DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1979

Nomor: 8
Tahun: 1979
Ditetapkan: 11 April 1979
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Dumai telah menunjukan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pembentukan Kota Administratip Dumai perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
3.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP DUMAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
b.Wilayah Administratip adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(4)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
1. c.Kota Dumai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Riau tanggal 27 Juli 1960 No. 071/3/60 tentang Pembagian Daerah Administrasi Tingkat Kawedanan dan Tingkat Kecamatan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratip Dumai adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintahan Kota Administratip Dumai bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis.
(2)Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratip Dumai sebagai Kota Pelabuhan Samudra, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Dumai.

Pasal 4

Kota Administratip Dumai menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.membina …
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis pada khususnya.

Pasal 5

(1)Wilayah Kota Administratip Dumai meliputi sebagian wilayah Kecamatan Dumai, yang terdiri dari :
1. a.Desa Dumai yang lama yang selanjutnya dimekarkan menjadi 6 (enam) desa yaitu :
  1. 1.Desa Dumai Kota
  2. 2.Desa Sukajadi
  3. 3.Desa Teluk Binjai
  4. 4.Desa Buluh Kasap
  5. 5.Desa Laksamana
  6. 6.Desa Rimba Sekampung;
2. b.Desa Tanjung Palas yang lama selanjutnya dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu :
  1. 1.Desa Tanjung Palas
  2. 2.Desa Jaya Mukti;
3. c.Desa Pangkalan Sesai yang lama yang selanjutnya dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu :
  1. 1.Desa Pangkalan Sesai
  2. 2.Desa Bukit Datuk
  3. 3.Desa Purnama
  4. 4.Desa Bukit Timah.
(2)Kecamatan Dumai dihapuskan dan :
1. a.Sisa wilayah. bekas Kecamatan Dumai setelah dikurangi dengan 3 (tiga) desa tersebut pada ayat (1), terdiri dari
  1. 1.Desa Pelintung
  2. 2.Desa Guntung
  3. 3.Desa Teluk Makmur
  4. 4.Desa Bagan Besar
  5. 5.Desa Lubuk Gaung
  6. 6.Desa Basilan Baru
  7. 7.Desa Batu Teritip;
2. b.Desa Bagan Besar tersebut pada huruf a Nomor 4 dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu :
  1. 1.Desa Bagan Besar
  2. 2.Desa Bukit Kapur; digabungkan … digabungkan dan dibentuk menjadi Kecamatan baru di dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis dengan nama Kecamatan Bukit Kapur, berkedudukan di Desa Bukit Kapur.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratip Dumai terbagi atas 2 (dua) Kecamatan yakni

a.Wilayah Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari :
1. 1.Desa Laksamana
2. 2.Desa Rimba Sekampung
3. 3.Desa Pangkalan Sesai
4. 4.Desa Bukit Datuk
5. 5.Desa Purnama
6. 6.Desa Bukit Timah;
b.Wilayah Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari :
1. 1.Desa Dumai Kota
2. 2.Desa Sukajadi
3. 3.Desa Teluk Binjai
4. 4.Desa Buluh Kasap
5. 5.Desa Tanjung Palas
6. 6.Desa Jaya Mukti.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratip Dumai berkedudukan di Kota Dumai.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat berkedudukan di Desa Purnama.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumai Timur berkedudukan di Desa Tanjung Palas.

Pasal 8

Perincian Struktur organisasi Pemerintahan Kota Administratip Dumai ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi Kota yang bersangkutan.

BAB V

…

Pasal 9

(1)Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dumai yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Pokok Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah Kota Administratip Dumai.
(2)Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dumai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Dumai.
(3)Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Dumai telah menunjukan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pembentukan Kota Administratip Dumai perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
3.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP DUMAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
b.Wilayah Administratip adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(4)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
1. c.Kota Dumai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Riau tanggal 27 Juli 1960 No. 071/3/60 tentang Pembagian Daerah Administrasi Tingkat Kawedanan dan Tingkat Kecamatan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintahan Kota Administratip Dumai bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis.
(2)Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratip Dumai sebagai Kota Pelabuhan Samudra, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Dumai.

Pasal 4

Kota Administratip Dumai menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.membina …
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis pada khususnya.

Pasal 5

(1)Wilayah Kota Administratip Dumai meliputi sebagian wilayah Kecamatan Dumai, yang terdiri dari :
1. a.Desa Dumai yang lama yang selanjutnya dimekarkan menjadi 6 (enam) desa yaitu :
  1. 1.Desa Dumai Kota
  2. 2.Desa Sukajadi
  3. 3.Desa Teluk Binjai
  4. 4.Desa Buluh Kasap
  5. 5.Desa Laksamana
  6. 6.Desa Rimba Sekampung;
2. b.Desa Tanjung Palas yang lama selanjutnya dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu :
  1. 1.Desa Tanjung Palas
  2. 2.Desa Jaya Mukti;
3. c.Desa Pangkalan Sesai yang lama yang selanjutnya dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu :
  1. 1.Desa Pangkalan Sesai
  2. 2.Desa Bukit Datuk
  3. 3.Desa Purnama
  4. 4.Desa Bukit Timah.
(2)Kecamatan Dumai dihapuskan dan :
1. a.Sisa wilayah. bekas Kecamatan Dumai setelah dikurangi dengan 3 (tiga) desa tersebut pada ayat (1), terdiri dari
  1. 1.Desa Pelintung
  2. 2.Desa Guntung
  3. 3.Desa Teluk Makmur
  4. 4.Desa Bagan Besar
  5. 5.Desa Lubuk Gaung
  6. 6.Desa Basilan Baru
  7. 7.Desa Batu Teritip;
2. b.Desa Bagan Besar tersebut pada huruf a Nomor 4 dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu :
  1. 1.Desa Bagan Besar
  2. 2.Desa Bukit Kapur; digabungkan … digabungkan dan dibentuk menjadi Kecamatan baru di dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis dengan nama Kecamatan Bukit Kapur, berkedudukan di Desa Bukit Kapur.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratip Dumai terbagi atas 2 (dua) Kecamatan yakni

a.Wilayah Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari :
1. 1.Desa Laksamana
2. 2.Desa Rimba Sekampung
3. 3.Desa Pangkalan Sesai
4. 4.Desa Bukit Datuk
5. 5.Desa Purnama
6. 6.Desa Bukit Timah;
b.Wilayah Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari :
1. 1.Desa Dumai Kota
2. 2.Desa Sukajadi
3. 3.Desa Teluk Binjai
4. 4.Desa Buluh Kasap
5. 5.Desa Tanjung Palas
6. 6.Desa Jaya Mukti.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratip Dumai berkedudukan di Kota Dumai.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat berkedudukan di Desa Purnama.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumai Timur berkedudukan di Desa Tanjung Palas.

Pasal 8

Perincian Struktur organisasi Pemerintahan Kota Administratip Dumai ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi Kota yang bersangkutan.

BAB V

…

Pasal 9

(1)Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dumai yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Pokok Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah Kota Administratip Dumai.
(2)Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dumai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Dumai.
(3)Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974