar untuk menyusunnya didalam suatu universitas;
c.bahwa untuk kelancaran perkembangan perguruan tinggi di Sulawesi dan Maluku fakultas-fakultas dan perguruan tinggi negeri yang telah ada dan yang akan didirikan perlu digabungkan dalam suatu universitas negeri yang bertempat-kedudukan di Makasar. Mengingat:
1. 1.Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;

Mengingat

2.Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) Pasal 6 dan 7 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (Lembaran-Negara 1954 No. 38),
3.Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 1950 No. 9):
4.Surat-surat putusan Menteri Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan :

a.tanggal 30 Januari 1 952 No. 3399/Kab., tentang pendirian Cabang Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Makasar;
b.tanggal 22 September 1953 No, 35209/Kab., tentang menghidupkan kembali Cabang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Makasar;
c.tanggal 21 Juni 1955 No. 34666/Kab., tentang penetapan Cabang Fakultas Ekonomi dan Cabang Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar sebagai fakultas-fakultas tersendiri dalam Lingkungan Universitas Indonesia.
d.tanggal 27 April 1955 No. 32893/Kab. tentang pendirian Fakultas Kedokteran di Makasar:
e.tanggal 28 April 1955 No. 24511 /Kab, tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano;
f.tanggal 6 Juli 1 956 No. 40719/S. tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru;
g.tanggal 11 Juni 1956 No. 33696/S. tentang pembentukan Universitas Hassanuddin di Makasar. Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-25 pada tanggal 21 Agustus 1956.

Menetapkan

Pasal 2

Di Makasar didirikan Universitas Hassanuddin, yang terdiri atas:

a.Fakultas Ekonomi di Makasar;
b.Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar;
c.Fakultas Kedokteran di Makasar;
d.Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri);
e.dan yang meliputi Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano. Pasal 3.

(1)Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Hassanuddin menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan konpensi yang berlaku bagi Universitas Negeri.
(2)Presiden Universitas mengadakan dan memelihara perhubungan yang baik dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang diliputinya itu menurut garis-garis besar peraturan perguruan tinggi dan pedoman yang ditentukan oleh Menteri......... Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. ttd. SARINO MANGUNPRANOTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956 Menteri Kehakiman. ttd. MOELJATNO PENJELASAN Dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi, Pemerintah telah merencanakan untuk memperbanyak perguruan tinggi yang letaknya terpencar di seluruh wilayah Republik Indonesia, Tidaklah mudah untuk dengan begitu saja mendirikan perguruan tinggi atau universitas, karena beberapa syarat harus terpenuhi. Syarat-syarat yang terpenting ialah :
1. a.hasrat masyarakat di daerah itu harus cukup besar untuk tidak hanya mendirikannya saja, melainkan juga untuk terus menjamin hidupnya universitas itu;
2. b.baik tenaga pengajar maupun pelajar-pelajar harus cukup banyaknya;
3. c.perumahan yang memenuhi syarat-syarat harus tersedia. Mengingat telah adanya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran, semuanya di Makasar dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano, dan melihat letaknya Makasar yang Geogerafis sangat baik itu, maka pendirian suatu universitas di Makasar mempunyai dasar yang cukup kuat. Dikemukakan disini, bahwa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar itu tadinya masuk Universitas Indonesia di Jakarta. Untuk memperkembangkan Universitas Hassan Uddin serta melaksanakan organisasinya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diberi kuasa untuk mengadakan tindakan dan peraturan- peraturan seperlunya. Termasuk Lembaran-Negara No. 39 tahun 1956. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 39 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1044

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1956

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1954

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1958

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1954

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1958