DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019

Nomor: 88
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Keria; Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kcsehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2OO9 Nomor 144, Tarrrbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5063); a. b. c. 1. 2. MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSI(AN: PEMERINTAH TENTANGMenetapkan : PERATURAN KERJA. KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan danf atau lingkungan kerja. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, letak pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber bahaya sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 2 3 4

5.Pemerintah. . . 5 ">-\,)- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memlliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 6 7 8

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA Bagian Kesatu.l

Pasal 2

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
(2)Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.pencegahampenyakit;
2. b.peningkatrrn kesehatan;
3. c.penanganan penyakit; dan
4. d.pemulihan kesehatan.
(3)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan standar Kesehatan Kerja.
(4)Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiaksanakan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan keselamatan dan Kcsehatan Kerja nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 2 ditujukan kepada setiap orang yang berada di Tempat Kerja. (21 Penyelenggaraan
(2)Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dan Pemberi Kerja di semua Tempat Kerja.

Pasal 4

Standar Kesehatan Kerja daiam upaya pencegahan penyakit meliputi:

a.identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan;
b.pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja;
c.pelindungan kesehatan reproduksi;
d.pemeriksaan kesehatan;
e.penilaian kelaikan bekerja;
f.pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi;
g.pelaksanaan kewaspadaan standar; dan
h.surveilans Kesehatan Kerja.

Pasal 5

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan meliputi:

a.peningkatan pengetahuan kesehatan;
b.pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
c.pembudavaen keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat I(erja; SK No O1O547 A
d.penerapan. .
d.penerapan gizi kerja; dan
e.peningkatan kesehatan fisik dan mental

Pasal 6

(1)Standar Kesehatan Kerja dalam upaya penanganan penyakit meliputi:
1. a.pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di Tempat Kerja;
2. b.diagnosis dan tata laksana penyakit; dan
3. c.penanganan kasus kegawatdaruratan medik danf atau rujukan.
(2)Pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan di Tempat Kerja.
(3)Diagnosis dan tata laksana penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Penyakit Akibat Kerja dan bukan Penyakit Akibat Keda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Penanganan kasus kegawatdaruratan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan lanjutan setelah pertolongan pertama terhadap cedera, kasus keracunan, dan gangguan kesehatan lainnya yang memerlukan tindakan segera, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Jika
(6)Jika daiam diagnosis dan tata laksana Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan kecacatan, dilakukan penilaian kecacatan.
(7)Hasil penilaian kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pemulihan kesehatan meliputi:
1. a.pemulihan medis; dan
2. b.pemulihan kerja. (21 Pemulihan medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan medis.
(3)Pemulihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan melalui program kembali bekerja.

Pasal 8

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan:
1. a.Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk standar Kesehatan Kerja yang bersifat teknis kesehatan; dan SK No O1O549 A
2. b.Peraturan FRES IDEN
3. b.Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, untuk penerapan standar Kesehatan Kerja bagi Pekerja di perusahaan. (21 Penerapan standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dapat dikembangkan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bidang masing-masing.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja harus didukung oleh:

a.sumber daya manusia;
b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c.peralatan Kesehatan Kerja; dan
d.pencatatan dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan. (21 Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan Kerja yang diperoleh melalui pendidikan danf atau pelatihan.
(3)Pendidikan . trRESIDEN
(3)Pendidikan di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelatihan di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, danlatau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelatihan di bidang kedokteran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditujukan khusus bagi dokter yang harus memuat materi mengenai diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan penetapan kelaikan kerja dan program kembali kerja.
(6)Pelatihan di bidang Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi pelatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(7)Peiatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pekerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal I 1 Pelatihan kedokteran ker_ia, Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang telah memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal di bidang kedokt-eran kerja atau Kesehatan Kerja.

Pasal 12

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b dapat berbentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
(3)Jika penyelenggaraan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja melakukan upaya penanganan penyakit dan pemulihan kesehatan maka di Tempat Kerja harus tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peralatan o.".nl*, ;:ta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c merupakan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan, darr peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

5.Pemerintah. . . 5 ">-\,)- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memlliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 6 7 8

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA Bagian Kesatu.l

Pasal 2

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
(2)Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.pencegahampenyakit;
2. b.peningkatrrn kesehatan;
3. c.penanganan penyakit; dan
4. d.pemulihan kesehatan.
(3)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan standar Kesehatan Kerja.
(4)Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiaksanakan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan keselamatan dan Kcsehatan Kerja nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 2 ditujukan kepada setiap orang yang berada di Tempat Kerja. (21 Penyelenggaraan
(2)Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dan Pemberi Kerja di semua Tempat Kerja.

Pasal 4

Standar Kesehatan Kerja daiam upaya pencegahan penyakit meliputi:

a.identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan;
b.pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja;
c.pelindungan kesehatan reproduksi;
d.pemeriksaan kesehatan;
e.penilaian kelaikan bekerja;
f.pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi;
g.pelaksanaan kewaspadaan standar; dan
h.surveilans Kesehatan Kerja.

Pasal 5

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan meliputi:

a.peningkatan pengetahuan kesehatan;
b.pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
c.pembudavaen keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat I(erja; SK No O1O547 A
d.penerapan. .
d.penerapan gizi kerja; dan
e.peningkatan kesehatan fisik dan mental

Pasal 6

(1)Standar Kesehatan Kerja dalam upaya penanganan penyakit meliputi:
1. a.pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di Tempat Kerja;
2. b.diagnosis dan tata laksana penyakit; dan
3. c.penanganan kasus kegawatdaruratan medik danf atau rujukan.
(2)Pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan di Tempat Kerja.
(3)Diagnosis dan tata laksana penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Penyakit Akibat Kerja dan bukan Penyakit Akibat Keda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Penanganan kasus kegawatdaruratan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan lanjutan setelah pertolongan pertama terhadap cedera, kasus keracunan, dan gangguan kesehatan lainnya yang memerlukan tindakan segera, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Jika
(6)Jika daiam diagnosis dan tata laksana Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan kecacatan, dilakukan penilaian kecacatan.
(7)Hasil penilaian kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pemulihan kesehatan meliputi:
1. a.pemulihan medis; dan
2. b.pemulihan kerja. (21 Pemulihan medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan medis.
(3)Pemulihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan melalui program kembali bekerja.

Pasal 8

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan:
1. a.Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk standar Kesehatan Kerja yang bersifat teknis kesehatan; dan SK No O1O549 A
2. b.Peraturan FRES IDEN
3. b.Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, untuk penerapan standar Kesehatan Kerja bagi Pekerja di perusahaan. (21 Penerapan standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dapat dikembangkan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bidang masing-masing.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja harus didukung oleh:

a.sumber daya manusia;
b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c.peralatan Kesehatan Kerja; dan
d.pencatatan dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan. (21 Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan Kerja yang diperoleh melalui pendidikan danf atau pelatihan.
(3)Pendidikan . trRESIDEN
(3)Pendidikan di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelatihan di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, danlatau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelatihan di bidang kedokteran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditujukan khusus bagi dokter yang harus memuat materi mengenai diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan penetapan kelaikan kerja dan program kembali kerja.
(6)Pelatihan di bidang Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi pelatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(7)Peiatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pekerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal I 1 Pelatihan kedokteran ker_ia, Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang telah memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal di bidang kedokt-eran kerja atau Kesehatan Kerja.

Pasal 12

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b dapat berbentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
(3)Jika penyelenggaraan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja melakukan upaya penanganan penyakit dan pemulihan kesehatan maka di Tempat Kerja harus tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peralatan o.".nl*, ;:ta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c merupakan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan, darr peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA Bagian Kesatu.l

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA Bagian Kesatu.l

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020