DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang dan pengawasannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan teraj tera ulang merupakan salah satu jenis objek retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penye1enggaraan dan Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomer 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang 2 2
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten tang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera danfatau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
13.Peraturan Pemerintah 3 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
20.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42).. Dengan 4 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATlMAJALENGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RETRIBUSIPELAYANANTERA/TERAULANG. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pernerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan Urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah otonorn.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang rnenyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang rnernpunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
7.Metrologi Legal adalah Metrologi yang rnengelola satuan-satuan ukuran, rnetode-rnetode pengukuran dan alat-alat ukur yang rnenyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan rnelindungi kepentingan urnurn dalam hal kebenaran pengukuran.
8.Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas yang rnelaksanakan kegiatan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, tirnbang dan perlengkapannya dan pengawasan di bidang rnetrologi legal.
9.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat- alat Ukur, Takar, Tirnbang, dan Perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang rnenyatakan sah atau tidaknya Alat-alat Ukur, Takar, Tirnbang, dan Perlengkapannya untuk digunakan setelah Alat-alat Ukur, Takar, Tirnbang, dan Perlengkapannya dilakukan pengujian.
10.Surnber Daya Manusia Kernetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kernetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka rnewujudkan terlaksananya sistern rnetrologi legal.
11.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Diklat Fungsional Penera.
12.Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi Hak dan Wewenang rnelakukan Tera atau Tera Ulang oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
13.Pengawas Kernetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk rnelakukan pengawasan rnetrologi legal.
14.Pengamat 5 5
14.Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
15.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai NegeriSipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16.Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
17.Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
18.Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 1981 tentang MetrologiLegal.
19.Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi.pengukuran kuantitas danj atau kualitas.
20.Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
21.Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
22.Alat perlengkapan adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
23.Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawaiyang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
24.Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawaiyang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
25.Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
26.Wajib TerajTera Ulang adalah suatu keharusan bagi pemilik, pengguna atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk diterajtera ulang.
27.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
28.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
29.Kedaluwarsa Penagihan adalah suatu keadaan tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
30.Surat 6 6
30.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besamya jumlah retribusi yang terutang.
32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
33.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danjatau sanksi administrasi bunga dan atau denda.

BAB II

TUJUAN,RUANGLINGKUPDANASAS

Pasal 7

(1)Pengaturan mengenai BDKTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang MetrologiLegal;
(2)Pengujian BDKTdapat dilayani atas permintaan pengusaha/pembungkus BDKTatau atas permintaan instansi terkait tentang kebenaran pelabelan dan kuantitas BDKT.
(1)UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib ditera/tera ulang secara berkala;
(2)Jangka waktu tera ulang bagi UTTPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Jika tanda tera dan/ atau tanda jaminan rusak sebelum habis masa berlaku tanda tera sah, UTTPtersebut wajib untuk dilakukan tera ulang kembali.
(1)Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKTdilaksanakan di:
1. a.Kantor Dinas; atau
2. b.Luar Kantor Dinas.
(2)Tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang di luar kantor Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap UTTP yang (litera atau ditera ulang diberikan tanda tera sebagai berikut:

a.Tanda Sah;
b.Tanda Batal;
c.Tanda Jaminan;
d.Tanda Daerah; dan/ atau
e.Tanda Pegawai Berhak.

Pasal 11

Tanda Sah dan Tanda Batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan Surat Keterangan Tertulis sebagai pengganti.

Pasal 12

(1)SDMKemetrologianmeliputi:
1. a.Penera;
2. b.Pengawas Kemetrologian;dan
3. c.Pengamat Tera.
(2)SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Penera bertugas membantu Pegawai Berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP;
2. b.Pengawas Kemetrologian bertugas melakukan pengawasan di bidang MetrologiLegal;dan
3. c.Pengamat Tera bertugas melakukan pengamatan terhadap UTTP, BDKT,dan Satuan Ukuran.

Pasal 13

Hak Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTPadalah:

a.Hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
b.Hak atas kepastian hukum terhadap pengguna UTTP;
c.Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
d.Hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
e.Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pasal 14 10 10 Pasal 14 Kewajiban Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTPadalah:
a.Melakukan TerajTera Ulang;
b.Menggunakan UTTPyang bertanda Tera Sah yang berlaku;
c.Menera ulangkan UTTPyang telah diperbaiki;
d.Menera ulangkan UTTPyang menyinpang dari nilai seharusnya;
e.Menggunakan UTTPsecara baik dan benar; dan
f.Mengunakan UTTPsesuai dengan penggunaannya.
a.UTTPyang bertanda batal;
b.UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b dan c;
c.UTTPyang tanda teranya rusak;
d.UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebe1um dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
e.UTTPyang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
f.UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
g.UTTP untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang Metrologi Legal, ditempat usaha, di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan. Pasa116 Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTPdilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau diperdagangkan secara bagaimanapun juga:
a.UTTPyang bertanda batal;
b.UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (1)hurufb dan c;
c.UTTPyang tandajaminannya rusak.

Pasal 17

(1)Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTPdilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
(2)Produsen 11 11
(2)Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UITP dilarang memasang Alat- alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 18

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UITP dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 19

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UITP dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

a.Kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya;atau
b.Menyimpangdari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BABIV RETRIBUSIPELAYANANTERAjTERAULANG

Pasal 21

Objek retribusi pelayanan terajtera ulang adalah:

a.pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
b.pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang dan pengawasannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan teraj tera ulang merupakan salah satu jenis objek retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penye1enggaraan dan Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomer 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang 2 2
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten tang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera danfatau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
13.Peraturan Pemerintah 3 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
20.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42).. Dengan 4 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMAJALENGKA dan BUPATlMAJALENGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RETRIBUSIPELAYANANTERA/TERAULANG. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pernerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan Urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah otonorn.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang rnenyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang rnernpunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
7.Metrologi Legal adalah Metrologi yang rnengelola satuan-satuan ukuran, rnetode-rnetode pengukuran dan alat-alat ukur yang rnenyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan rnelindungi kepentingan urnurn dalam hal kebenaran pengukuran.
8.Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas yang rnelaksanakan kegiatan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, tirnbang dan perlengkapannya dan pengawasan di bidang rnetrologi legal.
9.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat- alat Ukur, Takar, Tirnbang, dan Perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang rnenyatakan sah atau tidaknya Alat-alat Ukur, Takar, Tirnbang, dan Perlengkapannya untuk digunakan setelah Alat-alat Ukur, Takar, Tirnbang, dan Perlengkapannya dilakukan pengujian.
10.Surnber Daya Manusia Kernetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kernetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka rnewujudkan terlaksananya sistern rnetrologi legal.
11.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Diklat Fungsional Penera.
12.Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi Hak dan Wewenang rnelakukan Tera atau Tera Ulang oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
13.Pengawas Kernetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk rnelakukan pengawasan rnetrologi legal.
14.Pengamat 5 5
14.Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
15.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai NegeriSipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16.Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
17.Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
18.Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 1981 tentang MetrologiLegal.
19.Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi.pengukuran kuantitas danj atau kualitas.
20.Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
21.Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
22.Alat perlengkapan adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
23.Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawaiyang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
24.Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawaiyang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
25.Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
26.Wajib TerajTera Ulang adalah suatu keharusan bagi pemilik, pengguna atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk diterajtera ulang.
27.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
28.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
29.Kedaluwarsa Penagihan adalah suatu keadaan tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
30.Surat 6 6
30.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besamya jumlah retribusi yang terutang.
32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
33.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danjatau sanksi administrasi bunga dan atau denda.

BAB II

TUJUAN,RUANGLINGKUPDANASAS

Pasal 7

(1)Pengaturan mengenai BDKTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang MetrologiLegal;
(2)Pengujian BDKTdapat dilayani atas permintaan pengusaha/pembungkus BDKTatau atas permintaan instansi terkait tentang kebenaran pelabelan dan kuantitas BDKT.
(1)UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib ditera/tera ulang secara berkala;
(2)Jangka waktu tera ulang bagi UTTPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Jika tanda tera dan/ atau tanda jaminan rusak sebelum habis masa berlaku tanda tera sah, UTTPtersebut wajib untuk dilakukan tera ulang kembali.
(1)Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKTdilaksanakan di:
1. a.Kantor Dinas; atau
2. b.Luar Kantor Dinas.
(2)Tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang di luar kantor Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap UTTP yang (litera atau ditera ulang diberikan tanda tera sebagai berikut:

a.Tanda Sah;
b.Tanda Batal;
c.Tanda Jaminan;
d.Tanda Daerah; dan/ atau
e.Tanda Pegawai Berhak.

Pasal 11

Tanda Sah dan Tanda Batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan Surat Keterangan Tertulis sebagai pengganti.

Pasal 12

(1)SDMKemetrologianmeliputi:
1. a.Penera;
2. b.Pengawas Kemetrologian;dan
3. c.Pengamat Tera.
(2)SDM Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Penera bertugas membantu Pegawai Berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP;
2. b.Pengawas Kemetrologian bertugas melakukan pengawasan di bidang MetrologiLegal;dan
3. c.Pengamat Tera bertugas melakukan pengamatan terhadap UTTP, BDKT,dan Satuan Ukuran.

Pasal 13

Hak Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTPadalah:

a.Hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
b.Hak atas kepastian hukum terhadap pengguna UTTP;
c.Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
d.Hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
e.Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pasal 14 10 10 Pasal 14 Kewajiban Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTPadalah:
a.Melakukan TerajTera Ulang;
b.Menggunakan UTTPyang bertanda Tera Sah yang berlaku;
c.Menera ulangkan UTTPyang telah diperbaiki;
d.Menera ulangkan UTTPyang menyinpang dari nilai seharusnya;
e.Menggunakan UTTPsecara baik dan benar; dan
f.Mengunakan UTTPsesuai dengan penggunaannya.
a.UTTPyang bertanda batal;
b.UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b dan c;
c.UTTPyang tanda teranya rusak;
d.UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebe1um dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
e.UTTPyang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
f.UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
g.UTTP untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang Metrologi Legal, ditempat usaha, di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan. Pasa116 Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTPdilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau diperdagangkan secara bagaimanapun juga:
a.UTTPyang bertanda batal;
b.UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (1)hurufb dan c;
c.UTTPyang tandajaminannya rusak.

Pasal 17

(1)Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTPdilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
(2)Produsen 11 11
(2)Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UITP dilarang memasang Alat- alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 18

Pasal 19

a.Kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya;atau
b.Menyimpangdari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BABIV RETRIBUSIPELAYANANTERAjTERAULANG

Pasal 21

Objek retribusi pelayanan terajtera ulang adalah:

a.pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
b.pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019