DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1980

Nomor: 6
Tahun: 1980
Ditetapkan: 20 Februari 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengatur hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk merumuskan kembali organisasi Biro Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25), Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Biro Pusat Statistik selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat BPS, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
(2)BPS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas :

a.melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan, sosial, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan, dan keagamaan;
b.atas nama Pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan statistik dari segenap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih Instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi, ukuran-ukuran, dan lain-lain;
c.mengadakan daya upaya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan statistik.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, BPS mempunyai fungsi :

a.menyajikan kepada Pemerintah dan masyarakat, data dari hasil kegiatan statistik yang menyeluruh tentang struktur dan perkembangan ekonomi dan sosial secara berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun sebagai data sekunder dari Instansi Pemerintah lainnya;
b.membantu unit Statistik Departemen dan Instansi lainnya dalam memperkembangkan macam-macam statistik yang diperlukan untuk penyusunan pola sasaran kerja dan laporan berkala;
c.memperkembangkan dan memajukan keseragaman dalam penggunaan teknik dan tatakerja yang tepat di bidang perstatistikan serta membina pegawai melalui pendidikan dan latihan;
d.mengadakan kerjasama dengan badan-badan internasional dan negara-negara lainnya.

Pasal 4

Susunan Organisasi BPS terdiri dari :

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat;
d.Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik;
e.Deputi Pembinaan Statistik;
f.Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik;
g.Perwakilan BPS di Daerah.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

a.memimpin BPS sesuai dengan tugas dan fungsi BPS dan membina aparatur BPS agar berdayaguna dan berhasilguna;
b.menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang statistik yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
c.membina dan melaksanakan kerjasama di bidang statistik dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi dan Organisasi lainnya.

Pasal 6

(1)Dalam menjalankan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
(2)Dalam hal Kepala berhalangan, Wakil Kepala mewakili Kepala.

Pasal 7

(1)Sekretariat adalah unsur Pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris .

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, perlengkapan, perbekalan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan tata usaha dalam lingkungan BPS.

Pasal 9

Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BPS yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengatur hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk merumuskan kembali organisasi Biro Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Biro Pusat Statistik selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat BPS, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
(2)BPS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas :

a.melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan, sosial, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan, dan keagamaan;
b.atas nama Pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan statistik dari segenap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih Instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi, ukuran-ukuran, dan lain-lain;
c.mengadakan daya upaya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan statistik.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, BPS mempunyai fungsi :

a.menyajikan kepada Pemerintah dan masyarakat, data dari hasil kegiatan statistik yang menyeluruh tentang struktur dan perkembangan ekonomi dan sosial secara berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun sebagai data sekunder dari Instansi Pemerintah lainnya;
b.membantu unit Statistik Departemen dan Instansi lainnya dalam memperkembangkan macam-macam statistik yang diperlukan untuk penyusunan pola sasaran kerja dan laporan berkala;
c.memperkembangkan dan memajukan keseragaman dalam penggunaan teknik dan tatakerja yang tepat di bidang perstatistikan serta membina pegawai melalui pendidikan dan latihan;
d.mengadakan kerjasama dengan badan-badan internasional dan negara-negara lainnya.

Pasal 4

Susunan Organisasi BPS terdiri dari :

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat;
d.Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik;
e.Deputi Pembinaan Statistik;
f.Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik;
g.Perwakilan BPS di Daerah.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

a.memimpin BPS sesuai dengan tugas dan fungsi BPS dan membina aparatur BPS agar berdayaguna dan berhasilguna;
b.menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang statistik yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
c.membina dan melaksanakan kerjasama di bidang statistik dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi dan Organisasi lainnya.

Pasal 6

(1)Dalam menjalankan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
(2)Dalam hal Kepala berhalangan, Wakil Kepala mewakili Kepala.

Pasal 7

(1)Sekretariat adalah unsur Pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris .

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, perlengkapan, perbekalan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan tata usaha dalam lingkungan BPS.

Pasal 9

Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BPS yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1968

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1968

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982