Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1966
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1966
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPADA PARA WARAKAWURI BESERTA YATIM/PIATU PAHLAWAN YANG DITINGGALKAN GUGUR. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:
BAB II. KETENTUAN DALAM GOLONGAN. Pasal 2. Mereka yang berhak menerima penghargaan sebagai dimaksud dalam peraturan ini dibagi dalam 2 (dua) golongan:
BAB III. KETENTUAN MACAM PENGHARGAAN/TUNJANGAN. Pasal 3. Ketentuan macam penghargaan/tunjangan untuk golongan A termaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:
Pasal 4. Ketentuan macam penghargaan/tunjangan untuk Golongan B termaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagai berikut: 1.Mereka ini diangkat lebih dahulu berdasar ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 7b. 2.Setelah ketentuan tersebut dalam ayat 1 dilaksanakan maka bagi mereka berlaku ketentuan dalam pasal 3 peraturan ini. Pasal 5. Apabila seorang anggota Angkatan Bersenjata/Pegawai Negeri Sipil hilang (vermist) pada saat ia menjalankan tugas negara, maka anggota tersebut dapat dinyatakan gugur,tewas/meninggal dunia setelah selama 3 (tiga) bulan masa pencarian tidak dapat diketemukan atau didapat keterangan. Dalam hal ini maka kepada Warakawuri dan yatim/piatunya dapat diperlakukan sesuai ketentuan tersebut dalam pasal 3. BAB IV. PENCABUTAN HAK PENERIMAAN. Pasal 6. Hak penerimaan macam penghargaan/tunjangan sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 4 di atas dapat dicabut apabila:
BAB V. KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP. Pasal 7.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1966. SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN. ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPADA PARA WARAKAWURI BESERTA YATIM/PIATU PAHLAWAN YANG DITINGGALKAN GUGUR.
Sebagai suatu bangsa yang cinta akan kemerdekaan bangsa Negaranya, maka setiap rakyat rela mengorbankan jiwa dan raga guna membela kemerdekaan tersebut. Tidaklah dapat dihindarkan, bahwa dalam pengorbanan itu ada diantaranya yang meninggal dunia sebagai Pahlawan karena telah menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad yang luar biasa serta melebihi kewajiban dalam melakukan tugas masing-masing. Berasaskan bahwa, "Hanya Bangsa yang dapat menghargai Pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar", maka sudah sewajarnya sifat penghargaan itu diwujudkan benar-benar untuk dapat menghayati mutu keagungan hidup dan kepribadian Bangsa kita sendiri. Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92). II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Pasal ini memberikan pengertian tentang istilah-istilah dan yang lazim berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun bagi Angkatan Bersenjata. Khusus mengenai pengertian tersebut dalam angka 7b dimaksudkan untuk menampung warga-negara Republik Indonesia yang tidak berstatus sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil yang setelah gugur/tewas/meninggal dunia sebagai Pahlawan, diberi status sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan atas Pendidikan Umum, pengalaman bekerja dan lain-lain menurut persyaratan yang berlaku. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Angka 1: Bagi mereka yang semasa hidupnya berstatus anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil, terhitung saat gugur/tewas/meninggal dunia diberikan penghasilan penuh menurut ketentuan gaji pokok terakhir atau gaji pokok pangkat anumerta berikut tunjangan-tunjangan dan hak penerimaan jaminan sosial lainnya dari Pahlawan setiap bulannya, selama 12 bulan. Angka 2: Setelah masa tersebut dalam angka I berakhir maka kepala warakawuri tersebut diberikan hak pensiun sebanyak 35% dari gaji pokok terakhir almarhum/almarhumah ditambah tunjangan Pahlawan sebesar 25% menjadi 60% sebagai hak pensiun. Angka 3: Demikian pula tunjangan anak yatim/piatu diberikan setelah masa tersebut dalam ayat 1 berakhir yaitu sebanyak 10% dari gaji pokok terakhir almarhum ayahnya/ ibunya ditambah 50% dari 10% tersebut sebagai tunjangan pendidikan, sehingga seluruhnya berjumlah 15%. Hak atas tunjangan ini berlaku sampai dengan ketentuan batas umur dan syarat-syarat lain menurut peraturan tunjangan anak yatim/piatu yang berlaku. Angka 4: Ketentuan ini adalah sesuai dengan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92). Angka 5: Cukup jelas. Pasal 4. Ketentuan ini menampung warga negara Republik Indonesia yang tidak berstatus sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil yang setelah gugur/tewas/meninggal dunia sebagai Pahlawan, diberi status sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil. Setelah mereka ini diangkat dalam status tersebut, maka warakawuri dan yatim/piatu dari Pahlawan tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 peraturan ini. Pasal 5. Cukup jelas dan sesuai pula dengan ketentuan yang lazim berlaku di Angkatan masing-masing. Pasal 6. Cukup jelas dan sesuai dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pasal 7. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1966/12; TLN Nomor 2800
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)