DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1985

Nomor: 29
Tahun: 1985
Ditetapkan: 10 Juni 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sensus Ekonomi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3037);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Orgardsasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SENSUS EKONOMI BAB I …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Sensus. Ekonomi adalah usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa dan evaluasi data tentang jumlah, dan sifat-sifat perusahaan/ unit usaha di Indonesia yang penyelenggaraannya dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, yang selanjutnya disebut Sensus;
2.Petugas Sensus adalah mereka yang mendapat pengangkatan untuk melakukan pencacahan, pemeriksaan atau pengawasan, dan pengolahan lapangan;
3.Perusahaan/Unit Usaha adalah suatu usaha kegiatan ekonomi pada suatu tempat tersendiri yang dilakukan oleh pemilik perorangan atau suatu badan usaha yang bergerak di sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan, lembaga keuangan dan jasa-jasa perusahaan dan kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan).

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Kepala Biro Pusat Statistik bertanggung jawab atas segi teknis dan administrasi pelaksanaan Sensus.
(2)Penyelenggaraan Sensus di daerah dilakukan oleh Kantor Statistik Daerah, atas instruksi dan petunjuk Kepala Biro Pusat Statistik.
(3)Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk Panitia Penasehat Sensus dengan tugas memberi pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Walikota, dan Camat bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan untuk menjamin kelancaran Sensus di daerahnya masing-masing.
(2)Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan Sensus di daerahnya, terutama penerangan terhadap perusahaan/ unit usaha di wilayahnya dan pengerahan calon Petugas.

Pasal 4

(1)Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik mengangkat dan memberhentikan Petugas yang dipekerjakan selama waktu tertentu di wilayahnya.
(2)Sebelum melakukan tugasnya Petugas diharuskan menandatangani Surat pernyataan untuk memegang teguh rahasia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS

Pasal 5

Untuk pelaksanaan Sensus akan ditetapkan wilayah kerja pencacahan setiap Petugas, yang merupakan sebagian, seluruh atau gabungan desa/kelurahan yang pembentukannya diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 6

Dalam Sensus ini dicacah semua perusahaan/unit usaha yang bergerak di sektor ekonomi yang wilayahnya ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik serta berlokasi di wilayah geografis Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pencacahan Sensus akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
1. a.pencacahan usaha;
2. b.pencacahan terhadap perusahaan/unit usaha terpilih guna mengumpulkan data pokok yang terperinci mengenai masukan dan keluaran perusahaan/unit usaha.
(2)Cara pemilihan perusahaan/unit usaha terpilih ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 8

Metodologi, ruang lingkup, dan cara pelaksanaan lapangan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sensus Ekonomi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3037);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Orgardsasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SENSUS EKONOMI BAB I …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Sensus. Ekonomi adalah usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa dan evaluasi data tentang jumlah, dan sifat-sifat perusahaan/ unit usaha di Indonesia yang penyelenggaraannya dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, yang selanjutnya disebut Sensus;
2.Petugas Sensus adalah mereka yang mendapat pengangkatan untuk melakukan pencacahan, pemeriksaan atau pengawasan, dan pengolahan lapangan;
3.Perusahaan/Unit Usaha adalah suatu usaha kegiatan ekonomi pada suatu tempat tersendiri yang dilakukan oleh pemilik perorangan atau suatu badan usaha yang bergerak di sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan, lembaga keuangan dan jasa-jasa perusahaan dan kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan).

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Kepala Biro Pusat Statistik bertanggung jawab atas segi teknis dan administrasi pelaksanaan Sensus.
(2)Penyelenggaraan Sensus di daerah dilakukan oleh Kantor Statistik Daerah, atas instruksi dan petunjuk Kepala Biro Pusat Statistik.
(3)Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk Panitia Penasehat Sensus dengan tugas memberi pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Walikota, dan Camat bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan untuk menjamin kelancaran Sensus di daerahnya masing-masing.
(2)Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan Sensus di daerahnya, terutama penerangan terhadap perusahaan/ unit usaha di wilayahnya dan pengerahan calon Petugas.

Pasal 4

(1)Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik mengangkat dan memberhentikan Petugas yang dipekerjakan selama waktu tertentu di wilayahnya.
(2)Sebelum melakukan tugasnya Petugas diharuskan menandatangani Surat pernyataan untuk memegang teguh rahasia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pencacahan Sensus akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
1. a.pencacahan usaha;
2. b.pencacahan terhadap perusahaan/unit usaha terpilih guna mengumpulkan data pokok yang terperinci mengenai masukan dan keluaran perusahaan/unit usaha.
(2)Cara pemilihan perusahaan/unit usaha terpilih ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 8

Metodologi, ruang lingkup, dan cara pelaksanaan lapangan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1980