DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksanaan, sosialisasi & partisipasi, koordinasi & kerjasama penegakan hukum, monitoring & evaluasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, pendanaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan diperlukan pengaturan atau regulasi dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan diwilayah Kabupaten Bone Bolan8O;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penerapan Dispilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309) ; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;
13.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87); 14.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Vt.ms "sease /Couid-I 9/;
17.Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalaln Rangka Penerapan Dispilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENERAPAN DISPILIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.
6.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona VI."s Diseczse (COVID-19) Kabupaten Bone Bolango adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona VI"s "sease (COVID-19) yang dibentuk Oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7.Coro7.ra Vlnts Zxsesase 2019 yang selanjutnya disebut CouI.c!-J9 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Set/ere Acute Respiratory Si!r.drome-Corona Virus-2.
8.Tertib kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, balk secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social ekonomis.
9.Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan ini.
10.Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
11.Masker adalah kain yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
12.Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13.Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besamya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik moda transportasi atas pelanggaran selama pemberlakuan Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten sesual kewenangan.
14.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.pelaksanaan;
b.sosialisasi dan partisipasi;
c.koordinasi dan keljasama penegakan hukum;
d.monitoring dan evaluasi;
e.ketentuan penyidikan;
f.ketentuan pidana; dan
1. 9.pendanaan

BAB ILL

PELAKSANAAN

Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
b.pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bad karyawan dan pengunjung yang datang) ; dan
c.pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bad karyawan dan pengunjung yang datang.

Pasal 4

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 3 huruf c meliputi:

a.perkantoran/tempat keria, usaha dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pangkalan ojek dan pangkalan bentor;
e.tmsportasi umum;
f.toko, pasar modem dan pasar tradisional;
1. 9.apotek dan toko obat;
h.warung makan, rumah makan, care dan restoran;
i.pedagang ka]d lima/lapakjajanan;
j.perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k.fasilitas pelayanan kesehatan; I. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan in. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

( 1) Setiap Orang dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib:

a.menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
b.menjaga daya tahan tubuh; dan
c.menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi: 1) cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lalnnya; 2) wajib menggunakan masker di luar rumah; dan/atau 3) menjaga jarak fisik (physl.ca! c!istancfng).

(2)Penggunaan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dikecualikan pada saat makan/minum, pidato, dan tugas sebagal pembawa acara.
(3)Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.kelja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau
4. d.denda administratif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Pasal 6

(1)Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dikenakan pada saat pertama kali pelanggaran dilakukan.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran lisan.
(3)Kelja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran tertulis.
(4)Kelja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dilokasi terjadinya pelanggaran selama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar protokol kesehatan COVID-19".
(5)Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan kerja sosial.
(6)Dalam hal pelanggar tidak melakukan kelja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dikenakan denda administrasi.

Pasal 7

(1)Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggungjawab kegiatan tempat dan fasilitas umum dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib:
1. a.menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada keriatan/usaha;
2. b.menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi: 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelalcsanaan kegiatan; 2) menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadal dan mudah diakses; 3) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha; 4) memasang media informasi yang berisi ketentuan kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak fisik tohgsieaz disfonc€.ng), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol; 5) melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan 6) mencegah kerumunan orang.
(2)Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. d.pembubaran kegiatan;
5. e.penghentian sementara kegiatan;
6. f.pembekuan sementara izin; dan/atau
  1. 9.pencabutan izin.

Pasal 8

(1)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf d dan Pasal 7 ayat (2) huruf c, wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai kewenangan.
(2)Terhadap denda administra.tif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Pendisiplinan Protokol Kesehatan.
(3)Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara tunal atau nontunai.
(4)Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapa.t dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA.

Pasal 9

Setiap Orang atau penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan di tempat terbuka yang menimbulkan kerumunan wajib mendapatkan izin keramaian dari kopolisian melalui rekomendasi dari Gugus Tugas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2020

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2020

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018