DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1983

Nomor: 34
Tahun: 1983
Ditetapkan: 7 Desember 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan industri dan penghidupan masyarakat serta keadaan wilayah Batam, bentuk pemerintahannya perlu ditetapkan menjadi Kotamadya;
c.bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dan sesuai dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu dibentuk Kotamadya Batam. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
3.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA BATAM DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU. www.djpp.depkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya adalah Wilayah Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, diubah dengan memisahkan Wilayah Kecamatan Batam.

Pasal 3

Menghapus Wilayah Kecamatan Batam sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 4

Membentuk Kotamadya Batam, yang wilayahnya adalah sama dengan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Batam dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan yaitu

a.Kecamatan Belakang Padang terdiri dari
1. 1.Kelurahan Belakang Padang;
2. 2.Desa Pemping;
3. 3.Desa Kasu;
4. 4.Desa Pulau Terung;
5. 5.Desa Pacung.
b.Kecamatan Batam Barat terdiri dari
1. 1.Desa Sungai Buluh;
2. 2.Desa Patam.
c.Kecamatan Batam Timur terdiri dari
1. 1.Desa Nongsa;
2. 2.Desa Sungai Beduk;
3. 3.Desa Kabil;
4. 4.Desa Ngenang;
5. 5.Desa Temoyong. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

(1)Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan Belakang Padang berkedudukan di Belakang Padang.
(2)Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan Batam Barat berkedudukan di Sekupang.
(3)Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan Batam Timur berkedudukan di Lubuk Baja.

Pasal 7

Batas Wilayah Kotamadya Batam, tercantum dalam peta sebagaimana terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh seorang Walikotamadya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 9

Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan industri dan penghidupan masyarakat serta keadaan wilayah Batam, bentuk pemerintahannya perlu ditetapkan menjadi Kotamadya;
c.bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dan sesuai dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu dibentuk Kotamadya Batam. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
3.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA BATAM DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU. www.djpp.depkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, diubah dengan memisahkan Wilayah Kecamatan Batam.

Pasal 3

Menghapus Wilayah Kecamatan Batam sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 4

Membentuk Kotamadya Batam, yang wilayahnya adalah sama dengan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Batam dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan yaitu

a.Kecamatan Belakang Padang terdiri dari
1. 1.Kelurahan Belakang Padang;
2. 2.Desa Pemping;
3. 3.Desa Kasu;
4. 4.Desa Pulau Terung;
5. 5.Desa Pacung.
b.Kecamatan Batam Barat terdiri dari
1. 1.Desa Sungai Buluh;
2. 2.Desa Patam.
c.Kecamatan Batam Timur terdiri dari
1. 1.Desa Nongsa;
2. 2.Desa Sungai Beduk;
3. 3.Desa Kabil;
4. 4.Desa Ngenang;
5. 5.Desa Temoyong. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

(1)Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan Belakang Padang berkedudukan di Belakang Padang.
(2)Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan Batam Barat berkedudukan di Sekupang.
(3)Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan Batam Timur berkedudukan di Lubuk Baja.

Pasal 7

Batas Wilayah Kotamadya Batam, tercantum dalam peta sebagaimana terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh seorang Walikotamadya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 9

Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974