Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1952
- Nomor
- 47
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Memutuskan : Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 dari peraturan yang termuat dalam Staatsblad 1949 Nr 2 (B.A.G. 1949), juncto Peraturan Pemerintah Nr 57 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 83), menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-keluarga kepada penerima pensiun dan atau tunjangan yang bersifat pensiun. Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1952. Presiden Republik Indonesia, Ttd. SOEKARNO. Menteri Urusan Pegawai, Ttd. SOEROSO. Menteri Keuangan, Ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO. Diundangkan pada tanggal 25 Oktober 1952. Menteri Kehakiman, Ttd. LOEKMAN WIRIADINATA. PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO.47 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH DAN TUNJANGAN KELUARGA KEPADA PENERIMA PENSIUN DAN/ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN PENJELASAN UMUM Dengan peraturan ini maka pemberian tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga diatas pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun, yang dibayarkan di Indonesia kepada yang berhak menerimanya yang bertempat tinggal di Indonesia, lebih disesuaikan dengan tingkat kemahalan dewasa ini. Jika dahulu tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga diberikan menurut tabel III dari B.A.G 1949 paling tinggi berdasarkan rayon IV, maka sekarang tunjangan-tunjangan itu diberikan menurut presentasi-presentasi lebih tinggi dan dengan hanya mengadakan dua golongan presentasi untuk tunjangan kemahalan daerah. Selanjutnya telah diadakan perbaikan lainnya pula karena dalam hal ini tiada berlaku ketentuan dalam pasal 5 ayat 4 Staatsblad 1949 No 2 (B.A.G 1949), sehingga sekarang ini pemberian tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga diatas pensiun BAG, diberikan berdasarkan jumlah pensiun B.A.G yang sebenarnya itu. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas PENJELASAN MENGENAI DAFTAR LAMPIRAN Jumlah dari semua pokok-pokok pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bekas pegawai Negeri, ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga tidak boleh melebihi Rp 1000,- sebulan. Apabila disamping pokok-pokok pensiun/tunjangan tersebut diatas diterima pula pensiun/tunjangan menurut peraturan lain (umpamanya "pensiun Menteri" dan sebagainya), maka pemberian tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga dilakukan atas dasar gabungan dari kedua jenis pensiun/tunjangan tadi dan dalam hal ini batas paling banyak sebesar Rp 1000,- sebulan tidak berlaku. Batas paling tinggi itu tidak berlaku pula apabila hanya diterima pensiun-pensiun/tunjangan-tunjangan berdasarkan peraturan lain daripada yang berlaku bagi bekas Pegawai Negeri. Termasuk Lembaran Negara No. 77 tahun 1952 Diketahui : Menteri Kehakiman, Ttd. LOEKMAN WIRIADINATA CATATAN Lampiran berupa gambar lihat fisik Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1952/77; TLN NO. 307
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)