DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3l Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Mengingat : 1.

2.Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OlL tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang feimigrasian (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409); MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2OI3 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Keimigrasian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54O9), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(U Visa diplomatik dan Visa dinas untuk beberapa kali pe{alanan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tansgal diterbitlan. 2. 3.

(2)Visa. l2l Visa kunjungan untuk beberapa kali peq'alanan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggaf diterbitkan.

2.Ketentuan Pasal 136 diubah dengan menambah 3 (riga) ayat, yalari ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Izin Tinggal kunjungan bag pemegang Visa kunjungan I (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk, Idn Tinegal kunjungan b"g pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali pe{alanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (riga puluh) hari. l^n Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan selageimenEt dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang. Ketentuan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya pemegang Visa kunjungan beberapa kati perjalanan.

(1)(21
(3)
(4)(s) Izin . . Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya sebagaimana rlirnaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 60 (enam puluh) hari. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis Izin Tinggal kunjungan sebaga.imana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

3.Di antara Pasaf 253 dan Pasal 254 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 253A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.Visa kunjungan yang telah dimiliki oleh Orang Asing dan Izin Tinggal kunjungan bagi eks warga negara Indonesia masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; dan
b.permohonan Visa kunjungan dan Izin Tinggal kunjungan yang sudah di4jukan dan telah diproses tetapi belum selesai, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (s)

(6)Agar . Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanegal 27 Jwi 2OL6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd: JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016 MENTEzu HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 20 16 NOMOR 1 23 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan i, Deputi Bidang Hukum undangan, PRES IDEN EPUBLIK INDONESIA PENJEI.ASAN ATAS , PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 201 1 TENTANG KEIMIGRASIAN UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah untuk memberikan kemudalan bagi eks warga negara Indonesia dan keluarganya berupa perpanjangan Izin Tinggial kunjungan serta untuk mernenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasionaf terkait dengan penambahan jangka waktu Visa kunjungan bagi Orang Asing. Perubahan atas Peraturarr Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nonror 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat ketentuan perubahan terhadap masa berlaku Visa kunjungan untuk beberapa peq'alanan yang semula berlaku selama 12 (dua belas) bulan diubatr menjadi berlaku selama 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mobilitas melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia yang dapat berdampak pada peningkatan perekonomian nasional. Perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan ldr: Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali ffialanan yang semula tidak dapat diperpanjang menjadi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 6O (enam puluh) hari bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia. II. PASAL. II. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1

Pasal 111

Cukup jelas. Angla2

Pasal 136

AYat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "keluarga^" adalah suami/istri dari perkawinan yang sah dari eks wa.rga. negara Indonesia dan anak-anak dari eks warga negana ls:l"ffi ffir-Hffi. berusia 18 (derapan beras) Ayat (5) Ctkup jelas. o'"t!uL*or","". Angka 3

Pasal 253A

Cukupjetras. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5894

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OlL tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang feimigrasian (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409); MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2OI3 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Keimigrasian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54O9), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(U Visa diplomatik dan Visa dinas untuk beberapa kali pe{alanan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tansgal diterbitlan. 2. 3.

(2)Visa. l2l Visa kunjungan untuk beberapa kali peq'alanan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggaf diterbitkan.

2.Ketentuan Pasal 136 diubah dengan menambah 3 (riga) ayat, yalari ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

(1)(21
(3)
(4)(s) Izin . . Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia dan keluarganya sebagaimana rlirnaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 60 (enam puluh) hari. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis Izin Tinggal kunjungan sebaga.imana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

3.Di antara Pasaf 253 dan Pasal 254 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 253A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.Visa kunjungan yang telah dimiliki oleh Orang Asing dan Izin Tinggal kunjungan bagi eks warga negara Indonesia masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; dan
b.permohonan Visa kunjungan dan Izin Tinggal kunjungan yang sudah di4jukan dan telah diproses tetapi belum selesai, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (s)

(6)Agar . Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanegal 27 Jwi 2OL6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd: JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016 MENTEzu HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 20 16 NOMOR 1 23 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan i, Deputi Bidang Hukum undangan, PRES IDEN EPUBLIK INDONESIA PENJEI.ASAN ATAS , PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 201 1 TENTANG KEIMIGRASIAN UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah untuk memberikan kemudalan bagi eks warga negara Indonesia dan keluarganya berupa perpanjangan Izin Tinggial kunjungan serta untuk mernenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasionaf terkait dengan penambahan jangka waktu Visa kunjungan bagi Orang Asing. Perubahan atas Peraturarr Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nonror 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat ketentuan perubahan terhadap masa berlaku Visa kunjungan untuk beberapa peq'alanan yang semula berlaku selama 12 (dua belas) bulan diubatr menjadi berlaku selama 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mobilitas melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia yang dapat berdampak pada peningkatan perekonomian nasional. Perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan ldr: Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali ffialanan yang semula tidak dapat diperpanjang menjadi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 6O (enam puluh) hari bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia. II. PASAL. II. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1

Pasal 111

Cukup jelas. Angla2

Pasal 136

Pasal 253A

Cukupjetras. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5894

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 111

Pasal 136

Pasal 253A

Pasal 111

Pasal 136

Pasal 253A

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 111

Pasal 136

Pasal 253A

Pasal 111

Pasal 136

Pasal 253A

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018