Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1952
- Nomor
- 41
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
Memutuskan : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (bentuk lama) Nr 15 tahun 1950 dan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan : Peraturan tentang kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya. Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5.
Pasal 6.
Pasal 7. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan perempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1952. Presiden Republik Indonesia, Ttd. SOEKARNO. Menteri Urusan Pegawai, Ttd. SOEROSO. Diundangkan pada tanggal 18 September 1952. Menteri Kehakiman, Ttd. LOEKMAN WIRIADINATA. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1952 TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU KEWAJIBAN NEGERA DILUAR LINGKUNGAN JABATAN YANG DIPANGKUNYA Untuk mengatur kedudukan seorang pegawai Negeri, yang menjalankan sesuatu kewajiban Negara di luar lingkungan jabatannya berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nr 15 tahun 1950, yang pada saat inipun masih (dipergunakan dalam hal mengenai seorang bekas pegawai Republik Indonesia dahulu. Bagi pegawai Pemerintah Federal dahulu, yang menjalankan kewajiban seperti termaksud, pada waktu ini tidak ada sesuatu peraturan untuk mengatur kedudukannya, karena peraturan-peraturan mengenai hal ini, yang diwaktu dahulu berlaku bagi anggota "Volksraad", "Provinciale Raad" dan sebagainya dengan sendirinya pada saat ini tidak dapat dipergunakan lagi. Sekali-sekali, bilamana terjadi terhadap merekapun telah dipergunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut. Peraturan Pemerintah ini mempunyai maksud untuk memperlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr 15 tahun 1950, setelah diubah dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, bagi semua pegawai Negeri. Azas-azasnya Peraturan Pemerintah ini adalah sama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu itu. Perbedaan hanya terdapat dalam satu hal, yang termuat dalam bagian terakhir dari pasal 6 ayat (2) berupa kata-kata "kecuali jika masa itu sudah dijadikan dasar perhitungan pensiun atau tunjangan lain daripada pensiun (tunjangan) pegawai". Maksud ketentuan ini adalah untuk menghindarkan bahwa satu masa kerja diperhitungkan dua kali menjadi dasar pensiun, ialah untuk pensiun pegawai dan untuk pensiun (tunjangan) Menteri dan sebagainya. Selain dari hal ini, ketentuan itu tidak hendak mengurangi haknya atas sesuatu pensiun. Artinya, jika umpamanya masa kerja termaksud tidak dihitung untuk menetapkan jumlah pensiun pegawai karena telah dijadikan dasar perhitungan pensiun Menteri, maka masa-kerja itu bilamana perlu masih berlaku untuk menetapkan hak atas pensiun pegawai, dalam hal timbul pertanyaan, apakah pegawai yang bersangkutan belum atau sudah mencapai jumlah masa kerja (25 tahun) yang memberikan kepadanya hak atas pensiun. Perbedaan lain dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu tidak terdapat. Hanya untuk menghindarkan kemungkinan adanya perselisihan paham dikemudian hari, dipandang perlu untuk menegaskan, bahwa dalam arti kata "Menteri" dalam pasal 1 ayat (2), termasuk pula : Perdana-Menteri, Wakil Perdana-Menteri dan Menteri-Muda.- -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1952/63; TLN NO. 281
Membuka PDF…