DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1964

Nomor: 8
Tahun: 1964
Ditetapkan: 26 Maret 1964
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dianggap perlu untuk membuka kemungkinan bagi penghargaan waktu bekerja swasta, yang pernah dialami oleh seorang Militer Sukarela untuk menentukan pensiun;
b.bahwa oleh karena itu penghargaan masa-kerja swasta bagi penetapan pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 perlu dinyatakan berlaku untuk anggota Militer Sukarela; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2.Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950, Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951, Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 sebagai Undang-undang (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 4);
3.pasal 10 dari Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-undang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 bagi anggota Militer Sukarela untuk menentukan pensiun. Pasal 1.

(1)Semua ketentuan termuat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 tentang masa-kerja yang dihitung untuk pensiun, seperti dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952, berlaku juga untuk memperhitungkan masa-kerja pensiun Militer yang diatur dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 228 tahun 1950, Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951, Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 dan Undang-Undang Darurat No. 6 tahun 1954 sebagai Undang-undang (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 4).
(2)Terhadap waktu kerja yang dihitung sebagai masa-kerja untuk menentukan pensiun menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 berlaku penetapan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 1959 dengan ketentuan-ketentuan bahwa:
1. a.untuk masa-kerja yang telah dibayar iuran pensiun menurut sesuatu peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, tidak dipungut iuran pensiun lagi;
2. b.perhitungan jumlah iuran pensiun didasarkan atas dasar gaji yang telah diterima selama waktu yang berkepentingan belum atau tidak membayar iuran.

Pasal 2

Penghargaan sebagai masa-kerja untuk menentukan pensiun menurut sesuatu peraturan umum atau khusus, berlaku baik untuk perhitungan jumlah pensiun maupun untuk penetapan hak pensiun Pasal 3. Hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan. PERATURAN PERALIHAN. Pasal 4. Dalam waktu satu tahun setelah peraturan ini diundangkan perhitungan masa-kerja untuk pensiun dapat dilakukan berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 1959 apabila hal itu menguntungkan bagi yang bersangkutan. Pasal 5. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1964. SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1964/18

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dianggap perlu untuk membuka kemungkinan bagi penghargaan waktu bekerja swasta, yang pernah dialami oleh seorang Militer Sukarela untuk menentukan pensiun;
b.bahwa oleh karena itu penghargaan masa-kerja swasta bagi penetapan pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 perlu dinyatakan berlaku untuk anggota Militer Sukarela; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2.Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950, Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951, Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 sebagai Undang-undang (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 4);
3.pasal 10 dari Undang-undang No. 19 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-undang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 bagi anggota Militer Sukarela untuk menentukan pensiun. Pasal 1.

(1)Semua ketentuan termuat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 tentang masa-kerja yang dihitung untuk pensiun, seperti dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952, berlaku juga untuk memperhitungkan masa-kerja pensiun Militer yang diatur dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 228 tahun 1950, Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951, Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 dan Undang-Undang Darurat No. 6 tahun 1954 sebagai Undang-undang (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 4).
(2)Terhadap waktu kerja yang dihitung sebagai masa-kerja untuk menentukan pensiun menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 berlaku penetapan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 1959 dengan ketentuan-ketentuan bahwa:
1. a.untuk masa-kerja yang telah dibayar iuran pensiun menurut sesuatu peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, tidak dipungut iuran pensiun lagi;
2. b.perhitungan jumlah iuran pensiun didasarkan atas dasar gaji yang telah diterima selama waktu yang berkepentingan belum atau tidak membayar iuran.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1964

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (9)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 28 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951

Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952

Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954

Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1958

Undang-undang No. 2 tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (9)

Undang-undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 28 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951

Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952

Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954

Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1958

Undang-undang No. 2 tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960