Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1968
- Nomor
- 36
- Tahun
- 1968
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat :
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/ Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
BAB II. HAK PENERIMAAN PENSIUN DAN TUNJANGAN. Pasal 2.
Pasal 3.
BAB III. PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN DAN TUNJANGAN. Pasal 4.
BAB IV. WAKTU BERLAKU/BERAKHIRNYA PENSIUN/ TUNJANGAN. Pasal 5.
Pasal 6.
Pasal 7.
BAB V. PEMINDAHAN HAK PENSIUN/TUNJANGAN. Pasal 8.
Pasal 9.
BAB VI. LAIN-LAIN. Pasal 10.
Pasal 11. Hal-hal mengenai perawatan dan pembinaan Warakawuri, anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu Militer Sukarela yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur kemudian oleh Menteri Pertahanan/Keamanan c.q. Panglima Angkatan masing-masing. BAB VII. ATURAN PERALIHAN. Pasal 12. Mengenai jumlah penerimaan/pembayaran pensiun dan tunjangan bagi Warakawuri, anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu yang telah menerima pensiun dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1951 beserta perubahan- perubahannya, akan diatur dengan peraturan tersendiri. sendiri. Pasal 13.
Pasal 14.
BAB VIII. PENUTUP. Pasal 15. Peraturan Pemerintah ini berlaku surut pada hari tanggal 1 Nopember 1966, sedang pembayaran pensiun sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini dimulai pada tanggal 1 Januari 1969 yang berarti segala pembayaran pensiun mulai 1 Nopember 1966 sampai dengan 31 Desember 1968 tidak dibayarkan atau dirapelkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Nopember 1968. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 26 Nopember 1968. Sekretaris Negara R.I., ALAMSJAH. Major Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1968 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA WARAKAWURI, TUNJANGAN KEPADA ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU MILITER SUKARELA. I. UMUM.
II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Huruf a : Cukup jelas. Huruf b dan c : Sebagal salah satu dari perobahan-perobahan sebutan yang didasarkan atas faktor psychologis, ialah sebutan dari Para Pensiun Militer Sukarela meniadi Purnawirawan dan sebutan Janda Militer Sukarela menjadi Warakawuri. Yang dimaksud dengan Isteri yang sah menurut peraturan yang berlaku, ialah perkawinan yang dilangsungkan atas izin Panglima Angkatan yang bersangkutan. Huruf d : Militer/Purnawirawan yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah Militer Sukarela Wanita. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai Isteri lain, artinya selain almarhum Militer Sukarela Wanita. Huruf e dan f : Anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu termasuk pula anak angkat yang disahkan oleh Pengadilan Negeri, sedang pengangkatan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku untuk Angkatan masing-masing. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 210 tahun 1961 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 202 tahun 1961, tunjangan anak untuk anak angkat hanya diberikan kepada 1 (satu) anak saja. Huruf g dan h : Cukup jelas. Pasal 2. Ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2) : Jikalau Isteri yang berhak menerima pensiun Warakawuri meninggal dunia, maka Militer/Purnawirawan yang bersangkutan dapat menunjuk salah seorang Isterinya yang paling lama dikawin dengan sah untuk memperoleh hak menerima pensiun Warakawuri. Ayat (3) : Cukup jelas. Pasal 3. Ayat (1): Jikalau pasal 2 diadakan ketentuan pembatasan tentang seorang Isteri saja yang dapat menerima pensiun Warakawuri, maka didalam ayat ini tidak diadakan pembatasan tentang anak yatim-piatu. Tegasnya semua anak Militer/Purnawirawan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah berhak mendapatkan tunjangan anak yatim/piatu atau anak yatim-piatu. Ayat (2): Ketentuan, bahwa anak yang dilahirkan selambat- lambatnya 300 (tiga ratus) hari setelah Almarhum Ayahnya gugur (tewas) meninggal dunia, dianggap sah. Pasal 4. Ayat (1) : Contoh-contoh perhitungan Pensiun Warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu adalah sebagai berikut: Huruf a : Misalnya seorang Militer/Purnawirawan yang meninggal dunia biasa meninggalkan seorang Isteri dan 5 (lima) orang anak. Dalam hal ini Pensiun Pokok Warakawuri ditambah tunjangan pokok bagi 5 (lima) orang anak yatimnya adalah sebesar: a.Pensiun Pokok Warakawuri = 35% (tiga puluh lima perseratus) gaji pokok terakhir (disingkat gpt) Almarhum Suaminya. b.Tunjangan pokok gaji bagi 5 (lima) orang anak jatimnya =5 X 10% gpt Almarhum Ayahnya. a + b =(35% + 50%) gpt Almarhum Suami = sebanyak- banyaknya 80% X 75% gpt Almarhum Suaminya = sebanyak-banyaknya 60% gpt Almarhum Suaminya. Pensiun Pokok tertinggi seorang Militer Sukarela menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1966 adalah 75% gpt. Huruf b : Misalnya seorang Militer yang gugur/tewas/ meninggal dunia didalam dan/atau oleh karena dinas meninggalkan seorang Isteri dan 5 (lima) orang anak. Dalam hal ini pensiun Pokok Warakawuri ditambah dengan tunjangan pokok bagi 5 (lima) orang anak yatimnya adalah sebesar: a.Pensiun Pokok Warakawuri =50% gpt Almarhum Suaminya. b.Tunjangan Pokok bagi 5 (lima) orang anak yatimnya =5 X 10% gpt Almarhum Ayahnya. (50% + 30%) gpt Almarhum Suami sebanyak-banyaknya 80% gpt Almarhum.. Huruf c : Dalam hal ini suaminya setelah gugur/tewas/ meninggal dunia dinyatakan sebagai Pahlawan, maka Pensiun Pokok Warakawuri menjadi: 35%gpt Almarhum Suaminya + tunjangan keluarga Pahlawan. 35%gpt Almarhum Suaminya + 25% gpt Almarhum Suaminya = 60% gpt Almarhum Suaminya. (Lihat dalam hubungan ini ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1966 Pasal 3 ayat (2). Ayat (2) : Contoh-contoh perhitungan jumlah tunjangan anak yatim/piatu dan yatim-piatu: Huruf a : Untuk perhitungan jumlah tunjangan anak yatim/ piatu lihat contoh ayat (1) huruf a dan huruf b. Huruf b : Contoh-contoh perhitungan jumlah tunjangan pokok anak yatim- piatu: 1.Dalam hal seorang Militer Sukarela/Purnawirawan meninggal dunia biasa. Misalnya ia meninggalkan 5 (lima) orang anak yatim- piatu, isterinya telah meninggal dunia terlebih dulu; atau Warakawuri dimaksud pada contoh ayat (1) huruf a kemudian meninggal dunia. Dalam hal ini tunjangan pokok bagi 5 (lima) orang anak yatim- piatunya adalah sebesar = 5 X 15% gpt Almarhum Ayahnya = sebanyak-banyaknya 80% X (pensiun pokok Warakawuri + tunjangan pokok bagi 5 (lima) orang anak yatim/piatu) = sebanyak-banyaknya 80% X 60% gpt Almarhum Ayahnya = 48% gpt Almarhum Ayahnya (lihat dalam hubungan ini contoh ayat (1) huruf a). Jika Militer/Purnawirawan yang bersangkutan hanya meninggalkan seorang anak yatim-piatu, maka tunjangan pokok yang dapat diterima oleh anak yatim-piatu dimaksud adalah sebesar : 50% X (pensiun pokok Warakawuri + tunjangan pokok bagi 1 (satu) orang anak yatim/piatu = 50% X (35% X 10%) gpt almarhum Ayahnya = 22 ½ % gtp Almarhum Ayahnya. 2.Dalam hal seorang Militer gugur/tewas/meninggal dunia di dalam dan/atau karena dinas dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yatim-piatu, maka tunjangan pokok bagi 5 (lima) orang anak yatim-piatunya adalah sebesar : 5 X 15% gpt Almarhum Ayahnya = sebanyak-banyaknya 80% X (pensiun pokok Warakawuri X tunjangan pokok bagi 5 (lima) orang anak yatim/piatu) = sebanyak-banyaknya 80% X 80% gpt Almarhum Ayahnya = 64% gpt Almarhum Ayahnya (Lihat dalam hubungan ini contoh pada ayat
Jika ia hanya meninggalkan seorang anak yatim-piatu, maka tunjangan pokok yang dapat diterima oleh anak yatim-piatu dimaksud adalah sebesar 50% X (pensiun pokok Warakawuri + tunjangan pokok bagi 1 (satu) orang anak yatim/piatu) 50% X (50% X 10%) gpt Ayahnya = 30% gpt Almarhum Ayahnya. Huruf c : Dalam hal seorang Militer Sukarela/Purnawirawan setelah gugur/tewas/meninggal dunia dinyatakan sebagai Pahlawan, maka : 1.Tunjangan Pokok bagi tiap anak yatim/piatu menjadi : 10% gpt Almarhum Ayahnya + tunjangan pendidikan = 10% gpt Almarhum Ayahnya + 50% X 10% gpt Almarhum Ayahnya =15% gpt Almarhum Ayahnya. Berhubung dengan itu,jika ia meninggalkan seorang Isteri dan 5 (lima) orang anak, maka pensiun Pokok Warakawuri ditambah tunjangan pokok bagi 5 (lima) orang anak yatimnya adalah sebesar (35% + 25%) gpt almarhum suami + 5 X 15% gpt Almarhum Ayahnya = 135% gpt Almarhum Suaminya. Dalam hal ini tidak diadakan pembatasan jumlah penerimaan Pensiun Pokok Warakawuri ditambah tunjangan Pokok anak yatim/piatu. 2.Tunjangan Pokok bagi tiap anak yatim-piatunya menjadi 15% gpt Almarhum Ayahnya + tunjangan pendidikan = 15% gpt Almarhum Ayahnya + 50% X 15% gpt Almarhum Ayahnya = 22½ % gpt Almarhum Ayahnya. Berhubung dengan itu jika ia meninggalkan 5 (lima) orang anak yatim-piatu, tunjangan pokok yang diterima oleh 5 (lima) orang anak yatim-piatunya adalah sebesar 5 x 22 ½ % gpt Almarhum Ayahnya = 122½ % gpt Almarhum Ayahnya. Dalam hal ini tidak diadakan pembatasan jumlah penerimaan tunjangan pokok anak yatim-piatu. Jika ia meninggalkan hanya 1 (satu) anak yatim-piatu maka tunjangan pokok yang dapat diterima oleh anak yatim-piatu dimaksud adalah sebesar 22½ % gpt Almarhum Ayahnya + 50% X 22½ % gpt Almarhum Ayahnya = 33¾ % gpt Almarhum Ayahnya. (Lihat dalam hubungan ini ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1966 Pasal 3 ayat (3)). Ayat (3): Ketentuan tentang pemberian tambahan penghasilan 50% X penghasilan bersih sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 1963 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat
Pasal 5. Ayat (1): Yang dimaksud dengan segala hak penerimaan dan penghasilan Almarhum ialah: a.Hak penerimaan a.l.:
1.1. Fourage; 1.1.1. Subsidi bahan pokok. b.Hak penghasilan ialah gaji pokok terakhir almarhum suami/ ayahnya beserta tunjangan-tunjangan berdasarkan gaji pokok itu. Ayat (2): Hak penerimaan dan penghasilan Warakawuri Pahlawan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1966 (Lembaran- Negara tahun 1966 Nomor 12). Ayat (3): Cukup jelas. Pasal 6. Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Huruf a : Untuk memperoleh kembali pembayaran pensiunnya yang bersangkutan harus menyampaikan bukti berupa surat talak/cerai yang dikuatkan oleh yang berwajib. Huruf b : Untuk memparoleh kembali pembayaran pensiunnya yang bersangkutan harus menyampaikan bukti berupa surat kematian Almarhum Suaminya yang terakhir disertai surat keterangan dari yang berwajib yang menyatakan bahwa ia tidak memperoleh hak menerima pensiun Warakawuri/janda dari Almarhum Suaminya yang terakhir. Huruf c : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas. Pasal 7. Cukup jelas.
Ayat (1) : Maksud ayat ini adalah untuk menghindarkan penggunaan surat keputusan pensiun/tunjangan untuk memperoleh pinjaman dari seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang berlebih-lebihan, sehingga akan memberatkan yang bersangkutan. Sebaiknya surat keputusan tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai tanggungan guna mendapatkan pinjaman dari salah satu Bank/Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengingat peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang berlaku. Ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 9. Ayat (1) : Pada dasarnya tunjangan anak yatim diperhitungkan dan diterimakan bersama-sama dengan pensiun Warakawuri (Ibu anak yatim tersebut). Dalam hal Ibunya menyerahkan pembinaan dan pemeliharaan atas kelangsungan penghidupan anak/anak-anaknya dalam pertanggungan seorang Wali/Badan yang bertindak sebagai Wali, pemberian tunjangan anak bagi anak/anak-anak yatim itu diperhitungkan tersendiri dan penerimaannya dilakukan melalui seorang Wali/Badan yang bertindak sebagai Wali. Ayat (2) : Pemberian tunjangan anak yatim dari seorang Ibu yang tidak memperoleh hak menerima Pensiun Warakawuri diperhitungkan tersendiri dan penerimaannya melalui ibunya masing-masing. Ayat (3) : Pemberian tunjangan anak yatim/piatu atau anak yatim-piatu tersendiri dan penerimaannya dilakukan melalui seorang Wali/Badan yang bertindak sebagai Wali, yang diserahi pembinaan dan pemeliharaan atas kelangsungan penghidupan anak (2) yatim/piatu atau yatim-piatu dimaksud. Pasal 10. Ayat (1) : Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdapat juga MILSUK yang terdiri kaum Wanita, maka pasal ini menentukan bahwa semua ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku juga bagi duda, anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu peninggalan MILSUK wanita ABRI. Pasal 11. Masing-masing Angkatan dapat mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai perawatan dan pembinaan yang dianggap perlu demi kesejahteraan para Warakawuri dan anak yatim/piatu atau yatim- piatunya. Pasal 12. Cukup jelas. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Cukup jelas. Pasal 15. Dikarenakan pokok persoalan daripada Peraturan Pemerintah ini adalah jumlah pensiun (procentage) yang tersebut di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1966 maka Peraturan Pemerintah ini berlaku surut pada hari diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1966 yaitu tanggal 1 Nopember 1966. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1968/61; TLN NO. 2863
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)