DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2023

Nomor: 40
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Beberapa pasal yang diubah antara lain Pasal 32 yang diubah menjadi Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas. Selanjutnya Pasal 136 diubah menjadi Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemeri:rtah tentang Perubahan Kecmpat atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 20 13 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar NegarcL Republik Indonesia Tahun i94.5; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kcimigrasian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 52, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 52 16) sebagaimana telah diubah dr:ngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanp;-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahtrrr 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nega.a Rcpublik Indonesia Nomor 6856);

3.Pcraturan . . . Menetapkan
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2O13 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 1 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54O9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2O2l tentatg Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 I Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3T TAHUN 2OI3 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a.Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol1 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
b.Nomor 51 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 I Tahun 20 13 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 I tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); dan
c.Nomor , . . SIDEN INDONESIA
c.Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2O13 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 1 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660); diubah sebagai berikut: Di antara angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2Oa, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 1 Pasal I Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. 2.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta ?,ona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. 3.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
4. 4.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. 5.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
6. 6.Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
7. 7.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
8. 8.Tanda . . . PRES!DEN REPUELIK INDONESIA
9. 8.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
10. 9.Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia. lO.lzin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan lzin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia. ll.Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
11. 12.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
12. 13.Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan lzin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.
13. 14.Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
14. 15.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
15. 16.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 17.Visa... 'IEPUBLIK INDONESIA l7.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal. lS.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia. l9.lzin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
16. 20.Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. 20a. Jaminan Keimigrasian adalah dana atau bentuk lain sebagai pengganti Penjamin.
17. 21.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 22.lfielijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
18. 23.Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
19. 24.Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
20. 25.Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. 26.Deteni... REPITSLIK INDONESIA
21. 26.Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
22. 27.Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
23. 28.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
24. 29.Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
25. 30.Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
26. 31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
27. 32.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
28. 33.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian. 34.Penyidik...
29. 34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.
30. 35.Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
31. 36.Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
32. 37.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
33. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Awak Alat Angkut laut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
b.terdaftar dalam daftar awak Alat Angkut; dan
c.tidak termasuk dalam daftar Penangkalan atau daftar Pencegahan.
1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Awak Alat Angkut udara yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
b.terdaftar dal.am daftar awak Alat Angkut; dan
c.tidak PRESTDEN ELIK INDONESIA tidak termasuk dalam daftar Penangkalan atau daftar Pencegahan.
1. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: c

Pasal 15

(l) Nakhoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
b.terdaftar dalam daftar awak Alat Angkut; dan
c.tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

(2)Nakhoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Nakhoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. b.terdaftar dalam daftar awak Alat Angkut;
3. c.tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan
4. d.memiliki . . .
5. d.memiliki Izin berlaku.

Pasal 18

Tinggal terbatas yang sah dan masih

(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi nakhoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang keluar Wilayah Indonesia tidak dengan Alat Angkutnya juga harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki Izin Masuk Kembali jika akan bergabung kembali dengan Alat Angkutnya; atau
2. b.memiliki exit permit onlg jika tidak akan bergabung kembali dengan Alat Angkutnya.
(3)Nakhoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang akan meninggalkan Wilayah Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat keluar Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) Kewajiban pemberitahuan rencana kedatangan Alat Angkut laut atau Alat Angkut udara bagi Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a paling lambat 3 (tiga) jam sebelum Alat Angkut tiba.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

7.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas. 8.Ketentuan...

8.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Bagl Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.Kartu Tanda Penduduk;
2. b.Kartu Keluarga; dan
3. c.akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.
(2)Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, penggantian Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.Kartu Tanda Penduduk; dan
2. b.Paspor lama.
(3)Dalam hal Orang Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan surat pewarganegara€rn Indonesia bag Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Warga Negara Indonesia melakukan penggantian nama, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang.

9.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 89 diubah dan Pasal 89 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (41 dan ayat (5) sehingga Pasa-l 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1)Visa kr-rnjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
(2)Visa... IIEPUBLIK INDONESIA
(2)Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
2. b.Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
(3)Menteri menetapkan klasilikasi Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Klasifikasi Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan mengenai:
1. a.indeks Visa;
2. b.uraian kegiatan yang dapat dilakukan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia;
3. c.larangan, hak, dan kewajiban selama berada di Wilayah Indonesia; dan
4. d.hal lain yang diperlukan untuk memperjelas maksud/ tujuan kegiatan.
(5)Ketentuan mengenai klasifikasi Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

10.Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1)Permohonan Visa kunjungan diajukan oleh Orang Asing atau Penjaminnya kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2)Permohonan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.bukti penjaminan dari Penjamin, kecuali untuk kunjungan tertentu;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.pasfoto berwarna; dan
5. e.dokumen lain untuk menerangkan maksud/ tujuan kedatangan Orang Asing.
(3)Ketentuan. . . -t2-
(3)Ketentuan mengenai dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

11.Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1)Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat l2l.
(2)Dalam hal pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja menerbitkan Visa kunjungan.

12.Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1)Visa kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki kewarganegaraan.
(2)Untuk memperoleh Visa kunjungan, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:
1. a.Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan;
2. b.bukti penjaminan dari Penjamin;
3. c.bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
4. d.tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan Alat Angkutnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain;
5. e.lzin . . . SK No 16174l A
6. e.Izin Masuk Kembali ke negara tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan Visa kunjungan;
7. f.pasfoto berwarna; dan
8. g.dokumen lain untuk menerangkan maksud/ tuJuan kedatangan Orang Asing.
(3)Ketentuan mengenai dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Menteri.

13.Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 32

Pasal 49

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 92

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 32

Pasal 49

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 92

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025