DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1974

Nomor: 7
Tahun: 1974
Ditetapkan: 16 Maret 1974
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji ABRI (PG-ABRI- 1968), perlu pula mengadakan penyesuaian besarnya pokok- pensiun/tunjangan bagi Purnawirawan/Warakawuri, anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu sesuai dengan perbaikan dan perobahan gaji yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tersebut diatas ,
c.bahwa disamping itu guna penyederhanaan perlu diadakan pembulatan terhadap pokok-pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku sejak 1 Januari 1968 (PG-ABRI-1968) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966. Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Peraturan Pemberian Pensiun/Onderstan kepada Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 28) ;
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33) ;
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3022) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda-janda dan Onderstan kepada anak-anak yatim/Piatu dari Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 5) jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1951 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 untuk Para Anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 21) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Peraturan Pemberian Penghargaan dan jaminan sosial kepada Warakawuri beserta yatim/Piatu Pahlawan yang ditinggalkan gugur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 12) ;
7.Peraturan …
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968 tentang perbaikan penghasilan Pensiun bagi para Purnawirawan ABRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 59) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri dan Tunjangan kepada anak yatim piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 61).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN/ ONDERSTAN PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI DAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANGKATAN BERSENJATA

BAB I

POKOK-PENSIUN PURNAWIRAWAN

Pasal 1

(1)Pokok-pensiun/Onderstan Purnawirawan Militer dan pokok- pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan Purnawirawan ABRI yang ditetapkan berdasarkan PGM-1950/P.GM.-1951/PGM- 1956/PGM-1959/PGM-1961/atau PGPOL-1961 dan telah dinaikkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968 ditetapkan kembali menjadi sebesar jumlah dalam lajur 8 daftar A Peraturan Pemerintah ini yang segaris dengan besar pokok pensiun/Onderstan/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan menurut keadaan pada bulan Maret 1974.
(2)Jika ...
(2)Jika dalam daftar tidak terdapat angka yang sama dengan pokok- pensiun/tunjangan yang lama, maka angka terdekat yang lebih tinggi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan angka pokok-pensiun/ tunjangan baru.
(3)Pokok-pensiun/tunjangan baru tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji ABRI yang berlaku.

Pasal 2

(1)Pokok-pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 dan PG-ABRI- 1968 dibulatkan keatas hingga pada angka terdekat sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar A Peraturan Pemerintah ini.
(2)Khusus untuk golongan Tamtama pembulatannya dilakukan sesuai dengan daftar AA Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

POKOK-PENSIUN WARAKAWURI DAN TUNJANGAN ANAK YATIM/YATIM PIATU

Pasal 3

(1)Pensiun pokok warakawuri yang ditetapkan berdasarkan PGM- 1950/PGM-1951/PGM-1956/PGM-1959/PGM-1961 atau PGPO.L- 1961 dan yang telah dinaikkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968 ditetapkan menjadi :
1. a.untuk warakawuri yang suaminya meninggal dunia biasa sebesar angka dalam lajur 8 daftar B yang segaris ;
2. b.untuk ...
3. b.untuk warakawuri yang suaminya meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas : sebesar angka dalam lajur 8 daftar C yang segaris ;
4. c.untuk warakawuri yang suaminya setelah gugur/tewas/meninggal dunia kemudian diangkat sebagai Pahlawan berdasarkan Undang- undang Nomor 33 Prps. Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan pembinaan terhadap Pahlawan : sebesar angka dalam lajur 8 daftar D yang segaris.
(2)Besarnya tunjangan anak yatim/yatim-piatu yang ayahnya meninggal dunia biasa ditetapkan menurut perhitungan seperti tersebut dibawah ini;
1. a.untuk anak yatim yang ibunya berhak mendapatkan pensiun Warakawuri : 1 anak = 25%) 2 anak = 40%) 3 anak = 50%) 4 anak = 55%) X jumlah angka dalam lajur 8 datar B 5 anak ) ) atau ) 60%) lebih ) )
2. b.untuk anak yatim-piatu atau anak yatim yang ibunya tidak berhak menerima pensiun Warakawuri: 1 anak = 40%) 2 anak = 70%) 3 anak = 100%) 4 anak = 115%) X jumlah angka dalam lajur 8 daftar B 5 anak ) ) atau ... atau ) l20%) lebih ) )
(3)Besarnya tunjangan anak yatim/yatim-piatu yang ayahnya meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas ditetapkan menurut perhitungan seperti tersebut dibawah ini:
1. a.untuk anak yatim yang ibunya berhak mendapat pensiun Warakawuri 1 anak = 25%) 2 anak = 40%) 3 anak = 50%) x jumlah angka dalam lajur 8 daftar C. 4 anak = 55%) 5 anak ) ) atau ) 60%) lebih ) )
2. b.untuk anak yatim-piatu atau anak yatim yang ibunya tidak berhak menerima pensiun Warakawuri: 1 anak = 40%) 2 anak = 70%) 3 anak =100%) x jumlah angka dalam lajur 8 daftar C. 4 anak =115%) 5 anak ) ) atau )120%) lebih ) )
(4)Besarnya tunjangan anak yatim/yatim-piatu yang ayahnya setelah gugur/tewas/meninggal dunia kemudian dinyatakan sebagai Pahlawan, ditetapkan menurut perhitungan seperti tersebut dibawah ini:
1. a.untuk ...
2. a.untuk anak yatim yang ibunya berhak mendapatkan penisun Warakawuri: Tiap anak 15% x gaji pokok terakhir almarhum ayah, yang jumlahnya sama dengan 25% x jumlah angka dalam lajur 8 Daftar D.
3. b.untuk anak yatim-piatu atau anak yatim yang ibunya tidak berhak menerima pensiun Warakawuri: Tiap anak 221/2% x gaji pokok terakhir almarhum ayah, yang jumlahnya sama dengan 371/2% x jumlah angka dalam lajur 8 daftar D.
(5)Ketentuan tersebut dalam ayat (2) sampai dengan (4) pasal ini tidak berlaku bagi anak yatim atau anak yatim-piatu yang almarhum ayahnya menerima pensiun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 dan PGM-'61 atau yang almarhum ibunya menerima pensiun Warakawuri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 dan PGM-1961. Untuk anak yatim/yatim-piatu tersebut berlaku ketentuan perhitungan prosentasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968.
(6)Apabila seorang Purnawirawan tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) meninggal dunia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka penetapan pensiun/tunjangan bagi warakawuri/anak yatim/yatim- piatu yang bersangkutan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat almarhum suami/ayah diberhentikan dengan hak pensiun/onderstan terus-menerus/tunjangan bersifat pensiun, untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan2 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, guna mendapatkan pokok pensiun/tunjangan baru.
(7)Jumlah ...
(7)Jumlah pokok pensiun warakawuri/anak yatim/yatim-piatu diatas tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Gaji ABRI yang berlaku.
(8)Jumlah pensiun dan tunjangan termaksud pada ayat (2), (3), (4), (6) dan (7) diatas dibulatkan keatas menjadi puluhan rupiah.

Pasal 4

(1)Pokok pensiun/tunjangan bagi warakawuri/anak yatim-piatu yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 dan PG-ABRI-1968 dibulatkan keatas hingga pada angka terdekat sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar B, C dan D Peraturan Pemerintah ini.
(2)Khusus untuk warakawuri/anak yatim/yatim-piatu golongan Tamtama pembulatannya dilakukan sesuai dengan daftar BB, CC dan DD Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

TUNJANGAN-TUNJANGAN

Pasal 5

(1)Diatas pokok pensiun/tunjangan baru menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 diatas diberikan tunjangan keluarga yang berlaku bagi gaji ABRI, tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi pensiun ABRI.
(2)Di samping tunjangan-tunjangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tunjangan-tunjangan kepada penerima pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan yang mempunyai pokok pensiun/tunjangan kurang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diberikan tunjangan khusus sebesar kekurangannya.

Pasal 6

…

Pasal 6

Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena cacad berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959, disamping tunjangan-tunjangan tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan pula tunjangan cacad menurut pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 2, Tahun 1959 yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut:

a.tunjangan cacad berdasar Pasal 9 ayat (3) a menjadi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebulan.
b.tunjangan cacad berdasar Pasal 9 ayat (3) b menjadi sebesar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.
c.tunjangan cacad berdasar Pasal 9 ayat (3) c menjadi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan apabila keadaannya dapat dipandang sama dengan keadaan tersebut pada huruf a atau b diatas.
d.tunjangan cacad tertinggi berdasar Pasal 9 ayat (4) menjadi Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sebulan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini maka segala peraturan perundang-undangan yang ada tentang pokok- pensiun/onderstan purnawirawan/warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan tentang Penyesuaian Pokok Pensiun Purnawirawan ABRI dan Warakawuri" dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974. Agar … Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1974. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN/ONDERSTAN PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI DAN TUNJANGAN ANAK YATIM- PIATU ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA UMUM. Mengingat Pasal 14 ayat (2) UndaNg-undang Nomor 6 Tahun 1966 Pensiun MILSUK),yang menetapkan akan diaturnya kembali penghasilan para Pumawirawan yang menerima pensiun/onderstan terus-menerus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 dan berhubung dengan perbaikan dan perobahan gaji yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (PG-ABRI-1968), maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur perbaikan pokok pensiun bagi semua Purnawirawan yang menerima pensiun/tunjangan berdasarkan pelbagai peraturan pensiun dan peraturan gaji sebelum berlakunya PG-ABRI-1968. Perbaikan menurut Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mencapai kesesuaian/keseragaman dalam penghasilan pensiun bagi semua Purnawirawan. Pokok pensiun/tunjangan bagi Warakawuri, anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu berhubung dengan itu mendapatkan perbaikan pula satu dan lain sebagai pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968. Untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, maka besarnya pokok pensiun/tunjangan disusun dalam pelbagai daftar atau tabel. PASAL … PASAL DEMI PASAL.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji ABRI (PG-ABRI- 1968), perlu pula mengadakan penyesuaian besarnya pokok- pensiun/tunjangan bagi Purnawirawan/Warakawuri, anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu sesuai dengan perbaikan dan perobahan gaji yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tersebut diatas ,
c.bahwa disamping itu guna penyederhanaan perlu diadakan pembulatan terhadap pokok-pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku sejak 1 Januari 1968 (PG-ABRI-1968) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966. Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Peraturan Pemberian Pensiun/Onderstan kepada Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 28) ;
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33) ;
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3022) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda-janda dan Onderstan kepada anak-anak yatim/Piatu dari Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 5) jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1951 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 untuk Para Anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 21) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Peraturan Pemberian Penghargaan dan jaminan sosial kepada Warakawuri beserta yatim/Piatu Pahlawan yang ditinggalkan gugur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 12) ;
7.Peraturan …
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968 tentang perbaikan penghasilan Pensiun bagi para Purnawirawan ABRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 59) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri dan Tunjangan kepada anak yatim piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 61).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI POKOK PENSIUN/ ONDERSTAN PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI DAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANGKATAN BERSENJATA

BAB I

POKOK-PENSIUN PURNAWIRAWAN

Pasal 1

(1)Pokok-pensiun/Onderstan Purnawirawan Militer dan pokok- pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan Purnawirawan ABRI yang ditetapkan berdasarkan PGM-1950/P.GM.-1951/PGM- 1956/PGM-1959/PGM-1961/atau PGPOL-1961 dan telah dinaikkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968 ditetapkan kembali menjadi sebesar jumlah dalam lajur 8 daftar A Peraturan Pemerintah ini yang segaris dengan besar pokok pensiun/Onderstan/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan menurut keadaan pada bulan Maret 1974.
(2)Jika ...
(2)Jika dalam daftar tidak terdapat angka yang sama dengan pokok- pensiun/tunjangan yang lama, maka angka terdekat yang lebih tinggi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan angka pokok-pensiun/ tunjangan baru.
(3)Pokok-pensiun/tunjangan baru tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji ABRI yang berlaku.

Pasal 2

(1)Pokok-pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 dan PG-ABRI- 1968 dibulatkan keatas hingga pada angka terdekat sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar A Peraturan Pemerintah ini.
(2)Khusus untuk golongan Tamtama pembulatannya dilakukan sesuai dengan daftar AA Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

POKOK-PENSIUN WARAKAWURI DAN TUNJANGAN ANAK YATIM/YATIM PIATU

Pasal 3

(1)Pensiun pokok warakawuri yang ditetapkan berdasarkan PGM- 1950/PGM-1951/PGM-1956/PGM-1959/PGM-1961 atau PGPO.L- 1961 dan yang telah dinaikkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968 ditetapkan menjadi :
1. a.untuk warakawuri yang suaminya meninggal dunia biasa sebesar angka dalam lajur 8 daftar B yang segaris ;
2. b.untuk ...
3. b.untuk warakawuri yang suaminya meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas : sebesar angka dalam lajur 8 daftar C yang segaris ;
4. c.untuk warakawuri yang suaminya setelah gugur/tewas/meninggal dunia kemudian diangkat sebagai Pahlawan berdasarkan Undang- undang Nomor 33 Prps. Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan pembinaan terhadap Pahlawan : sebesar angka dalam lajur 8 daftar D yang segaris.
(2)Besarnya tunjangan anak yatim/yatim-piatu yang ayahnya meninggal dunia biasa ditetapkan menurut perhitungan seperti tersebut dibawah ini;
1. a.untuk anak yatim yang ibunya berhak mendapatkan pensiun Warakawuri : 1 anak = 25%) 2 anak = 40%) 3 anak = 50%) 4 anak = 55%) X jumlah angka dalam lajur 8 datar B 5 anak ) ) atau ) 60%) lebih ) )
2. b.untuk anak yatim-piatu atau anak yatim yang ibunya tidak berhak menerima pensiun Warakawuri: 1 anak = 40%) 2 anak = 70%) 3 anak = 100%) 4 anak = 115%) X jumlah angka dalam lajur 8 daftar B 5 anak ) ) atau ... atau ) l20%) lebih ) )
(3)Besarnya tunjangan anak yatim/yatim-piatu yang ayahnya meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas ditetapkan menurut perhitungan seperti tersebut dibawah ini:
1. a.untuk anak yatim yang ibunya berhak mendapat pensiun Warakawuri 1 anak = 25%) 2 anak = 40%) 3 anak = 50%) x jumlah angka dalam lajur 8 daftar C. 4 anak = 55%) 5 anak ) ) atau ) 60%) lebih ) )
2. b.untuk anak yatim-piatu atau anak yatim yang ibunya tidak berhak menerima pensiun Warakawuri: 1 anak = 40%) 2 anak = 70%) 3 anak =100%) x jumlah angka dalam lajur 8 daftar C. 4 anak =115%) 5 anak ) ) atau )120%) lebih ) )
(4)Besarnya tunjangan anak yatim/yatim-piatu yang ayahnya setelah gugur/tewas/meninggal dunia kemudian dinyatakan sebagai Pahlawan, ditetapkan menurut perhitungan seperti tersebut dibawah ini:
1. a.untuk ...
2. a.untuk anak yatim yang ibunya berhak mendapatkan penisun Warakawuri: Tiap anak 15% x gaji pokok terakhir almarhum ayah, yang jumlahnya sama dengan 25% x jumlah angka dalam lajur 8 Daftar D.
3. b.untuk anak yatim-piatu atau anak yatim yang ibunya tidak berhak menerima pensiun Warakawuri: Tiap anak 221/2% x gaji pokok terakhir almarhum ayah, yang jumlahnya sama dengan 371/2% x jumlah angka dalam lajur 8 daftar D.
(5)Ketentuan tersebut dalam ayat (2) sampai dengan (4) pasal ini tidak berlaku bagi anak yatim atau anak yatim-piatu yang almarhum ayahnya menerima pensiun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 dan PGM-'61 atau yang almarhum ibunya menerima pensiun Warakawuri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 dan PGM-1961. Untuk anak yatim/yatim-piatu tersebut berlaku ketentuan perhitungan prosentasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968.
(6)Apabila seorang Purnawirawan tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) meninggal dunia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka penetapan pensiun/tunjangan bagi warakawuri/anak yatim/yatim- piatu yang bersangkutan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat almarhum suami/ayah diberhentikan dengan hak pensiun/onderstan terus-menerus/tunjangan bersifat pensiun, untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan2 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, guna mendapatkan pokok pensiun/tunjangan baru.
(7)Jumlah ...
(7)Jumlah pokok pensiun warakawuri/anak yatim/yatim-piatu diatas tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Gaji ABRI yang berlaku.
(8)Jumlah pensiun dan tunjangan termaksud pada ayat (2), (3), (4), (6) dan (7) diatas dibulatkan keatas menjadi puluhan rupiah.

Pasal 4

(1)Pokok pensiun/tunjangan bagi warakawuri/anak yatim-piatu yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 dan PG-ABRI-1968 dibulatkan keatas hingga pada angka terdekat sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar B, C dan D Peraturan Pemerintah ini.
(2)Khusus untuk warakawuri/anak yatim/yatim-piatu golongan Tamtama pembulatannya dilakukan sesuai dengan daftar BB, CC dan DD Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

TUNJANGAN-TUNJANGAN

Pasal 5

(1)Diatas pokok pensiun/tunjangan baru menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 diatas diberikan tunjangan keluarga yang berlaku bagi gaji ABRI, tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi pensiun ABRI.
(2)Di samping tunjangan-tunjangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tunjangan-tunjangan kepada penerima pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan yang mempunyai pokok pensiun/tunjangan kurang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diberikan tunjangan khusus sebesar kekurangannya.

Pasal 6

…

Pasal 6

a.tunjangan cacad berdasar Pasal 9 ayat (3) a menjadi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebulan.
b.tunjangan cacad berdasar Pasal 9 ayat (3) b menjadi sebesar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.
c.tunjangan cacad berdasar Pasal 9 ayat (3) c menjadi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan apabila keadaannya dapat dipandang sama dengan keadaan tersebut pada huruf a atau b diatas.
d.tunjangan cacad tertinggi berdasar Pasal 9 ayat (4) menjadi Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sebulan.

BAB IV

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1951

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1951

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1968

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1977

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1951

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1951

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1968

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1977