Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Transplantasi Organ di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Jumlah pasien Warga Negara Indonesia yang melakukan Transplantasi, khususnya ginjal di luar negeri diperkirakan lebih banyak dibandingkan dengan di dalam negeri. Rendahnya jumlah Transplantasi di dalam negeri karena sumber Pendonor masih banyak berasal dari Pendonor hidup dan belum adanya aturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk Transplantasi yang berasal dari Pendonor mati batang otak/mati otak, faktor biaya dan faktor budaya, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya upaya Transplantasi Organ. Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan dilakukan sesuai dengan prinsip:
1.Autonomy; seseorang mempunyai hak penuh untuk rnengizinkan / tidak mengizinkan suatu tindakan atas dirinya;
2.Beneficence; tindakan yang dilakukan untuk kebaikan seseorang atau masyarakat;
3.Norumalificence; tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan seseorang/ masyarakat;
4.Justice;
PRES IDEN REPUELIK INDONESIA Justice; tindakan dilaksanakan secara adil dan transparan serta tidak membedakan seseorang/masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi tetapi hanya berdasarkan status kesehatan; dan Moralitas; pengakuan atas norma agama dan budaya yang berlaku. Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan yang menggunakan Pendonor hidup juga tak lepas dari adanya risiko terhadap fisik, psikologis, dan sosial Pendonor maupun pasien sebagai Resipien setelah Transplantasi, sehingga sangat diperlukan suatu kebijakan dan rekomendasi yang menjamin bahwa keputusan untuk melakukan Transplantasi terhadap Pendonor maupun Resipien tidak mengesampingkan prinsip etik dan kemanusiaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, promosi Transplantasi Organ dan Jaringan, pembinaan dan pengawasan kepatuhan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, dan menyediakan pendanaan terutama penyelenggaraan Transplantasi Organ. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep yang berhubungan dengan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masvarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur:
1.TransplantasiOrgan;
2.Transplantasi Jaringan, meliputi Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain;
3.sistem informasi Transplantasi; dan
4.peran serta masyarakat.
4 5 II. PASAL . . II. PASAL DEMI PASAL