Peraturan Presiden (PERPRES) No. 124 Tahun 2016
- Nomor
- 124
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL. Pasall... Menetapkan rJRES IDEN REPUBI ll( ll.lDol.ltrslA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAF-AN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja kementerian pada Kabinet Kerja maka perlu perubahan dan penyesuaian keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451'
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURA}I PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2A06 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL. Pasall... Menetapkan PRES IDEN REFTUBLIK INDONtrSIA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional diubah sebagai berikut:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Menteri Kesehatan
Menteri Dalam Negeri
m Sekretaris... PRES I DEN _e_
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan. (21 Dihapus.
(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat
PRES I DEN REPIJBLIK INDONIESIA
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
PRES I DEN REPLIBLIK INDONESIA Pasal 16E}
12) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan dan harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan.
(21 Setelah berakhirnya masa :ugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsi:
Pada saat Peraturan Presiden ini rnulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar i]RESIDEN R!r-FU[}1. lK INnONESI.A Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL6 NOMOR 367 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan undangan, ttd Rokib
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)